Sampit (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah menggelar kegiatan penguatan kelembagaan pengawas Pemilu bersama mitra kerja Bawaslu untuk mewujudkan sistem pengawasan Pemilu yang lebih baik.
“Kegiatan ini dilaksanakan serentak oleh keluarga besar Bawaslu, dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten, tujuannya adalah untuk memperkuat pola atau sistem pengawasan Pemilu kedepannya yang lebih baik,” kata Ketua Bawaslu Kotim Muhamad Natsir di Sampit, Minggu.
Kegiatan yang mengangkat tema Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu melibatkan kalangan organisasi pemuda, organisasi masyarakat, instansi vertikal maupun pemerintah daerah hingga akademisi.
Dalam kegiatan ini Bawaslu Kotim menghadirkan sejumlah narasumber yang ahli di bidang masing-masing, salah satunya anggota DPR RI Dapil Kalteng Iwan Kurniawan.
Natsir menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk menjaring masukan dan saran dari pihak eksternal Bawaslu yang nantinya akan menjadi masukan bagi Komisi II DPR RI dalam menyusun draf atau rumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu selanjutnya.
Salah satu masukan yang disampaikan pihaknya adalah mengenai usulan perubahan komposisi personel pengawas Pemilu di tingkat adhoc kecamatan hingga desa di TPS yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk.
“Misal, pengawasan di Kelurahan Ketapang yang penduduknya banyak tidak akan maksimal pengawasannya dibandingkan dengan Desa Telaga Baru yang penduduknya lebih sedikit jika jumlah pengawasnya disamakan. Itu salah satu yang menjadi masukan rumusan Pemilu kedepannya,” ujarnya.
Baca juga: Ketua Apindo Kotim imbau masyarakat jaga suasana aman dan kondusif
Selain itu, ada banyak masukan lain yang dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan RUU Pemilu 2029. Seperti, mengenai pembentukan lembaga khusus yang tak kunjung terealisasi padahal Undang-Undang mengenai hal tersebut sudah ada sejak 10 tahun silam.
Kemudian, mengenai penganggaran Pemilu dan Pilkada yang diusulkan agar dapat disamakan, yakni sama-sama diakomodir APBN yang diatur oleh Presiden melalui menteri.
Hal itu bertujuan menghemat akurasi anggaran sehingga tidak ada transaksional antara penyelenggara Pilkada di kabupaten dengan pemerintah daerah sebagai pemberi hibah.
“Contoh Pilkada Kotim dan Katingan. Katingan justru lebih besar anggarannya dibandingkan Kotim yang jumlah penduduknya jauh lebih besar, maka dari itu kami mengusulkan agar semua penganggaran Pemilu itu diatur APBN agar bisa dihitung akurasi masing-masing provinsi maupun kabupaten/kota,” pungkasnya.
Sementara itu, Iwan Kurniawan menyampaikan bahwa sebagai anggota DPR RI daerah pemilihan Kalteng ia merasa bertanggung jawab untuk ikut mensukseskan kegiatan ini.
“Kegiatan ini adalah suatu cara yang kita harapkan agar Bawaslu kedepannya bisa lebih siap dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka dalam menyelenggarakan Pemilu atau Pilkada,” ucapnya.
Ia pun mengapresiasi respons positif dan partisipasi aktif dari para peserta yang hadir sehingga melalui sesi diskusi yang diadakan cukup banyak aspirasi yang dapat ia serap dan nantinya akan disampaikan dalam rapat di tingkat pusat.
Baca juga: Jenazah ABK tenggelam di Sungai Cempaga berhasil ditemukan
“Banyak aspirasi yang bisa saya serap sebagai anggota DPR RI untuk nantinya saya sampaikan dalam rapat di Senayan. Insyaallah 2026 nanti pembahasannya semakin intens mengenai RUU kepemiluan ini,” tandasnya.
Mewakili pemerintah daerah, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kotim Oktav Pahlevi menyambut baik kegiatan yang digelar Bawaslu Kotim. Terlebih menurutnya, pengawasan Pemilu merupakan pondasi untuk menjaga demokrasi agar tetap berjalan jujur dan adil.
“Pengawas bukan hanya mengawal proses teknis, melainkan juga menjaga kedaulatan rakyat. untuk itu, sinergi antara Bawaslu, pemerintah, mitra kerja, dan masyarakat harus terus diperkuat,” ujarnya.
Ia juga menyinggung terkait isu yang banyak beredar akhir-akhir ini dan dapat menimbulkan persepsi berbeda di masyarakat. Karena itu, Oktav mengajak semua pihak untuk menjaga suasana kondusif keamanan dan ketertiban masyarakat.
Pemilu harus dilaksanakan dengan damai dan tertib, tanpa provokasi dan tanpa perpecahan. hanya dengan suasana yang aman dan kondusif, demokrasi dapat berjalan dengan baik dan pembangunan dapat berlanjut.
Ia pun mengingatkan bahwa menjaga kedamaian bukan hanya tugas aparat, melainkan kewajiban kita semua. Masyarakat perlu bijak dalam menyikapi informasi, tidak mudah terprovokasi, serta memilih jalan kebersamaan.
“Inilah wujud nyata dari upaya kita untuk menegakkan kedaulatan demokrasi di Bumi Habaring Hurung yang kita cintai,” demikian Oktav.
Baca juga: DPRD Kotim sebut pawai pembangunan wadah pelestarian budaya
Baca juga: DPRD Kotim sebut pawai pembangunan wadah pelestarian budaya
Baca juga: Perputaran uang di Sampit Trade Expo 2025 capai Rp5 miliar
