Palangka Raya, 10/4 (Antara) - Pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah diminta segera membentuk dan memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) definitif sekalipun bukan wilayah rawan bencana.

"Kalau BPBD di kabupaten dan kota ada maka koordinasi lebih mudah dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya bencana. Namanya bencana itu tidak ada yang tahu di mana dan kapan terjadinya," kata Kepala BPBD Kalteng, Mugeni di Palangka Raya, Rabu.

Ia mengaku selama ini BPBD Kalteng mengalami kesulitan berkoordinasi terhadap kabupaten Murung Raya, Barito Timur, Katingan, Seruyan, Sukamara, Barito Selatan dan Kota Palangka Raya. Menurut dirinya tidak ada kendala ataupun permasalahan memiliki BPBD definitif sebab ada anggaran pendukung dari pemerintah pusat.

Padahal, menurut Mugeni, dana bantuan dari BPBN maupun BPBD Kalteng relatif besar dan meringankan beban kabupaten dan kota apabila ada terjadi bencana. Namun dana tersebut terkadang tidak bisa dipergunakan karena belum terbentuk.

"Membentuk BPBD kabupaten/kota memang tergantung arah politik Kepala Daerah setempat, tapi saya berharap agar dipikirkan demi kebaikan bersama," kata Kepala BPBD Kalteng itu.

Mugeni menegaskan, jika BPBD siap menghadapi dan mengantisipasi terjadi kemarau dengan menunggu prediksi dari Badan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kalteng. Pihaknya ingin mendapatkan informasi kapan dan di wilayah mana musim kemarau yang perlu penanganan ekstra.

Meski begitu, Kepala BPBD Kalteng itu mengharapkan dukungan personil dari instansi lain dalam menghadapi musim kemarau mendatang. Sebab dirinya memprediksi musim kemarau di tahun 2013 akan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012.

"Mengantisipasi agar musim kemarau tidak menyebabkan kebakaran lahan harus jadi tanggung jawab semua pihak. Tanpa adanya dukungan dari Kabupaten Kota, BPBD tidak akan bisa bekerja secara optimal," demikian Mugeni.





(T.KR-JWM/C/S023/S023)