Sampit (Antara Kalteng) - Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur Parimus meminta pihak perusahaan perkebunan sawit yang ada di daerah itu untuk turut mencegah dan mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
"Peran serta pihak perusahaan sawit sangat dibutuhkan dan menangani, mencegah dan mengantisipasi terjadi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah areal sekitar perkebunan mereka sendiri," katanya di Sampit, Kalimatan Tengah, Rabu.
Pihak perusahaan perkebunan sawit juga diminta, bahkan diwajibkan untuk memiliki dan menyiagakan peralatan pemadam kebakaran.
Peristiwa kebakaran hutan dan lahan selama ini di Kotawaringin Timur selalu menjadi siklus tahunan, sehingga untuk mencegah hal tersebut perlu adanya peran dan kewaspadaan semua pihak dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan.
Dengan adanya kewaspadaan, semua pihak diharapkan dapat memperkecil terjadinya kebakaran lahan dan hutan.
Selain itu, Parimus juga meminta agar pemerintah daerah memberikan solusi bagi petani yang ingin membuka lahan pertaniannya supaya tidak menggunakan cara membakar.
Cara membakar lahan menjadi kebiasaan petani Kotawaringin Timur karena cara tersebut dianggap sebagai cara yang tepat dan tidak perlu modal besar.
"Ini yang masih jadi beban bagi kami di lembaga, bagaimana caranya warga kita bertani, disatu sisi mereka memang sudah terbiasa dengan sistem buka lahan melalui membakar, dan itu dilakukan sejak nenek moyang. Akan tetapi disisi berbeda membakar lahan dilarang dan sepertinya tidak ada celah toleransi bagi petani yang membuka lahan sistem bakar ini," ucapnya.
Dia mendesak agar ada formulasi bagi petani dari pemerintah daerah, baik itu bupati atau Gubernur Kalteng. Apabila tidak ada solusi dan petani dibiarkan begitu saja maka ribuan warga yang berprofesi sebagai petani akan terancam kehilangan penghasilannya.
"Memang semua pihak harus membantu petani, perlu kami tegaskan jangan sampai membangun paradigma penyebab kebakaran hutan dan lahan adalah ulah sengaja dari petani, bukan sepeti itu, orang dayak justru menghargai dan menjaga kelestarian alamnya," demikian Parimus.
"Peran serta pihak perusahaan sawit sangat dibutuhkan dan menangani, mencegah dan mengantisipasi terjadi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah areal sekitar perkebunan mereka sendiri," katanya di Sampit, Kalimatan Tengah, Rabu.
Pihak perusahaan perkebunan sawit juga diminta, bahkan diwajibkan untuk memiliki dan menyiagakan peralatan pemadam kebakaran.
Peristiwa kebakaran hutan dan lahan selama ini di Kotawaringin Timur selalu menjadi siklus tahunan, sehingga untuk mencegah hal tersebut perlu adanya peran dan kewaspadaan semua pihak dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan.
Dengan adanya kewaspadaan, semua pihak diharapkan dapat memperkecil terjadinya kebakaran lahan dan hutan.
Selain itu, Parimus juga meminta agar pemerintah daerah memberikan solusi bagi petani yang ingin membuka lahan pertaniannya supaya tidak menggunakan cara membakar.
Cara membakar lahan menjadi kebiasaan petani Kotawaringin Timur karena cara tersebut dianggap sebagai cara yang tepat dan tidak perlu modal besar.
"Ini yang masih jadi beban bagi kami di lembaga, bagaimana caranya warga kita bertani, disatu sisi mereka memang sudah terbiasa dengan sistem buka lahan melalui membakar, dan itu dilakukan sejak nenek moyang. Akan tetapi disisi berbeda membakar lahan dilarang dan sepertinya tidak ada celah toleransi bagi petani yang membuka lahan sistem bakar ini," ucapnya.
Dia mendesak agar ada formulasi bagi petani dari pemerintah daerah, baik itu bupati atau Gubernur Kalteng. Apabila tidak ada solusi dan petani dibiarkan begitu saja maka ribuan warga yang berprofesi sebagai petani akan terancam kehilangan penghasilannya.
"Memang semua pihak harus membantu petani, perlu kami tegaskan jangan sampai membangun paradigma penyebab kebakaran hutan dan lahan adalah ulah sengaja dari petani, bukan sepeti itu, orang dayak justru menghargai dan menjaga kelestarian alamnya," demikian Parimus.