Kuala Pembuang (Antara Kalteng) - Kejaksaan Negeri Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah melalui Tim Pengawalan dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) melakukan pengawalan terhadap proyek pembangunan Pelabuhan Samudera Teluk Segintung.

"Kami sudah membuat MoU dengan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kuala Pembuang untuk pendampingan dalam penataan sisi darat Pelabuhan Segintung dengan nilai proyek Rp9 miliar lebih," kata Kasi Intel Kejaksaan Negeri Seruyan Teguh Apriyanto di Kuala Pembuang, Jumat.

Pengawalan terhadap proyek pengembangan Pelabuhan Segintung dilakukan mulai dari tahap lelang hingga pencairan dana proyek kepada pihak ketiga untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau tindak pidana korupsi terhadap uang negara.

"Pengawalan dilakukan sesuai instruksi Presiden RI yang menginginkan agar kegiatan pembangunan berjalan sesuai koridor hukum dan bermanfaat bagi masyarakat," katanya.

Sementara, Pelaksana Harian KSOP Kuala Pembuang Abdullah menjelaskan pihaknya sengaja meminta pendampingan dari kejaksaan dalam proyek pengembangan sisi darat Pelabuhan Segintung untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

"Bahkan setiap kali pencairan anggaran tim dari kejaksaan selalu kita libatkan. Kemudian, kalaupun ada muncul masalah yang berkaitan dengan hukum kita berharap ada solusi yang diberikan oleh kejaksaan sehingga pembangunan tidak terkendala," katanya.

Pada 2017 ini, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan menganggarkan Rp9,2 miliar untuk pembangunan sisi darat Pelabuhan Segintung berupa terminal penumpang, akses jalan dalam pelabuhan, saluran air, pos, plang nama pelabuhan, serta talud penahan air.

Pemerintah Pusat mengucurkan anggaran pembangunan sisi darat untuk mendorong percepatan operasional pelabuhan yang bakal menjadi pintu masuk Kalteng melalui jalur laut.

"Karena sesuai dengan target Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Pelabuhan Segintung harus sudah dapat dioperasionalkan pada 2018 mendatang," katanya.