Sampit (Antara Kalteng) - Ketua Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Handoyo J Wibowo minta desa rawan terjadi gangguan atau konflik saat pelaksaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak diawasi secara ketat.
"Berdasarkan laporan pihak panitia pelaksana dan pantaun kami di lapangan sedikitnya ada 12 desa yang rawan terjadi konflik saat Pilkades serentak yang akan digelar pada Sabtu (21/10)," kataya di Sampit, Jumat.
Handoyo berharap dengan adanya pengawasan secara ketat dari pihak aparat kepolisian dapat mencegah dan meredam terjadinya konflik antar pendukung calon kepala desa.
Meski demikian, Handoyo juga meminta kepada panitia pelaksana Pilkades serentak dan aparat kepolisian untuk tetap mengawasi desa yang saat ini dianggap aman, sebab kisruh bisa saja terjadi setelah pelaksanaan pemilihan.
"Hasil pegecekan kami dilapangan sebetulnya kerawanan gangguan atau konflik terjadi hampir di semua desa yang melaksanakan Pilkades serentak," katanya.
Handoyo meminta kepada seluruh calon kepala desa untuk bisa meredan dan mendinginkan suasana agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.
Pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa diminta untuk lebih intensif melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondisi daerah agar tetap kondusif.
Jika memang dibutuhkan, disilakan meminta tambahan pengamanan dari Polri dan TNI, katanya.
Pemilihan kepala desa serentak awalnya akan dilaksanakan di 81 desa yang tersebar di 16 kecamatan, namun kini berkurang menjadi 77 desa.
Desa yang terakhir menunda pemilihan kepala desa adalah Desa Tanjung Jorong Kecamatan Tualan Hulu dengan alasan tidak sempat mengalokasikan anggaran dalam anggaran dan pendapatan belanja desa.
"Untuk desa yang terpaksa menunda Pilkadesnya, tahun depan harus benar-benar disiapkan. Anggarannya juga harus dialokasikan pada 2018 nanti. Kita berdoa mudahan pilkades serentak ini aman dan lancar," harap Handoyo.
Kepala Satuan Intelijen Polres Kotawaringin Timur AKP I Kadek Dwi Yoga mengakui ada beberapa desa yang dinilai rawan muncul masalah.
Dia mengungkapkan desa-desa itu terdapat di beberapa kecamatan yakni Cempaga, Pulau Hanaut, Seranau, Mentawa Baru Ketapang, Teluk Sampit, Kotabesi, Parenggean, Mentaya Hulu dan Antang Kalang.
"Potensi masalah itu umumnya terkait daftar pemilih tetap, dugaan politik uang, isu suku, riwayat kriminalitas calon, persyaratan serta calon yang tidak lolos. Kami sudah ke lokasi menemui para calon dan tokoh masyarakat untuk mengajak sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat," kata Kadek.
Kadek mengimbau panitia pengawas dan panitia pemilihan kepala desa untuk mengawasi pelaksanaan agar tidak muncul masalah.
Dia mengatakan masa tenang harus dimanfaatkan untuk mengimbau masyarakat agar siap menang dan siap kalah.
Pemilihan kepala desa harus dijadikan momen memilih kepala desa berkualitas dengan cara yang benar. Harapannya, pemimpin desa itu dapat membawa desa lebih maju dan masyarakatnya makin sejahtera.
"Berdasarkan laporan pihak panitia pelaksana dan pantaun kami di lapangan sedikitnya ada 12 desa yang rawan terjadi konflik saat Pilkades serentak yang akan digelar pada Sabtu (21/10)," kataya di Sampit, Jumat.
Handoyo berharap dengan adanya pengawasan secara ketat dari pihak aparat kepolisian dapat mencegah dan meredam terjadinya konflik antar pendukung calon kepala desa.
Meski demikian, Handoyo juga meminta kepada panitia pelaksana Pilkades serentak dan aparat kepolisian untuk tetap mengawasi desa yang saat ini dianggap aman, sebab kisruh bisa saja terjadi setelah pelaksanaan pemilihan.
"Hasil pegecekan kami dilapangan sebetulnya kerawanan gangguan atau konflik terjadi hampir di semua desa yang melaksanakan Pilkades serentak," katanya.
Handoyo meminta kepada seluruh calon kepala desa untuk bisa meredan dan mendinginkan suasana agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.
Pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa diminta untuk lebih intensif melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondisi daerah agar tetap kondusif.
Jika memang dibutuhkan, disilakan meminta tambahan pengamanan dari Polri dan TNI, katanya.
Pemilihan kepala desa serentak awalnya akan dilaksanakan di 81 desa yang tersebar di 16 kecamatan, namun kini berkurang menjadi 77 desa.
Desa yang terakhir menunda pemilihan kepala desa adalah Desa Tanjung Jorong Kecamatan Tualan Hulu dengan alasan tidak sempat mengalokasikan anggaran dalam anggaran dan pendapatan belanja desa.
"Untuk desa yang terpaksa menunda Pilkadesnya, tahun depan harus benar-benar disiapkan. Anggarannya juga harus dialokasikan pada 2018 nanti. Kita berdoa mudahan pilkades serentak ini aman dan lancar," harap Handoyo.
Kepala Satuan Intelijen Polres Kotawaringin Timur AKP I Kadek Dwi Yoga mengakui ada beberapa desa yang dinilai rawan muncul masalah.
Dia mengungkapkan desa-desa itu terdapat di beberapa kecamatan yakni Cempaga, Pulau Hanaut, Seranau, Mentawa Baru Ketapang, Teluk Sampit, Kotabesi, Parenggean, Mentaya Hulu dan Antang Kalang.
"Potensi masalah itu umumnya terkait daftar pemilih tetap, dugaan politik uang, isu suku, riwayat kriminalitas calon, persyaratan serta calon yang tidak lolos. Kami sudah ke lokasi menemui para calon dan tokoh masyarakat untuk mengajak sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat," kata Kadek.
Kadek mengimbau panitia pengawas dan panitia pemilihan kepala desa untuk mengawasi pelaksanaan agar tidak muncul masalah.
Dia mengatakan masa tenang harus dimanfaatkan untuk mengimbau masyarakat agar siap menang dan siap kalah.
Pemilihan kepala desa harus dijadikan momen memilih kepala desa berkualitas dengan cara yang benar. Harapannya, pemimpin desa itu dapat membawa desa lebih maju dan masyarakatnya makin sejahtera.