Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah mengatakan pengelolaan aset masih menjadi kendala pemerintah kota setempat dalam pelaksanaan pemerintahan.
"Ini tahun kedua Pemerintah Kota Palangka Raya berhasil meraih opini WTP dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah. Namun, sampai saat ini pengelolaan aset masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah kota untuk segera diselesaikan sampai `clear`," kata Sigit di Palangka Raya, Kamis.
Untuk itu, Politisi PDI Perjuangan ini meminta pengelola aset di lingkungan pemerintah kota untuk meningkatkan kualitas pencatatan dan pendataan dan terus berkoordinasi dengan BPK untuk mendapat pembinaan dan pendampingan.
Baca juga: Lagi, Pemkot Palangka Raya raih WTP dari BPK RI
Selain itu, Sigit juga meminta BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah melakukan pembinaan terhadap para pengelola aset di lingkungan Pemerintah Ibu Kota Provinsi Kalteng dalam mengelola aset yang benar.
"Kami minta BPK dapat melakukan pembinaan kepada SKPD terutama pengelola aset yang salah satunya dalam upaya penghapusan aset karena sebagian diantara aset yang ada layak dan menenuhi syarat untuk dilakukan penghapusan," katanya.
Sementara itu, terkait opini WTP yang diraih pemerintah kota, dia mengapresiasi usaha keras jajaran eksekutif hingga dapat memperoleh predikat WTP dua kali berturut-turut.
"Bahwa merintis menuju WTP itu tidak mudah. Diperlukan upaya dan kerja sama yang baik antara penyelenggara pemerintahan antara eksekutif dan legislatif. Cukup lama, harus menunggu delaan tahun hingga akhirnya kita bisa meraih WTP. Ini karena kami bersama wali kota ingin WTP ini luar dalam," kata Sigit.
Artinya, lanjut Sigit, memang betul-betul WTPnya, tidak hanya predikat atau gaungnya saja, tetapi kinerjanya ASN tak mencerminkan keberhasilan dan perbaikan.
"Sesuain Undang-undang kami akan menindaklanjuti melalui paripirna untuk merekomendasikan kepada pemerintah kota terkait hasil evaluasi BPK. Yang jelas kami bersama wali kota tak ingin WTP ini luar dalam yang dibuktikan dengan peningkatan kualitas kinerja ASN," katanya.
Penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2017 ini dilakukan pada Rabu (30/5) oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalteng, Ade Iwan Riswana kepada Wali Kota Palangka Raya, Dr HM Riban Satia.
"Ini tahun kedua Pemerintah Kota Palangka Raya berhasil meraih opini WTP dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah. Namun, sampai saat ini pengelolaan aset masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah kota untuk segera diselesaikan sampai `clear`," kata Sigit di Palangka Raya, Kamis.
Untuk itu, Politisi PDI Perjuangan ini meminta pengelola aset di lingkungan pemerintah kota untuk meningkatkan kualitas pencatatan dan pendataan dan terus berkoordinasi dengan BPK untuk mendapat pembinaan dan pendampingan.
Baca juga: Lagi, Pemkot Palangka Raya raih WTP dari BPK RI
Selain itu, Sigit juga meminta BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah melakukan pembinaan terhadap para pengelola aset di lingkungan Pemerintah Ibu Kota Provinsi Kalteng dalam mengelola aset yang benar.
"Kami minta BPK dapat melakukan pembinaan kepada SKPD terutama pengelola aset yang salah satunya dalam upaya penghapusan aset karena sebagian diantara aset yang ada layak dan menenuhi syarat untuk dilakukan penghapusan," katanya.
Sementara itu, terkait opini WTP yang diraih pemerintah kota, dia mengapresiasi usaha keras jajaran eksekutif hingga dapat memperoleh predikat WTP dua kali berturut-turut.
"Bahwa merintis menuju WTP itu tidak mudah. Diperlukan upaya dan kerja sama yang baik antara penyelenggara pemerintahan antara eksekutif dan legislatif. Cukup lama, harus menunggu delaan tahun hingga akhirnya kita bisa meraih WTP. Ini karena kami bersama wali kota ingin WTP ini luar dalam," kata Sigit.
Artinya, lanjut Sigit, memang betul-betul WTPnya, tidak hanya predikat atau gaungnya saja, tetapi kinerjanya ASN tak mencerminkan keberhasilan dan perbaikan.
"Sesuain Undang-undang kami akan menindaklanjuti melalui paripirna untuk merekomendasikan kepada pemerintah kota terkait hasil evaluasi BPK. Yang jelas kami bersama wali kota tak ingin WTP ini luar dalam yang dibuktikan dengan peningkatan kualitas kinerja ASN," katanya.
Penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2017 ini dilakukan pada Rabu (30/5) oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalteng, Ade Iwan Riswana kepada Wali Kota Palangka Raya, Dr HM Riban Satia.