Tamiang Layang (ANTARA) - DPRD Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah melakukan kunjungan kerja ke DPRD Paser, Kalimantan Timur untuk melakukan pengayaan ilmu pengetahuan dan informasi tentang tata pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah (RKPD).
"Studi ini bertujuan untuk bertukar pengalaman, sebelum nantinya digelar pemaparan RKPD Bartim oleh pemerintah kabupaten," kata Anggota Komisi II DPRD Bartim Markati saat dihubungi dari Tamiang Layang, Selasa.
Melalui kegiatan ini, didapatkan pengetahuan baru sebagai pembanding sekaligus bahan evaluasi, tentang pelaksanaan RKPD mulai dari perencanaan maupun pola pengawasannya.
Markati menyebut, kunjungan studi tersebut, lebih kepada pengayaan informasi. Adapun Pemkab Paser baru akan melaksanakan pengesahan RKPD pada akhir April 2019, sedangkan Pemkab Bartim melaksanakannya pada 22 April 2019 mendatang.
Menurutnya ada kesepahaman antara DPRD Bartim dan Paser, yakni mendorong program kerja dalam RKPD untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di wilayahnya masing-masing.
"Apapun yang dilaksanakan pemerintah kabupaten yang berkaitan dengan pendapatan daerah, tentu akan mendapat dukungan dari kami," ungkapnya.
Sudah seharusnya DPRD mendukung setiap program yang berkaitan dengan PAD, sebab PAD merupakan penggerak pembangunan daerah. Semakin tinggi PAD nya, tentu akan memberikan banyak manfaat terhadap pembangunan daerah.
Nantinya hasil studi yang dilaksanakan tersebut akan dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten setempat, agar bisa menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan depannya.
"Kedepan kami pun berjanji untuk meningkatkan kinerja yang dimiliki, sesuai tugas dan fungsi DPRD dalam mengawal pelaksanaan pembangunan di Bartim," jelas Markati.
Ia pun mengimbau sekaligus mengajak pemerintah kabupaten melalui organisasi perangkat daerah yang dimiliki, untuk bekerja secara maksimal dan bersama-sama menggali berbagai potensi yang dimiliki Bartim. Sehingga didapatkan peningkatan PAD guna mempercepat laju pembangunan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat.
"Studi ini bertujuan untuk bertukar pengalaman, sebelum nantinya digelar pemaparan RKPD Bartim oleh pemerintah kabupaten," kata Anggota Komisi II DPRD Bartim Markati saat dihubungi dari Tamiang Layang, Selasa.
Melalui kegiatan ini, didapatkan pengetahuan baru sebagai pembanding sekaligus bahan evaluasi, tentang pelaksanaan RKPD mulai dari perencanaan maupun pola pengawasannya.
Markati menyebut, kunjungan studi tersebut, lebih kepada pengayaan informasi. Adapun Pemkab Paser baru akan melaksanakan pengesahan RKPD pada akhir April 2019, sedangkan Pemkab Bartim melaksanakannya pada 22 April 2019 mendatang.
Menurutnya ada kesepahaman antara DPRD Bartim dan Paser, yakni mendorong program kerja dalam RKPD untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di wilayahnya masing-masing.
"Apapun yang dilaksanakan pemerintah kabupaten yang berkaitan dengan pendapatan daerah, tentu akan mendapat dukungan dari kami," ungkapnya.
Sudah seharusnya DPRD mendukung setiap program yang berkaitan dengan PAD, sebab PAD merupakan penggerak pembangunan daerah. Semakin tinggi PAD nya, tentu akan memberikan banyak manfaat terhadap pembangunan daerah.
Nantinya hasil studi yang dilaksanakan tersebut akan dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten setempat, agar bisa menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan depannya.
"Kedepan kami pun berjanji untuk meningkatkan kinerja yang dimiliki, sesuai tugas dan fungsi DPRD dalam mengawal pelaksanaan pembangunan di Bartim," jelas Markati.
Ia pun mengimbau sekaligus mengajak pemerintah kabupaten melalui organisasi perangkat daerah yang dimiliki, untuk bekerja secara maksimal dan bersama-sama menggali berbagai potensi yang dimiliki Bartim. Sehingga didapatkan peningkatan PAD guna mempercepat laju pembangunan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat.