Buntok (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah melalui berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) berupaya mewujudkan daerahnya sebagai kabupaten layak anak.
"Saya harap ini sebagai salah satu langkah sekaligus komitmen dalam memenuhi hak-hak anak,” kata Wakil Bupati Barsel Satya Titiek Atyani Djoedir di Buntok, Kamis.
Dengan adanya kebijakan mewujudkan kabupaten layak anak, maka diharapkan mulai dari kabupaten hingga kecamatan, kelurahan dan desa mampu mengembangkan sistem pembangunan berbasis anak.
Hal itu sebagai implementasi dari konvensi hak anak yang dijabarkan ke dalam lima klaster, yakni hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemenfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta perlindungan khusus.
“Untuk itu saya meminta kepada dinas terkait dapat berperan secara aktif sesuai bidangnya masing-masing untuk mewujudkan kabupaten layak anak,” jelasnya.
Ia mencontohkan, seperti Dinas Pendidikan membuat sekolah ramah anak, Dinas Kesehatan membuat puskesmas ramah anak serta Dinas Perhubungan, agar secepatnya merealisasikan pembentukan zona sekolah aman.
Semua itu, merupakan indikator agar bisa menjadi kabupaten layak anak, sesuai dengan program Presiden RI bahwa pada tahun 2030 mendatang, Indonesia sebagai negara ramah anak.
Sementara itu Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Barsel Suriadi Kurnain mengatakan, pihaknya terus berupaya mewujudkan kabupaten layak anak.
“Diantaranya untuk Barsel saat ini sudah memperoleh hak sipil anak. Jadi setiap anak memiliki hak untuk memperoleh identitas diri yang dibuktikan dengan kutipan akta kelahiran,” katanya.
Ia juga membeberkan, untuk persentase anak di Barsel yang memperoleh akta kelahiran sudah cukup tinggi, yaitu diatas 89 persen.
"Saya harap ini sebagai salah satu langkah sekaligus komitmen dalam memenuhi hak-hak anak,” kata Wakil Bupati Barsel Satya Titiek Atyani Djoedir di Buntok, Kamis.
Dengan adanya kebijakan mewujudkan kabupaten layak anak, maka diharapkan mulai dari kabupaten hingga kecamatan, kelurahan dan desa mampu mengembangkan sistem pembangunan berbasis anak.
Hal itu sebagai implementasi dari konvensi hak anak yang dijabarkan ke dalam lima klaster, yakni hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemenfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta perlindungan khusus.
“Untuk itu saya meminta kepada dinas terkait dapat berperan secara aktif sesuai bidangnya masing-masing untuk mewujudkan kabupaten layak anak,” jelasnya.
Ia mencontohkan, seperti Dinas Pendidikan membuat sekolah ramah anak, Dinas Kesehatan membuat puskesmas ramah anak serta Dinas Perhubungan, agar secepatnya merealisasikan pembentukan zona sekolah aman.
Semua itu, merupakan indikator agar bisa menjadi kabupaten layak anak, sesuai dengan program Presiden RI bahwa pada tahun 2030 mendatang, Indonesia sebagai negara ramah anak.
Sementara itu Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Barsel Suriadi Kurnain mengatakan, pihaknya terus berupaya mewujudkan kabupaten layak anak.
“Diantaranya untuk Barsel saat ini sudah memperoleh hak sipil anak. Jadi setiap anak memiliki hak untuk memperoleh identitas diri yang dibuktikan dengan kutipan akta kelahiran,” katanya.
Ia juga membeberkan, untuk persentase anak di Barsel yang memperoleh akta kelahiran sudah cukup tinggi, yaitu diatas 89 persen.