Palangka Raya (ANTARA) - Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah Otto Fitriandy melalui siaran persnya mengatakan, indeks literasi keuangan di wilayah setempat pada 2019 mencapai 37,01 persen dan indeks inklusi keuangan 74,80 persen.
"Angka tersebut meningkat dibanding hasil survei OJK 2016 yaitu indeks literasi keuangan 26,18 persen dan indeks inklusi keuangan 60,36 persen," katanya di Palangka Raya, Senin.
Meskipun lebih rendah dari pencapaian nasional, namun angka tersebut meningkat lebih tinggi dibanding peningkatan nasional dalam tiga tahun terakhir, yaitu pemahaman keuangan (literasi) masyarakat sebesar 10,83 persen, serta peningkatan akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan (inklusi keuangan) sebesar 14,44 persen.
Apabila ditinjau lebih lanjut berdasarkan strata wilayah di Kalteng, maka indeks literasi keuangan dan inklusi masyarakat perkotaan masing-masing mencapai 38,54 persen dan 88,02 persen. Sedangkan indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat perdesaan masing-masing mencapai 35,45 persen dan 61,38 persen.
"Hasil survei juga menunjukkan bahwa berdasarkan gender, indeks literasi dan inklusi keuangan laki-laki masing-masing sebesar 43,46 persen dan 81,15 persen, relatif lebih tinggi dibanding perempuan masing-masing sebesar 30,53 persen dan 68,42 persen," katanya.
Baca juga: OJK Kalteng gencarkan edukasi dan literasi keuangan pada 2020
Baca juga: OJK catat baru ada 25 fintech di Indonesia berizin
Baca juga: OJK dan DPRD Kalteng bersinergi edukasi masyarakat terkait keuangan
Dalam hal ini, OJK akan menggunakan hasil survei literasi keuangan 2019 untuk penyempurnaan strategi pengembangan literasi keuangan nasional yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Hanya saja, dalam rangka mencapai target inklusi keuangan sebesar 90 persen pada 2023 di Kalteng, maka diperlukan sinergi, partisipasi dan dukungan seluruh pihak agar layanan lembaga jasa keuangan formal menjangkau seluruh wilayah.
"Termasuk daerah terpencil, sehingga manfaatnya dapat langsung terasa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kalteng," ungkap Otto.
Untuk diketahui, Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLIK) ketiga yang dilakukan OJK pada 2019 menunjukkan indeks literasi keuangan mencapai 38,03 persen dan indeks inklusi keuangan 76,19 persen.
Pada tingkat nasional, angka tersebut meningkat dibanding hasil survei OJK 2016 yaitu indeks literasi keuangan 29,7 persen dan indeks inklusi keuangan 67,8 persen atau dalam tiga tahun terakhir terdapat peningkatan pemahaman keuangan masyarakat sebesar 8,33 persen, serta peningkatan akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan sebesar 8,39 persen.
Peningkatan tersebut merupakan hasil kerja keras bersama antara pemerintah pusat dan daerah, OJK, Kementerian/lembaga terkait, industri jasa keuangan dan berbagai pihak lain yang terus berusaha secara berkelanjutan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di masyarakat.
Baca juga: OJK ingatkan Pemprov Kalteng keberadaan entitas jasa keuangan dan investasi ilegal
Baca juga: Penyaluran kredit ke usaha mikro berdampak pada penurunan angka kemiskinan
Baca juga: Gubernur dan OJK sepakat berantas rentenir pasar tradisional di Kalteng
Dengan adanya sinergi dan kerja keras tersebut target indeks inklusi keuangan yang dicanangkan pemerintah melalui Perpres Nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sebesar 75 persen pada 2019 telah tercapai.
Survei OJK 2019 itu mencakup 12.773 responden pada 34 provinsi dan 67 kota/kabupaten dengan mempertimbangkan gender dan strata wilayah perkotaan/perdesaan.
Sebagaimana tahun 2016, SNLIK 2019 juga menggunakan metode, parameter dan indikator yang sama, yaitu indeks literasi keuangan yang terdiri dari parameter pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap dan perilaku, sementara indeks inklusi keuangan menggunakan parameter penggunaan atau 'usage'.
"Angka tersebut meningkat dibanding hasil survei OJK 2016 yaitu indeks literasi keuangan 26,18 persen dan indeks inklusi keuangan 60,36 persen," katanya di Palangka Raya, Senin.
Meskipun lebih rendah dari pencapaian nasional, namun angka tersebut meningkat lebih tinggi dibanding peningkatan nasional dalam tiga tahun terakhir, yaitu pemahaman keuangan (literasi) masyarakat sebesar 10,83 persen, serta peningkatan akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan (inklusi keuangan) sebesar 14,44 persen.
Apabila ditinjau lebih lanjut berdasarkan strata wilayah di Kalteng, maka indeks literasi keuangan dan inklusi masyarakat perkotaan masing-masing mencapai 38,54 persen dan 88,02 persen. Sedangkan indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat perdesaan masing-masing mencapai 35,45 persen dan 61,38 persen.
"Hasil survei juga menunjukkan bahwa berdasarkan gender, indeks literasi dan inklusi keuangan laki-laki masing-masing sebesar 43,46 persen dan 81,15 persen, relatif lebih tinggi dibanding perempuan masing-masing sebesar 30,53 persen dan 68,42 persen," katanya.
Baca juga: OJK Kalteng gencarkan edukasi dan literasi keuangan pada 2020
Baca juga: OJK catat baru ada 25 fintech di Indonesia berizin
Baca juga: OJK dan DPRD Kalteng bersinergi edukasi masyarakat terkait keuangan
Dalam hal ini, OJK akan menggunakan hasil survei literasi keuangan 2019 untuk penyempurnaan strategi pengembangan literasi keuangan nasional yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Hanya saja, dalam rangka mencapai target inklusi keuangan sebesar 90 persen pada 2023 di Kalteng, maka diperlukan sinergi, partisipasi dan dukungan seluruh pihak agar layanan lembaga jasa keuangan formal menjangkau seluruh wilayah.
"Termasuk daerah terpencil, sehingga manfaatnya dapat langsung terasa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kalteng," ungkap Otto.
Untuk diketahui, Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLIK) ketiga yang dilakukan OJK pada 2019 menunjukkan indeks literasi keuangan mencapai 38,03 persen dan indeks inklusi keuangan 76,19 persen.
Pada tingkat nasional, angka tersebut meningkat dibanding hasil survei OJK 2016 yaitu indeks literasi keuangan 29,7 persen dan indeks inklusi keuangan 67,8 persen atau dalam tiga tahun terakhir terdapat peningkatan pemahaman keuangan masyarakat sebesar 8,33 persen, serta peningkatan akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan sebesar 8,39 persen.
Peningkatan tersebut merupakan hasil kerja keras bersama antara pemerintah pusat dan daerah, OJK, Kementerian/lembaga terkait, industri jasa keuangan dan berbagai pihak lain yang terus berusaha secara berkelanjutan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di masyarakat.
Baca juga: OJK ingatkan Pemprov Kalteng keberadaan entitas jasa keuangan dan investasi ilegal
Baca juga: Penyaluran kredit ke usaha mikro berdampak pada penurunan angka kemiskinan
Baca juga: Gubernur dan OJK sepakat berantas rentenir pasar tradisional di Kalteng
Dengan adanya sinergi dan kerja keras tersebut target indeks inklusi keuangan yang dicanangkan pemerintah melalui Perpres Nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sebesar 75 persen pada 2019 telah tercapai.
Survei OJK 2019 itu mencakup 12.773 responden pada 34 provinsi dan 67 kota/kabupaten dengan mempertimbangkan gender dan strata wilayah perkotaan/perdesaan.
Sebagaimana tahun 2016, SNLIK 2019 juga menggunakan metode, parameter dan indikator yang sama, yaitu indeks literasi keuangan yang terdiri dari parameter pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap dan perilaku, sementara indeks inklusi keuangan menggunakan parameter penggunaan atau 'usage'.