Sampit (ANTARA) - Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur H Ary Dewar menilai, pembukaan hutan skala besar untuk berbagai kepentingan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan diduga menjadi pemicu semakin seringnya banjir melanda daerah ini.
"Perusahaan yang membabat hutan harus turut bertanggung jawab atas kondisi ini. Mereka harus membantu masyarakat yang menjadi korban banjir," kata Ary Dewar di Sampit, Selasa.
Pembukaan hutan skala besar untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit dan kegiatan lain, diyakini berdampak buruk terhadap lingkungan. Terlebih sudah menjadi rahasia umum, diduga banyak perkebunan kelapa sawit yang mengabaikan aturan, seperti halnya batas sempadan sungai dan danau untuk areal perkebunan.
Fungsi hutan sebagai daerah resapan air semakin berkurang seiring menyusutnya luasan hutan yang dibuka untuk berbagai kepentingan. Keberadaan kebun sawit tidak sama fungsinya dengan pohon-pohon besar di hutan yang selama ini mampu menyerap air.
Banjir yang semakin mudah terjadi menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Kondisi ini diharapkan ditanggulangi dengan menggalakkan penghijauan memanfaatkan lahan kosong serta memberikan bantuan terhadap korban banjir.
Akhir pekan tadi 17 rumah di Desa Sungai Ubar Kecamatan Cempaga sedang dilanda banjir sejak Minggu (1/3). Desa ini menjadi langganan karena hampir setiap tahun dilanda banjir akibat luapan sungai seiring meningkatnya curah hujan.
Baca juga: KKP Sampit imbau masyarakat tidak panik hadapi Covid-19
Namun kini banjir cenderung semakin sering terjadi. Kemampuan daya dukung lingkungan yakni berkurangnya daerah resapan air akibat berkurangnya hutan di Kotawaringin Timur dinilai turut memicu kondisi tersebut.
Ketua DPC Partai Gerindra Kotawaringin Timur yang saat ini menjabat Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur ini juga meminta pemerintah kabupaten selalu cepat dalam menanggulangi musibah tahunan ini. Dia mengapresiasi langkah tim gabungan yang sudah turun ke lokasi banjir di Desa Sungai Ubar.
Menurut Ary, penanggulangan tidak hanya saat terjadi banjir, tetapi juga program jangka panjang. Pemerintah kabupaten tidak boleh membiarkan masyarakat berada dalam situasi yang membahayakan keselamatan.
"Karena banjir ini sudah berulang-ulang, saya meminta pemerintah serius membenahi saluran air, sungai maupun irigasi supaya air mengalir lancar sehingga mengurangi potensi banjir. Pemerintah juga perlu membantu memindahkan masyarakat ke daerah aman dari banjir. Jangan diam menunggu ada korban atau penyakit," demikian Ary Dewar.
Baca juga: Pemkab Kotim cepat tanggapi keluhan petani
Baca juga: Ketua Komisi I dukung Pemkab Kotim tingkatkan sarana diklat kepegawaian