Palangka Raya (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berencana datang ke Provinsi Kalimantan Tengah dalam waktu dekat, untuk menghadiri rapat persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2020.

"Rencana agendanya di Palangka Raya untuk melaksanakan rakor bersama pemerintah provinsi, kabupaten dan kota serta instansi terkait lainnya," kata Sekretaris Daerah Kalteng, Fahrizal Fitri di Palangka Raya, Rabu.

Fahrizal memimpin langsung rapat persiapan menerima kunjungan Mendagri ke Kalteng. Sesuai surat dari Kemendagri disampaikan Mendagri berencana ke Kalteng untuk membahas persiapan pilkada sekaligus pengarahan mengenai COVID-19.

Informasi sementara disebutkan, rencana kunjungan Mendagri ke Kalteng dilaksanakan pada 18-19 Juli 2020 mendatang.

"Untuk itu kami melakukan sejumlah persiapan dan rencananya usai dari Kalteng beliau akan melanjutkan perjalanan ke Kalbar," jelasnya.

Baca juga: Gubernur Kalteng sampaikan sejumlah harapan dalam pelaksanaan MPLS daring

Baca juga: Penerima mesin PCR di Kalteng didorong segera sediakan laboratorium

Sementara itu Kepala Biro Protokol dan Komunikasi Publik (PKP) Kalteng Sutoyo menjelaskan, nantinya kedatangan Mendagri akan didampingi sejumlah Direktur Jenderal atau Dirjen.

Ia menjabarkan, informasi sementara Dirjen yang akan ikut nantinya meliputi Dirjen Otonomi Daerah, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Dirjen Bina Keuangan dan Dirjen Bina Kewilayahan.

Untuk diketahui, dalam beberapa waktu terakhir pemprov beserta seluruh instansi terkait, termasuk penyelenggara pemilu melakukan sejumlah persiapan sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan untuk mensukseskan pesta demokrasi mendatang.

Baca juga: Presiden tinjau lahan di Kapuas bersama gubernur dan sejumlah menteri

Mulai dari membahas serta memantapkan teknis pelaksanaan di lapangan, utamanya untuk menghindari potensi penyebaran atau penularan COVID-19, hingga penyerahan dana hibah oleh pemerintah daerah.

Sebelumnya ada sejumlah poin penting yang ditekankan Gubernur Kalteng Sugianto Sabran pada pelaksanaan pilkada, yakni bupati dan wali kota diminta menjaga ketahanan ekonomi, serta selalu berkoordinasi dengan instansi terkait terhadap berbagai hal yang diperlukan.

Bupati dan wali kota diminta mengalokasikan dana desk pilkada yang proporsional, serta selalu berkoordinasi dengan desk pilkada provinsi apabila terdapat kendala maupun permasalahan, sehingga dapat segera diselesaikan secara baik dan bersama-sama.

Pilkada serentak pada 2020 harus menggunakan dan memerhatikan protokol kesehatan. Jangan sampai pilkada di tengah pandemi memunculkan kluster baru penyebaran COVID-19, serta penekanan pada sejumlah hal lainnya.

Baca juga: Sejumlah poin penting ditekankan pada pilkada serentak di Kalteng

Baca juga: Meski pandemi COVID-19, royalti pertambangan Kalteng capai target nasional

Pewarta : Muhammad Arif Hidayat
Uploader : Admin 4
Copyright © ANTARA 2024