Palangka Raya (ANTARA) - Anggota DPD RI Agustin Teras Narang mengajak seluruh aparatur sipil negara yang ada di negara ini, terkhusus di Provinsi Kalimantan Tengah, agar menjadi pembawa semangat reformasi birokrasi dan revolusi mental.
"Indonesia maju, membutuhkan sikap profesional dari seluruh pihak, termasuk ASN kita. Jadi, penting agar reformasi birokrasi dijalankan secara baik, sejalan dengan revolusi mental," kata Teras Narang, Palangka Raya, Senin.
Permintaan itu dalam rangka tugas Komite 1 DPD RI yang mengawasi pelaksanaan UU Nomor 05 Tahun 2014 tentang ASN, serta melakukan kunjungan sekaligus menggelar pertemuan dengan berbagai pihak di Provinsi Kalimantan Tengah.
Teras Narang mengatakan tantangan zaman sekarang ini semakin beragam. Mulai dari Era disrupsi dan hadirnya revolusi industri 4.0 yang menghadirkan banyak cara baru dalam bekerja.
"Ini perlu dipahami ASN, sehingga dalam melayani kepentingan publik, semakin dapat memberikan yang terbaik. Tentunya, berujung pada bagi kemajuan bangsa dan negara," kata dia.
Baca juga: Teras Narang ajak pemda dan masyarakat dukung Kalteng Cerdas
Sebelumnya Senator asal Kalimantan Tengah itu menggelar diskusi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Kota Palangka Raya. Dalam diskusi itu, dirinya mengapresiasi sikap BKPSDM Palangka Raya yang jeli mengelola agenda reformasi birokasi.
Gubernur Kalteng periode 2005-2015 itu mengatakan, di tengah masa Pemilihan kepala daerah (pilkada) Kalteng sekarang ini, BKPSDM Palangka Raya turut mengingatkan soal netralitas ASN selama masa Pilkada 2020.
"Saya senang sekali dari apa yang dipresentasikan oleh pak Sabirin Muchtar (Kepala BKPSDM) erkaitan dengan pembinaan dan netralitas. Ini adalah suatu hal yang penting," ujar Teras Narang.
Dirinya juga memberikan apresiasi terkait manajemen ASN yang dilakukan, terutama dalam mengelola tenaga honorer atau tenaga kontrak di Palangka Raya. Sebab, menurutnya, PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang tiap tahun dilakukan evaluasi berkenaan dengan tenaga kontrak, merupakan langkah yang.
"Dalam rangka reformasi birokrasi dan revolusi mental, jangan sampai mereka hanya duduk manis. Maka kalau ada pengawasan, pembinaan dan pencegahan, saya yakin jajaran di Kota Palangka Raya akan mampu memberikan pelayanan terbaik," demikian Teras Narang.
Baca juga: Teras Narang: tanpa kesejahteraan guru, berat memajukan pendidikan
Baca juga: Teras Narang desak Pemda masukkan perhutanan sosial di rencana strategis
Baca juga: Teras Narang yakin Bawaslu Kalteng berani awasi dan tegakkan aturan Pilkada
"Indonesia maju, membutuhkan sikap profesional dari seluruh pihak, termasuk ASN kita. Jadi, penting agar reformasi birokrasi dijalankan secara baik, sejalan dengan revolusi mental," kata Teras Narang, Palangka Raya, Senin.
Permintaan itu dalam rangka tugas Komite 1 DPD RI yang mengawasi pelaksanaan UU Nomor 05 Tahun 2014 tentang ASN, serta melakukan kunjungan sekaligus menggelar pertemuan dengan berbagai pihak di Provinsi Kalimantan Tengah.
Teras Narang mengatakan tantangan zaman sekarang ini semakin beragam. Mulai dari Era disrupsi dan hadirnya revolusi industri 4.0 yang menghadirkan banyak cara baru dalam bekerja.
"Ini perlu dipahami ASN, sehingga dalam melayani kepentingan publik, semakin dapat memberikan yang terbaik. Tentunya, berujung pada bagi kemajuan bangsa dan negara," kata dia.
Baca juga: Teras Narang ajak pemda dan masyarakat dukung Kalteng Cerdas
Sebelumnya Senator asal Kalimantan Tengah itu menggelar diskusi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Kota Palangka Raya. Dalam diskusi itu, dirinya mengapresiasi sikap BKPSDM Palangka Raya yang jeli mengelola agenda reformasi birokasi.
Gubernur Kalteng periode 2005-2015 itu mengatakan, di tengah masa Pemilihan kepala daerah (pilkada) Kalteng sekarang ini, BKPSDM Palangka Raya turut mengingatkan soal netralitas ASN selama masa Pilkada 2020.
"Saya senang sekali dari apa yang dipresentasikan oleh pak Sabirin Muchtar (Kepala BKPSDM) erkaitan dengan pembinaan dan netralitas. Ini adalah suatu hal yang penting," ujar Teras Narang.
Dirinya juga memberikan apresiasi terkait manajemen ASN yang dilakukan, terutama dalam mengelola tenaga honorer atau tenaga kontrak di Palangka Raya. Sebab, menurutnya, PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang tiap tahun dilakukan evaluasi berkenaan dengan tenaga kontrak, merupakan langkah yang.
"Dalam rangka reformasi birokrasi dan revolusi mental, jangan sampai mereka hanya duduk manis. Maka kalau ada pengawasan, pembinaan dan pencegahan, saya yakin jajaran di Kota Palangka Raya akan mampu memberikan pelayanan terbaik," demikian Teras Narang.
Baca juga: Teras Narang: tanpa kesejahteraan guru, berat memajukan pendidikan
Baca juga: Teras Narang desak Pemda masukkan perhutanan sosial di rencana strategis
Baca juga: Teras Narang yakin Bawaslu Kalteng berani awasi dan tegakkan aturan Pilkada