Sampit (ANTARA) - Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah mendorong pemerintah kabupaten tetap menjadikan bidang pendidikan sebagai salah satu prioritas dalam program yang dibuat dan dijalankan meski saat ini keuangan terbatas, terlebih di masa pandemi COVID-19 yang masih terjadi.
"Pandemi COVID-19 membuat pemerintah harus melakukan rasionalisasi maupun 'refocusing' anggaran dan membuat harus ada perubahan strategi. Meski begitu, pendidikan dan kesehatan adalah bidang yang "dilindungi" terkait anggaran," kata Ketua Komisi III DPRD Kotawaringin Timur, Sanidin di Sampit, Kamis.
Komisi III menggelar rapat koordinasi dengan mengundang Dinas Pendidikan setempat membahas perkembangan kondisi penyelenggaraan bidang pendidikan di daerah itu.
Sanidin mengatakan, Komisi III perlu meminta penjelasan terkait perkembangan kondisi bidang pendidikan. Hal ini meski program pembangunan bidang ini juga diinformasikan kepada DPRD saat pembahasan anggaran, namun perkembangan dan hasil pelaksanaannya perlu diketahui DPRD.
Informasi ini sangat penting sebagai bahan bagi Komisi III untuk menelaah dan mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan. Selain itu, ini juga menjadi bahan bagi para wakil rakyat ketika kunjungan ke lapangan sehingga bisa membantu menjelaskan kepada masyarakat.
"Ini juga merupakan tahun pertama (pemerintahan Bupati Halikinnor dan Wakil Bupati Irawati) sehingga kita perlu tahu seperti apa perencanaannya ke depan. Perencanaan pendidikan pasti berkelanjutan," kata Sanidin.
Kepala Dinas Pendidikan Kotawaringin Timur Suparmadi mengatakan, angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) menjadi salah satu barometer kemajuan pendidikan di daerah. Untuk mewujudkan itu, perlu dukungan sarana dan prasarana, tenaga pendidik serta anggaran yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
"Ini menggambarkan jumlah siswa yang berada di sekolah dibandingkan jumlah penduduk usia sekolah. Target kita adalah seberapa besar anak usia sekolah berada di sekolah. Bagaimana kita mengupayakan kalau bisa nanti 25 tahun ke depan itu APM ini bisa sampai 100 persen. APM tingkat SD 62,69 persen pada tahun 2020," kata Suparmadi.
Baca juga: DPRD Kotim apresiasi penggerebekan pabrik arak
Suparmadi menjelaskan, saat ini satuan pendidikan di Kotawaringin Timur terdiri dari PAUD sebanyak 302 sekolah, SD 369 sekolah, SMP 108 yang tersebar di 17 kecamatan. Saat ini sudah ada 555 sekolah atau sekitar 71 persen yang sudah dinilai oleh Badan Akreditasi Nasional, mulai PAUD, SD hingga SMP.
Dinas Pendidikan sedang memperbarui data dengan menghitung berapa kebutuhan ruang kelas dan daya tampung. Namun ini juga mempertimbangkan keberadaan program Paket A, B dan C karena itu juga sangat membantu.
Kekurangan tenaga pendidik juga dipengaruhi sebaran guru dan lokasi satuan pendidikan. Kekurangan itu terus diupayakan untuk dipenuhi secara bertahap sesuai kemampuan daerah.
Dinas Pendidikan juga terus mendorong guru yang belum bergelar sarjana untuk menempuh pendidikan. Terkait sertifikasi guru, dari 5.521 orang guru, ada 55,32 persen atau 3.054 orang yang sudah bersertifikat.
Guru bersertifikat berhak mendapat tunjangan yang besarnya satu kali gaji pokok. Bagi guru yang belum bersertifikat diberi tunjangan Rp250 ribu.
"Kebutuhan kita adalah sarana dan prasarana termasuk tenaga pendidik, serta pembiayaan. Kita semua tahu kondisinya saat ini, baik sarana dan prasarana maupun tenaga pendidik. Masih perlu ditingkatkan. Kita berupaya maksimal untuk itu," demikian Suparmadi.
Baca juga: Kemenkominfo bantu pembangunan empat menara pemancar sinyal di Kotim
"Pandemi COVID-19 membuat pemerintah harus melakukan rasionalisasi maupun 'refocusing' anggaran dan membuat harus ada perubahan strategi. Meski begitu, pendidikan dan kesehatan adalah bidang yang "dilindungi" terkait anggaran," kata Ketua Komisi III DPRD Kotawaringin Timur, Sanidin di Sampit, Kamis.
Komisi III menggelar rapat koordinasi dengan mengundang Dinas Pendidikan setempat membahas perkembangan kondisi penyelenggaraan bidang pendidikan di daerah itu.
Sanidin mengatakan, Komisi III perlu meminta penjelasan terkait perkembangan kondisi bidang pendidikan. Hal ini meski program pembangunan bidang ini juga diinformasikan kepada DPRD saat pembahasan anggaran, namun perkembangan dan hasil pelaksanaannya perlu diketahui DPRD.
Informasi ini sangat penting sebagai bahan bagi Komisi III untuk menelaah dan mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan. Selain itu, ini juga menjadi bahan bagi para wakil rakyat ketika kunjungan ke lapangan sehingga bisa membantu menjelaskan kepada masyarakat.
"Ini juga merupakan tahun pertama (pemerintahan Bupati Halikinnor dan Wakil Bupati Irawati) sehingga kita perlu tahu seperti apa perencanaannya ke depan. Perencanaan pendidikan pasti berkelanjutan," kata Sanidin.
Kepala Dinas Pendidikan Kotawaringin Timur Suparmadi mengatakan, angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) menjadi salah satu barometer kemajuan pendidikan di daerah. Untuk mewujudkan itu, perlu dukungan sarana dan prasarana, tenaga pendidik serta anggaran yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
"Ini menggambarkan jumlah siswa yang berada di sekolah dibandingkan jumlah penduduk usia sekolah. Target kita adalah seberapa besar anak usia sekolah berada di sekolah. Bagaimana kita mengupayakan kalau bisa nanti 25 tahun ke depan itu APM ini bisa sampai 100 persen. APM tingkat SD 62,69 persen pada tahun 2020," kata Suparmadi.
Baca juga: DPRD Kotim apresiasi penggerebekan pabrik arak
Suparmadi menjelaskan, saat ini satuan pendidikan di Kotawaringin Timur terdiri dari PAUD sebanyak 302 sekolah, SD 369 sekolah, SMP 108 yang tersebar di 17 kecamatan. Saat ini sudah ada 555 sekolah atau sekitar 71 persen yang sudah dinilai oleh Badan Akreditasi Nasional, mulai PAUD, SD hingga SMP.
Dinas Pendidikan sedang memperbarui data dengan menghitung berapa kebutuhan ruang kelas dan daya tampung. Namun ini juga mempertimbangkan keberadaan program Paket A, B dan C karena itu juga sangat membantu.
Kekurangan tenaga pendidik juga dipengaruhi sebaran guru dan lokasi satuan pendidikan. Kekurangan itu terus diupayakan untuk dipenuhi secara bertahap sesuai kemampuan daerah.
Dinas Pendidikan juga terus mendorong guru yang belum bergelar sarjana untuk menempuh pendidikan. Terkait sertifikasi guru, dari 5.521 orang guru, ada 55,32 persen atau 3.054 orang yang sudah bersertifikat.
Guru bersertifikat berhak mendapat tunjangan yang besarnya satu kali gaji pokok. Bagi guru yang belum bersertifikat diberi tunjangan Rp250 ribu.
"Kebutuhan kita adalah sarana dan prasarana termasuk tenaga pendidik, serta pembiayaan. Kita semua tahu kondisinya saat ini, baik sarana dan prasarana maupun tenaga pendidik. Masih perlu ditingkatkan. Kita berupaya maksimal untuk itu," demikian Suparmadi.
Baca juga: Kemenkominfo bantu pembangunan empat menara pemancar sinyal di Kotim