Pemerintah diminta selamatkan maskapai Garuda

Jumat, 4 Juni 2021 13:30 WIB

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah membantu permasalahan keuangan yang sedang dihadapi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang terlilit utang hingga Rp70 triliun.

"Pandemi COVID-19 memang memberikan dampak yang sangat besar bagi industri penerbangan, tidak terkecuali dengan maskapai nasional karena pandemi membuat pergerakan menjadi terbatas," kata Ketua DPD RI LaNyalla dalam siaran pers, Jumat.

Kondisi yang dialami Garuda, membuat Senator asal Jawa Timur itu prihatin, mengingat hal itu berdampak terhadap ribuan pegawainya, termasuk pilot dan kru pesawat.

Menurutnya, ada sejumlah skema untuk menyelamatkan Garuda. Pertama, pemerintah bisa terus mendukung memberi pinjaman atau suntikan ekuitas alias modal, kemudian merestrukturisasi Garuda, pendirian perusahaan maskapai nasional baru, hingga likuidasi.

Baca juga: Erick Thohir akan negosiasi keras ke lessor Garuda yang koruptif

Untuk itu Ketua DPD RI  LaNyalla meminta Kementerian BUMN mengambil langkah strategis penyelamatan Garuda.

"Apapun jalan terbaik yang ditempuh, DPD RI memberi dukungan agar Garuda tetap bertahan. Kami harap juga likuidasi menjadi jalan terakhir, semoga tidak perlu sampai pada tahap itu," ujar LaNyalla.

LaNyalla pun merespons positif jajaran Komisaris Garuda Indonesia yang sampai mengusulkan tidak menerima gaji, karena kondisi perusahaan sedang merugi. Menurutnya, memang perlu ada langkah taktis mengatasi persoalan ini.

"Opsi penawaran pensiun dini ke karyawan, dan bukan melakukan PHK juga merupakan langkah yang perlu kita apresiasi. Apalagi Kementerian BUMN sudah memberikan komitmennya untuk tetap mempertahankan 1.300 pilot, kru kabin, dan pegawai lainnya," kata LaNyalla.

Baca juga: Garuda Indonesia hadirkan kembali promo dan diskon di GOTF

Ketua DPD RI mengatakan harus ada terobosan yang dilakukan Garuda untuk memperbaiki keadaan. Apalagi manajemen Garuda sudah mendapat catatan dari Komisi VI DPR lantaran dinilai tidak memiliki terobosan selama 5 tahun terakhir.

"Di era pandemi yang membuat sektor penerbangan terdampak parah memang harus ada evaluasi terus menerus. Seharusnya jika ada penerbangan atau rute yang merugi, segera disiasati. Apakah diubah atau dengan berbagai kebijakan lainnya," ucap LaNyalla.

Ia berharap setiap keputusan Kementerian BUMN terkait Garuda, diambil dengan koordinasi dan melibatkan Dewan Komisaris. Ia juga mendukung rencana pemangkasan jumlah komisaris sebagai bentuk efisiensi.

Baca juga: Insiden terbakar, Garuda Indonesia larang angkut ponsel Vivo

Baca juga: Promo khusus dari Garuda Indonesia, 'TGIF Deals'

Baca juga: Garuda Indonesia sediakan layanan tes cepat Antigen gratis

Pewarta : Adimas Raditya Fahky P
Uploader : Admin Kalteng
Copyright © ANTARA 2024

Terkait

Selama 2024, DPRD Palangka Raya telah bahas 11 raperda

18 December 2024 18:17 Wib

Waket DPRD Bartim jadi dewan pakar Pemuda Katolik Pusat

18 December 2024 12:17 Wib

Ketua Pemuda Katolik Kalteng dilantik jadi Waketum PP

18 December 2024 11:07 Wib

DPR RI serukan peningkatan literasi digital bagi perempuan

17 December 2024 17:43 Wib

Pemerintah diminta lindungi masyarakat dari pinjol

16 December 2024 22:25 Wib
Terpopuler

APBN 2025 terbanyak di Pusat, Teras Narang sebut kepala daerah dituntut inovatif

Kabar Daerah - 14 December 2024 18:23 Wib

Disarpustaka Kapuas sambut siswa SD Islam Azza dalam kegiatan literasi

Kabar Daerah - 17 December 2024 10:52 Wib

Waket DPRD Bartim jadi dewan pakar Pemuda Katolik Pusat

Kabar Daerah - 18 December 2024 12:17 Wib

DPUPR Perkim: Proyek peningkatan jalan lingkar timur berlanjut 2025

Kabar Daerah - 15 December 2024 6:52 Wib

DPRD Palangka Raya sepakat bahas raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Kabar Daerah - 17 December 2024 11:56 Wib