Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menegaskan lembaga tersebut tidak mangkir dari panggilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) namun lebih pada masalah kepastian hukum.
"Salah satu kepastian hukum itu adalah kejelasan tentang keterangan apa yang dibutuhkan kepada KPK," kata Nurul Ghufron di Kantor Komnas HAM Jakarta, Kamis, usai menjalani pemeriksaan terkait dengan kisruh tes wawasan kebangsaan.
Hal tersebut mengacu pada Pasal 3 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyebutkan bahwa asas-asas yang perlu diperhatikan salah satunya mengenai kepastian hukum.
Oleh sebab itu, lanjut dia, pada hari Selasa (15/6) KPK mengutus Biro Hukum dan Kepala Bagian Litigasi mempertanyakan apa saja keterangan yang dibutuhkan oleh Komnas HAM.
Baca juga: Pimpinan KPK penuhi permintaan klarifikasi Komnas HAM terkait TWK
Kehadiran Gufron ke Komnas HAM untuk menjelaskan beberapa hal, di antaranya mengenai landasan hukum hingga legal standing KPK menyusun kebijakan pengalihan pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Mulai dari tindak lanjut Pasal 5 Ayat (6) PP Nomor 41 Tahun 2020 yang memandatkan kepada KPK menyusun Peraturan Komisi (Perkom) tentang Pengalihan Status Pegawai KPK menjadi ASN.
Setelah itu, lahirlah Perkom Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN.
"Itu mengenai kebijakan regulasinya," kata Gufron.
Untuk pelaksanaan, KPK bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) berdasarkan Perkom Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 5 Ayat (4) yang mengatur pelaksanaan tes wawasan kebangsaan dilaksanakan KPK bekerja sama dengan BKN.
Selanjutnya, untuk pelaksanaan dimulai pada bulan Maret 2021 hingga pengangkatan pegawai menjadi ASN pada tanggal 1 Juni 2021.
"Jadi, kami menjelaskan legal standing, dasar hukum kewenangan, kemudian kebijakan regulasi dan pelaksanaan alih pegawai KPK jadi ASN," katanya.
Baca juga: Informasi proses TWK pegawai KPK jadi rahasia negara
Baca juga: KPK tidak bayar pelaksanaan TWK ke BKN
Baca juga: Pakar pertanyakan tujuan Komnas HAM urus TWK KPK
"Salah satu kepastian hukum itu adalah kejelasan tentang keterangan apa yang dibutuhkan kepada KPK," kata Nurul Ghufron di Kantor Komnas HAM Jakarta, Kamis, usai menjalani pemeriksaan terkait dengan kisruh tes wawasan kebangsaan.
Hal tersebut mengacu pada Pasal 3 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyebutkan bahwa asas-asas yang perlu diperhatikan salah satunya mengenai kepastian hukum.
Oleh sebab itu, lanjut dia, pada hari Selasa (15/6) KPK mengutus Biro Hukum dan Kepala Bagian Litigasi mempertanyakan apa saja keterangan yang dibutuhkan oleh Komnas HAM.
Baca juga: Pimpinan KPK penuhi permintaan klarifikasi Komnas HAM terkait TWK
Kehadiran Gufron ke Komnas HAM untuk menjelaskan beberapa hal, di antaranya mengenai landasan hukum hingga legal standing KPK menyusun kebijakan pengalihan pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Mulai dari tindak lanjut Pasal 5 Ayat (6) PP Nomor 41 Tahun 2020 yang memandatkan kepada KPK menyusun Peraturan Komisi (Perkom) tentang Pengalihan Status Pegawai KPK menjadi ASN.
Setelah itu, lahirlah Perkom Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN.
"Itu mengenai kebijakan regulasinya," kata Gufron.
Untuk pelaksanaan, KPK bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) berdasarkan Perkom Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 5 Ayat (4) yang mengatur pelaksanaan tes wawasan kebangsaan dilaksanakan KPK bekerja sama dengan BKN.
Selanjutnya, untuk pelaksanaan dimulai pada bulan Maret 2021 hingga pengangkatan pegawai menjadi ASN pada tanggal 1 Juni 2021.
"Jadi, kami menjelaskan legal standing, dasar hukum kewenangan, kemudian kebijakan regulasi dan pelaksanaan alih pegawai KPK jadi ASN," katanya.
Baca juga: Informasi proses TWK pegawai KPK jadi rahasia negara
Baca juga: KPK tidak bayar pelaksanaan TWK ke BKN
Baca juga: Pakar pertanyakan tujuan Komnas HAM urus TWK KPK