Tamiang Layang (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Barito Timur, Kalimantan Tengah menyoroti kelangkaan minyak goreng satu harga yang sudah ditetapkan Menteri Perdagangan RI di wilayah setempat.
“Ketika ada kelangkaan minyak goreng maupun perbedaan harganya, dinas teknis terkait hendaknya melakukan operasi pasar untuk menjaga stabilitas minyak goreng di pasaran,” kata Wakil Ketua I DPRD Barito Timur, Ariantho S Muler di Tamiang Layang, Kamis.
Menurutnya, pemerintah melalui Menteri Perdagangan telah menetapkan harga eceran tertinggi minyak goreng sebesar Rp14 ribu per liter. Dari beberapa tempat di Kabupaten Barito Timur minyak satu harga tersebut masih sulit atau terjadi kelangkaan untuk dibeli masyarakat.
“Kondisi ini diharapkan bisa diatasi dinas teknis terkait. Sebab, tidak stabilnya harga minyak goreng yang tidak merata dapat mempengaruhi kelangkaan barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat,” kata politisi PKP Indonesia itu.
Baca juga: Pemkab Bartim fokus percepatan vaksinasi dan operasi yustisi
Ariantho mengharapkan adanya langkah konkrit dan tegas dari instansi teknis terkait. Menurutnya, subsidi harga minyak goreng bertujuan menekan harga minyak goreng di pasaran tidak melambung tinggi.
Menurutnya, kontrol dan evaluasi serta langkah kongkrit dan tegas perlu diambil instansi teknis. Hal ini untuk menjawab situasi dan kondisi di lapangan agar minyak goreng satu harga mudah didapati masyarakat.
“Kami dari DPRD Barito Timur mengharapkan sekali tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi seperti ini untuk meraup keuntungan. Masyarakat juga kami harapkan bisa lebih berhemat dalam konsumsi minyak goreng selama belum stabil,” kata Ariantho.
Ditambahkan Ariantho, DPRD Barito Timur mengharapkan instansi teknis yang menangani kelangkaan minyak goreng satu harga bisa menangani permasalahan ini dan ada solusi yang baik bagi masyarakat.
“Sebagai wakil rakyat, Kami siap menampung aspirasi masyarakat jika ada yang ingin menyampaikannya ke DPRD Barito Timur dan menindaklanjutinya,” demikian Ariantho S Muler.
Baca juga: Posko PPKM kembali diaktifkan di Bartim
Baca juga: Pemkab Bartim optimistis kembali raih WTP
Baca juga: Tak terakomodir, usulan pembangunan masyarakat masuk daftar tunggu
“Ketika ada kelangkaan minyak goreng maupun perbedaan harganya, dinas teknis terkait hendaknya melakukan operasi pasar untuk menjaga stabilitas minyak goreng di pasaran,” kata Wakil Ketua I DPRD Barito Timur, Ariantho S Muler di Tamiang Layang, Kamis.
Menurutnya, pemerintah melalui Menteri Perdagangan telah menetapkan harga eceran tertinggi minyak goreng sebesar Rp14 ribu per liter. Dari beberapa tempat di Kabupaten Barito Timur minyak satu harga tersebut masih sulit atau terjadi kelangkaan untuk dibeli masyarakat.
“Kondisi ini diharapkan bisa diatasi dinas teknis terkait. Sebab, tidak stabilnya harga minyak goreng yang tidak merata dapat mempengaruhi kelangkaan barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat,” kata politisi PKP Indonesia itu.
Baca juga: Pemkab Bartim fokus percepatan vaksinasi dan operasi yustisi
Ariantho mengharapkan adanya langkah konkrit dan tegas dari instansi teknis terkait. Menurutnya, subsidi harga minyak goreng bertujuan menekan harga minyak goreng di pasaran tidak melambung tinggi.
Menurutnya, kontrol dan evaluasi serta langkah kongkrit dan tegas perlu diambil instansi teknis. Hal ini untuk menjawab situasi dan kondisi di lapangan agar minyak goreng satu harga mudah didapati masyarakat.
“Kami dari DPRD Barito Timur mengharapkan sekali tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi seperti ini untuk meraup keuntungan. Masyarakat juga kami harapkan bisa lebih berhemat dalam konsumsi minyak goreng selama belum stabil,” kata Ariantho.
Ditambahkan Ariantho, DPRD Barito Timur mengharapkan instansi teknis yang menangani kelangkaan minyak goreng satu harga bisa menangani permasalahan ini dan ada solusi yang baik bagi masyarakat.
“Sebagai wakil rakyat, Kami siap menampung aspirasi masyarakat jika ada yang ingin menyampaikannya ke DPRD Barito Timur dan menindaklanjutinya,” demikian Ariantho S Muler.
Baca juga: Posko PPKM kembali diaktifkan di Bartim
Baca juga: Pemkab Bartim optimistis kembali raih WTP
Baca juga: Tak terakomodir, usulan pembangunan masyarakat masuk daftar tunggu