Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah sedang mempersiapkan skema subsidi transportasi untuk menekan tingginya harga kebutuhan pokok sehingga berdampak pada terkendalinya inflasi.
"Ini sudah kita terapkan saat operasi pasar di pasar eks Mentaya belum lama ini. Kita subsidi transportasi atau angkutannya sehingga harga jual barang kebutuhan pokok kepada masyarakat bisa lebih murah," kata Bupati Halikinnor di Sampit, Rabu.
Halikinnor mengatakan, pemerintah daerah akan meningkatkan intervensi pasar untuk menekan laju inflasi. Caranya yaitu dengan menggelar operasi pasar maupun pasar murah.
Belum lama ini dilakukan operasi pasar dan pasar murah di Sampit dengan memberikan subsidi terhadap transportasi barang maupun subsidi terhadap harga jual barang. Kegiatan ini disambut antusias masyarakat karena sangat membantu mengurangi beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok.
Subsidi transportasi menjadi salah satu skema yang ditempuh pemerintah membantu meningkatkan daya beli masyarakat. Pemerintah daerah memberi subsidi terhadap transportasi atau angkutan komoditas yang dipasok ke pasaran sehingga pedagang juga bisa menyesuaikan harga jual yang tidak terlalu tinggi.
Seperti pasokan telur ayam yang diambil dari peternakan di luar pusat kota. Biaya transportasi akan menjadi komponen yang dibebankan dalam harga jual kepada masyarakat. Namun dengan biaya transportasinya disubsidi pemerintah maka pihak pemasok akan menetapkan harga lebih murah karena tidak membebankan komponen biaya angkutan.
Baca juga: Masyarakat Kotim diajak bantu tekan inflasi dengan menanam hortikultura
"Seperti saat operasi pasar akhir Agustus lalu kita mengundang agen atau produsennya untuk berjualan di Sampit. Ongkos angkutnya kita subsidi sehingga harga murah. Lumayan kemarin selisihnya mencapai Rp18.000 perkilogram dibanding di pasaran," ujar Halikinnor.
Cara ini yang terus diupayakan pemerintah daerah. Untuk itu Halikinnor sudah meminta Dinas Perdagangan dan Perindustrian mendata sumber pasokan semua komoditas yang dipasok dari luar daerah ke kabupaten ini.
Data itu akan menjadi bahan bagi pemerintah daerah untuk mempertimbangkan subsidi transportasi. Harapannya agar harga jual komoditas tersebut di Sampit tidak sampai terlalu tinggi.
Menurut Halikinnor, Presiden Joko Widodo memberi arahan bahwa 2 persen dari dana alokasi umum (DAU) yang diterima daerah digunakan untuk kegiatan-kegiatan pengendalian inflasi. Selain itu, alokasi anggaran biaya tidak terduga biaya tidak terduga (BTT) juga bisa digunakan untuk pengendalian inflasi.
"Untuk jangka panjang, kita juga mencari lahan sekitar 100 hektare untuk lahan penyangga. Kita tahu siklus, misalnya kapan harga cabai rawit, bawang merah dan telur mahal, maka nanti akan kita manfaatkan lahan penyangga mengantisipasi itu melalui hasil produksinya," demikian Halikinnor.
Baca juga: Penanganan jalan lingkar selatan Sampit disesuaikan dana terkumpul
Baca juga: DPRD Kotim minta BUMD Habaring Hurung jelaskan program kerja
Baca juga: Kotim wakili Kalteng mengikuti lomba kreasi pangan lokal tingkat nasional
"Ini sudah kita terapkan saat operasi pasar di pasar eks Mentaya belum lama ini. Kita subsidi transportasi atau angkutannya sehingga harga jual barang kebutuhan pokok kepada masyarakat bisa lebih murah," kata Bupati Halikinnor di Sampit, Rabu.
Halikinnor mengatakan, pemerintah daerah akan meningkatkan intervensi pasar untuk menekan laju inflasi. Caranya yaitu dengan menggelar operasi pasar maupun pasar murah.
Belum lama ini dilakukan operasi pasar dan pasar murah di Sampit dengan memberikan subsidi terhadap transportasi barang maupun subsidi terhadap harga jual barang. Kegiatan ini disambut antusias masyarakat karena sangat membantu mengurangi beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok.
Subsidi transportasi menjadi salah satu skema yang ditempuh pemerintah membantu meningkatkan daya beli masyarakat. Pemerintah daerah memberi subsidi terhadap transportasi atau angkutan komoditas yang dipasok ke pasaran sehingga pedagang juga bisa menyesuaikan harga jual yang tidak terlalu tinggi.
Seperti pasokan telur ayam yang diambil dari peternakan di luar pusat kota. Biaya transportasi akan menjadi komponen yang dibebankan dalam harga jual kepada masyarakat. Namun dengan biaya transportasinya disubsidi pemerintah maka pihak pemasok akan menetapkan harga lebih murah karena tidak membebankan komponen biaya angkutan.
Baca juga: Masyarakat Kotim diajak bantu tekan inflasi dengan menanam hortikultura
"Seperti saat operasi pasar akhir Agustus lalu kita mengundang agen atau produsennya untuk berjualan di Sampit. Ongkos angkutnya kita subsidi sehingga harga murah. Lumayan kemarin selisihnya mencapai Rp18.000 perkilogram dibanding di pasaran," ujar Halikinnor.
Cara ini yang terus diupayakan pemerintah daerah. Untuk itu Halikinnor sudah meminta Dinas Perdagangan dan Perindustrian mendata sumber pasokan semua komoditas yang dipasok dari luar daerah ke kabupaten ini.
Data itu akan menjadi bahan bagi pemerintah daerah untuk mempertimbangkan subsidi transportasi. Harapannya agar harga jual komoditas tersebut di Sampit tidak sampai terlalu tinggi.
Menurut Halikinnor, Presiden Joko Widodo memberi arahan bahwa 2 persen dari dana alokasi umum (DAU) yang diterima daerah digunakan untuk kegiatan-kegiatan pengendalian inflasi. Selain itu, alokasi anggaran biaya tidak terduga biaya tidak terduga (BTT) juga bisa digunakan untuk pengendalian inflasi.
"Untuk jangka panjang, kita juga mencari lahan sekitar 100 hektare untuk lahan penyangga. Kita tahu siklus, misalnya kapan harga cabai rawit, bawang merah dan telur mahal, maka nanti akan kita manfaatkan lahan penyangga mengantisipasi itu melalui hasil produksinya," demikian Halikinnor.
Baca juga: Penanganan jalan lingkar selatan Sampit disesuaikan dana terkumpul
Baca juga: DPRD Kotim minta BUMD Habaring Hurung jelaskan program kerja
Baca juga: Kotim wakili Kalteng mengikuti lomba kreasi pangan lokal tingkat nasional