Sampit (ANTARA) - Bupati Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, Halikinnor menekankan agar tender atau lelang kegiatan fisik tahun anggaran 2023 nanti dilaksanakan lebih awal agar pekerjaan selesai tepat waktu dan kualitasnya terjaga.
"Dengan begitu akan ada percepatan penyerapan anggaran, berarti masyarakat akan dapat menikmati hasil pembangunan sesuai harapan. Kita berharap pembangunan berjalan lebih baik," kata Bupati Halikinnor di Sampit, Sabtu.
Halikinnor mengatakan, anggaran yang dibelanjakan berkaitan dengan kinerja pemerintah daerah. Selain itu output atau hasil yang dicapai juga harus jelas dan sesuai harapan.
Pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu dan tepat kualitas, menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik.
Untuk itu perlu diperhitungkan agar pekerjaan bisa dilaksanakan mulai hari kerja pertama. Daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) telah diserahkan pada Jumat (9/12) sehingga kegiatan pada 2023 pun diharapkan bisa dilaksanakan lebih awal.
Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan diharapkan tepat waktu, lebih merata dan memberikan pengaruh yang lebih besar pada kegiatan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur.
Halikinnor berharap alokasi dana yang diterima dapat digunakan tepat waktu, tepat sasaran, tepat kualitas serta akuntabel untuk memulihkan ekonomi. Selain itu, percepatan penyerapan anggaran harus dilakukan dengan tetap berpedoman ketentuan undang-undang yang berlaku.
Baca juga: Terjadi kerusakan, PUPR Kalteng langsung perbaiki jalan penghubung Kotim-Seruyan
Secara khusus Halikinnor meminta secara khusus kepada setiap perangkat daerah dapat melaksanakan semua program dan kegiatan. Pelaksanaan APBN maupun APBD kabupaten harus bebas dari praktik-praktik yang mengarah pada korupsi, kolusi dan nepotisme.
"Komitmen dalam penggunaan anggaran ini juga merupakan upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih. Ini juga harus selalu menjadi komitmen kita bersama," demikian Halikinnor.
Sementara itu, APBD tahun anggaran 2023 telah disepakati pada 22 November lalu terdiri dari pendapatan sebesar Rp2.045.969.591.562, yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp411.509.285.262, pendapatan transfer sebesar Rp1.634.460.306.300, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Belanja sebesar Rp2.106.649.154.800 terdiri dari belanja operasi sebesar Rp1.538.813.825.398, belanja modal sebesar Rp278.847.272.476, belanja tidak terduga sebesar Rp5.000.000.000, belanja transfer sebesar Rp283.988.056.926.
Defisit diperkirakan sebesar Rp60.679.563.238 atau sebesar 2,97 persen.
Perkiraan penerimaan pembiayaan sebesar Rp74.689.563.238, perkiraan pengeluaran pembiayaan Rp14.010.000.000, pembiayaan neto sebesar Rp60.679.563.238.
Baca juga: Terowongan Nur Mentaya jadi ikon baru Sampit
Baca juga: PT SSM dan PT MAS inisiasi sosialisasi pencegahan karhutla sejak dini
Baca juga: Imigrasi Sampit catatkan PNBP Keimigrasian lebih dari Rp3 miliar
"Dengan begitu akan ada percepatan penyerapan anggaran, berarti masyarakat akan dapat menikmati hasil pembangunan sesuai harapan. Kita berharap pembangunan berjalan lebih baik," kata Bupati Halikinnor di Sampit, Sabtu.
Halikinnor mengatakan, anggaran yang dibelanjakan berkaitan dengan kinerja pemerintah daerah. Selain itu output atau hasil yang dicapai juga harus jelas dan sesuai harapan.
Pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu dan tepat kualitas, menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik.
Untuk itu perlu diperhitungkan agar pekerjaan bisa dilaksanakan mulai hari kerja pertama. Daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) telah diserahkan pada Jumat (9/12) sehingga kegiatan pada 2023 pun diharapkan bisa dilaksanakan lebih awal.
Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan diharapkan tepat waktu, lebih merata dan memberikan pengaruh yang lebih besar pada kegiatan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur.
Halikinnor berharap alokasi dana yang diterima dapat digunakan tepat waktu, tepat sasaran, tepat kualitas serta akuntabel untuk memulihkan ekonomi. Selain itu, percepatan penyerapan anggaran harus dilakukan dengan tetap berpedoman ketentuan undang-undang yang berlaku.
Baca juga: Terjadi kerusakan, PUPR Kalteng langsung perbaiki jalan penghubung Kotim-Seruyan
Secara khusus Halikinnor meminta secara khusus kepada setiap perangkat daerah dapat melaksanakan semua program dan kegiatan. Pelaksanaan APBN maupun APBD kabupaten harus bebas dari praktik-praktik yang mengarah pada korupsi, kolusi dan nepotisme.
"Komitmen dalam penggunaan anggaran ini juga merupakan upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih. Ini juga harus selalu menjadi komitmen kita bersama," demikian Halikinnor.
Sementara itu, APBD tahun anggaran 2023 telah disepakati pada 22 November lalu terdiri dari pendapatan sebesar Rp2.045.969.591.562, yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp411.509.285.262, pendapatan transfer sebesar Rp1.634.460.306.300, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Belanja sebesar Rp2.106.649.154.800 terdiri dari belanja operasi sebesar Rp1.538.813.825.398, belanja modal sebesar Rp278.847.272.476, belanja tidak terduga sebesar Rp5.000.000.000, belanja transfer sebesar Rp283.988.056.926.
Defisit diperkirakan sebesar Rp60.679.563.238 atau sebesar 2,97 persen.
Perkiraan penerimaan pembiayaan sebesar Rp74.689.563.238, perkiraan pengeluaran pembiayaan Rp14.010.000.000, pembiayaan neto sebesar Rp60.679.563.238.
Baca juga: Terowongan Nur Mentaya jadi ikon baru Sampit
Baca juga: PT SSM dan PT MAS inisiasi sosialisasi pencegahan karhutla sejak dini
Baca juga: Imigrasi Sampit catatkan PNBP Keimigrasian lebih dari Rp3 miliar