Kasongan (ANTARA) - Polres Katingan, Kalimantan Tengah mencanangkan pembangunan zona integritas sebagai bentuk komitmen pimpinan dan jajaran mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
"Pencanangan zona integritas menuju WBK ini merupakan salah satu komitmen kami dalam menjalankan program pemerintah terkait dengan Reformasi Birokrasi," kata Kapolres Katingan AKBP I Gede Putu Widyana di Kasongan, Senin.
Putu menjelaskan pencanangan zona integritas yang dilakukan beberapa waktu lalu, menunjukkan semangat jajaran Polres Katingan dalam pemberantasan serta pencegahan tindak pidana korupsi dengan membangun Program Reformasi Birokrasi.
Dengan demikian mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
Hal itu selaras yang diamanatkan Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.
Dia memastikan, Polri, khususnya Polres Katingan, sudah menindaklanjuti sejak awal program pemerintah pusat tersebut dengan terus melakukan perbaikan-perbaikan, agar dapat memberikan pelayanan publik yang prima, bersih dan akuntabel.
"Untuk mewujudkan itu, perlu komitmen dari diri sendiri untuk mengubah menjadi lebih baik. Mau bekerja dengan hati tulus dan ikhlas, baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun dalam kegiatan kemasyarakatan juga tugas-tugas kepolisian lainnya," ucapnya.
Baca juga: Listrik padam tiga pekan, PLN Pegatan didemo
Dia mengharapkan bantuan dan dukungan Forkopimda serta masyarakat dalam mewujudkan pembangunan zona integritas menuju WBK.
“Saya mohon kepada Forkopimda, instansi dan lapisan masyarakat mendukung Polres Katingan mewujudkan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi,” demikian AKBP I Gede Putu Widyana.
Sebelumnya, Polres Katingan telah mencanangkan pembangunan zona integritas menuju WBK 2023 di aula Mapolres setempat pada Jumat (17/2). Pencanangan dihadiri Bupati Katingan, pejabat utama Polres, Forkopimda, DAD dan tokoh masyarakat.
Baca juga: Sekda Katingan minta OPD cermati usulan program prioritas musrenbang
"Pencanangan zona integritas menuju WBK ini merupakan salah satu komitmen kami dalam menjalankan program pemerintah terkait dengan Reformasi Birokrasi," kata Kapolres Katingan AKBP I Gede Putu Widyana di Kasongan, Senin.
Putu menjelaskan pencanangan zona integritas yang dilakukan beberapa waktu lalu, menunjukkan semangat jajaran Polres Katingan dalam pemberantasan serta pencegahan tindak pidana korupsi dengan membangun Program Reformasi Birokrasi.
Dengan demikian mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
Hal itu selaras yang diamanatkan Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.
Dia memastikan, Polri, khususnya Polres Katingan, sudah menindaklanjuti sejak awal program pemerintah pusat tersebut dengan terus melakukan perbaikan-perbaikan, agar dapat memberikan pelayanan publik yang prima, bersih dan akuntabel.
"Untuk mewujudkan itu, perlu komitmen dari diri sendiri untuk mengubah menjadi lebih baik. Mau bekerja dengan hati tulus dan ikhlas, baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun dalam kegiatan kemasyarakatan juga tugas-tugas kepolisian lainnya," ucapnya.
Baca juga: Listrik padam tiga pekan, PLN Pegatan didemo
Dia mengharapkan bantuan dan dukungan Forkopimda serta masyarakat dalam mewujudkan pembangunan zona integritas menuju WBK.
“Saya mohon kepada Forkopimda, instansi dan lapisan masyarakat mendukung Polres Katingan mewujudkan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi,” demikian AKBP I Gede Putu Widyana.
Sebelumnya, Polres Katingan telah mencanangkan pembangunan zona integritas menuju WBK 2023 di aula Mapolres setempat pada Jumat (17/2). Pencanangan dihadiri Bupati Katingan, pejabat utama Polres, Forkopimda, DAD dan tokoh masyarakat.
Baca juga: Sekda Katingan minta OPD cermati usulan program prioritas musrenbang