Palangka Raya (ANTARA) - Wali Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Fairid Naparin meminta seluruh jajarannya di lingkungan pemerintahan kota setempat untuk berupaya maksimal dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
"Saya titip pesan untuk UHC (Universal Health Coverage) atau cakupan semesta dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini, sekali lagi jangan sampai menjadi simbol saja, tapi layanan kesehatan harus semakin maksimal," kata Fairid di Palangka Raya, Selasa.
Jangan sampai, lanjut dia, ada laporan masyarakat yang masih belum mendapatkan informasi jelas tentang kemudahan untuk mendapatkan layanan kesehatan. Jadi para camat, para lurah juga harus menginformasikan ini sampai ke akar rumput.
"Saat ini di Palangka Raya sudah ada Magnetic Resonance Imaging (MRI) di salah satu rumah sakit. Namun, kemarin saat saya meresmikan MRI ada yang menanyakan tentang BPJS lagi, selalu dan selalu ditanyakan, artinya ada yang tidak tuntas," katanya.
Ia juga meminta tidak ada jajarannya membuat masyarakat tidak nyaman saat ingin mendaftar sebagai peserta Program JKN yang ditanggung oleh Pemerintah Kota Palangka Raya. Semua pun menegaskan, jajarannya harus siap menerima dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Kita sudah UHC, jangan lagi masyarakat di pontang-panting. Mau masyarakat menanyakan atau memberikan data di kelurahan, di kecamatan, di Bagian Kesra, di puskesmas-puskesmas, di rumah sakit, di dinas kesehatan, semua harus diterima," katanya.
Selanjutnya, tinggal pemerintah yang berkewajiban mengoordinasikan secara terpadu antara pihak-pihak terkait lain.
Baca juga: BPBD minta warga bantaran Sungai Kahayan waspadai kenaikan debit air
Fairid juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Palangka Raya agar memanfaatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk mengakses layanan kesehatan.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya, K. Hindro Kusumo menegaskan bahwa pihaknya siap bekerjasama dan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam melaksanakan Program JKN.
Ia juga berharap bahwa Pemerintah Kota Palangka Raya akan terus berkomitmen dalam mendukung UHC Program JKN yang saat ini sudah dicapai oleh Pemerintah Kota Palangka Raya.
“Kami selalu siap untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan jajaran Pemerintah Kota Palangka Raya dalam melaksanakan program JKN ini," katanya.
Apabila nantinya terdapat kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh jajaran Pemkot Palangka Raya saat mendaftarkan kepesertaan Program JKN pihaknya siap membantu sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ada.
"Kami juga berharap bahwa Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Bapak Walikota terus mendukung capaian UHC pada Program JKN yang ada saat ini dan untuk seterusnya,” kata Hindro.
Baca juga: Berita sepekan Kalteng yang masih menarik untuk dibaca
Baca juga: Januari-Maret Polda Kalteng sita 4,3 kilogram sabu dari 251 tersangka
Baca juga: BKKBN Kalteng dan UMPR berkolaborasi menangani stunting
"Saya titip pesan untuk UHC (Universal Health Coverage) atau cakupan semesta dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini, sekali lagi jangan sampai menjadi simbol saja, tapi layanan kesehatan harus semakin maksimal," kata Fairid di Palangka Raya, Selasa.
Jangan sampai, lanjut dia, ada laporan masyarakat yang masih belum mendapatkan informasi jelas tentang kemudahan untuk mendapatkan layanan kesehatan. Jadi para camat, para lurah juga harus menginformasikan ini sampai ke akar rumput.
"Saat ini di Palangka Raya sudah ada Magnetic Resonance Imaging (MRI) di salah satu rumah sakit. Namun, kemarin saat saya meresmikan MRI ada yang menanyakan tentang BPJS lagi, selalu dan selalu ditanyakan, artinya ada yang tidak tuntas," katanya.
Ia juga meminta tidak ada jajarannya membuat masyarakat tidak nyaman saat ingin mendaftar sebagai peserta Program JKN yang ditanggung oleh Pemerintah Kota Palangka Raya. Semua pun menegaskan, jajarannya harus siap menerima dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Kita sudah UHC, jangan lagi masyarakat di pontang-panting. Mau masyarakat menanyakan atau memberikan data di kelurahan, di kecamatan, di Bagian Kesra, di puskesmas-puskesmas, di rumah sakit, di dinas kesehatan, semua harus diterima," katanya.
Selanjutnya, tinggal pemerintah yang berkewajiban mengoordinasikan secara terpadu antara pihak-pihak terkait lain.
Baca juga: BPBD minta warga bantaran Sungai Kahayan waspadai kenaikan debit air
Fairid juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Palangka Raya agar memanfaatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk mengakses layanan kesehatan.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya, K. Hindro Kusumo menegaskan bahwa pihaknya siap bekerjasama dan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam melaksanakan Program JKN.
Ia juga berharap bahwa Pemerintah Kota Palangka Raya akan terus berkomitmen dalam mendukung UHC Program JKN yang saat ini sudah dicapai oleh Pemerintah Kota Palangka Raya.
“Kami selalu siap untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan jajaran Pemerintah Kota Palangka Raya dalam melaksanakan program JKN ini," katanya.
Apabila nantinya terdapat kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh jajaran Pemkot Palangka Raya saat mendaftarkan kepesertaan Program JKN pihaknya siap membantu sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ada.
"Kami juga berharap bahwa Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Bapak Walikota terus mendukung capaian UHC pada Program JKN yang ada saat ini dan untuk seterusnya,” kata Hindro.
Baca juga: Berita sepekan Kalteng yang masih menarik untuk dibaca
Baca juga: Januari-Maret Polda Kalteng sita 4,3 kilogram sabu dari 251 tersangka
Baca juga: BKKBN Kalteng dan UMPR berkolaborasi menangani stunting