Palangka Raya (ANTARA) - Legislator Kalimantan Tengah Lohing Simon mengingatkan sekaligus meminta kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, agar terus membantu mempromosikan dan memasarkan produk-produk yang dihasilkan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di daerah ini.
Permintaan itu karena masih banyak produk UMKM di provinsi ini kurang bahkan tidak mampu menembus pasar di tingkat nasional maupun internasional, kata Lohing di Gedung DPRD Kalteng, kemarin.
"Kalau untuk produk, sebenarnya tak kalah dengan UMKM dari provinsi lain. Hanya kurang promosi menurut saya. Itu kenapa perlu ada dukungan dan bantuan dari pemda dalam memasarkan," tambahnya.
Berdasarkan informasi yang diterima Anggota Komisi II DPRD Kalteng itu, produk ekspor dari provinsi ini masih didominasi oleh hasil perkebunan dan pertambangan. Sementara produk UMKM, khususnya yang berkaitan dan berbahan rotan, cukup banyak diminati oleh masyarakat di berbagai provinsi di Indonesia, bahkan negara lain.
Lohing mengatakan, produk UMKM di Kalteng ini sebenarnya bisa menjadi peluang untuk diekspor ke negara lain. Hanya memang pelaku UMKM di provinsi ini perlu didampingi dalam hal peningkatan kualitas dan ketepatan waktu mempersiapkan produknya.
"Jadi konsep dalam memasarkan produk kerajinan ini perlu lebih dioptimalkan lagi, karena tidak hanya pelaku IKM itu saja yang mendapatkan nilai positifnya, tetapi juga daerah," kata dia.
Baca juga: DPRD Kalteng minta pemda lebih optimal dukung pendanaan PMI
Menurut Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan I meliputi Kota Palangka Raya, Katingan dan Gunung Mas ini, pembinaan terhadap para pelaku IKM juga perlu terus ditingkatkan supaya dapat terus menghasilkan produk-produk berkualitas tinggi yang mampu bersaing dengan produk dari luar, dengan begitu bisa lebih menarik minat konsumen untuk membelinya.
"Kedepan, produk IKM terus mengalami peningkatan kualitas maupun tampilan agar banyak pembelinya, dan pemasarannya melalui kegiatan ekspor juga akan lebih mudah, itu yang kita inginkan sehingga bisa berdampak pada pendapatan daerah," demikian Lohing.
Baca juga: Legislator Kalteng harapkan perusahaan realisasikan tuntutan masyarakat terkait plasma
Baca juga: DPRD Kalteng dukung pemberian sanksi tegas ke PBS tak patuhi aturan
Baca juga: Pencatutan nama pejabat semakin marak, warga di Kalteng diminta waspada
Permintaan itu karena masih banyak produk UMKM di provinsi ini kurang bahkan tidak mampu menembus pasar di tingkat nasional maupun internasional, kata Lohing di Gedung DPRD Kalteng, kemarin.
"Kalau untuk produk, sebenarnya tak kalah dengan UMKM dari provinsi lain. Hanya kurang promosi menurut saya. Itu kenapa perlu ada dukungan dan bantuan dari pemda dalam memasarkan," tambahnya.
Berdasarkan informasi yang diterima Anggota Komisi II DPRD Kalteng itu, produk ekspor dari provinsi ini masih didominasi oleh hasil perkebunan dan pertambangan. Sementara produk UMKM, khususnya yang berkaitan dan berbahan rotan, cukup banyak diminati oleh masyarakat di berbagai provinsi di Indonesia, bahkan negara lain.
Lohing mengatakan, produk UMKM di Kalteng ini sebenarnya bisa menjadi peluang untuk diekspor ke negara lain. Hanya memang pelaku UMKM di provinsi ini perlu didampingi dalam hal peningkatan kualitas dan ketepatan waktu mempersiapkan produknya.
"Jadi konsep dalam memasarkan produk kerajinan ini perlu lebih dioptimalkan lagi, karena tidak hanya pelaku IKM itu saja yang mendapatkan nilai positifnya, tetapi juga daerah," kata dia.
Baca juga: DPRD Kalteng minta pemda lebih optimal dukung pendanaan PMI
Menurut Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan I meliputi Kota Palangka Raya, Katingan dan Gunung Mas ini, pembinaan terhadap para pelaku IKM juga perlu terus ditingkatkan supaya dapat terus menghasilkan produk-produk berkualitas tinggi yang mampu bersaing dengan produk dari luar, dengan begitu bisa lebih menarik minat konsumen untuk membelinya.
"Kedepan, produk IKM terus mengalami peningkatan kualitas maupun tampilan agar banyak pembelinya, dan pemasarannya melalui kegiatan ekspor juga akan lebih mudah, itu yang kita inginkan sehingga bisa berdampak pada pendapatan daerah," demikian Lohing.
Baca juga: Legislator Kalteng harapkan perusahaan realisasikan tuntutan masyarakat terkait plasma
Baca juga: DPRD Kalteng dukung pemberian sanksi tegas ke PBS tak patuhi aturan
Baca juga: Pencatutan nama pejabat semakin marak, warga di Kalteng diminta waspada