Sampit (ANTARA) - Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah Halikinnor meminta Forum Corporate Social Responsibility (CSR), agar ikut menopang pembiayaan perguruan tinggi di daerah sebagai bentuk dukungan terhadap dunia pendidikan.
"Saya sudah menginstruksikan Asisten 2 Setda Kotim untuk membahasnya dengan Forum CSR, kita minta dana perusahaan untuk membiayai perguruan tinggi kita," kata Halikinnor di Sampit, Sabtu (2/3/2024).
Orang nomor satu di Bumi Habaring Hurung ini menjelaskan, sejatinya pemerintah kabupaten hanya bertanggung jawab terhadap jenjang pendidikan TK/PAUD hingga SMP, sedangkan untuk SMA kewenangan pemerintah provinsi dan perguruan tinggi kewenangan pemerintah pusat.
Akan tetapi, jika Pemkab Kotim tidak melakukan intervensi kemungkinan ada perguruan tinggi daerah yang tutup karena kendala anggaran, sedangkan keberadaan perguruan tinggi dinilai penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini pula yang menjadi pembahasan dalam evaluasi di tingkat provinsi beberapa waktu lalu.
Meski tak disebutkan nominalnya, ia mengaku bahwa pemerintah daerah selama ini telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung perguruan tinggi daerah. Namun, disisi lain anggaran pendapatan dan belanja (APBD) Kotim terbatas, sehingga perlu dukungan dari pihak lain.
"Kami akan adakan pertemuan khusus dengan perguruan tinggi dalam rangka peningkatan sumber daya manusia (SDM). Hal ini harus betul-betul kita perhatikan," Halikinnor.
Ia melanjutkan, pertemuan dengan perguruan tinggi ini bertujuan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan kebutuhan anggaran untuk perguruan tinggi yang selanjutnya akan dibahas dengan Forum CSR.
Saat ini setidaknya ada 50 perusahaan besar swasta yang beroperasi di Kotim. Menurutnya, apabila setiap perusahaan melalui program CSR membantu Rp1 miliar saja, maka jumlah yang terkumpul cukup untuk menunjang perguruan tinggi di Kotim, termasuk sejumlah sekolah yang kondisinya sudah tua dan belum terakomodir melalui APBD.
Baca juga: Disnakertrans Kotim perbanyak pelatihan bantu tingkatkan kompetensi pencari kerja
"Banyak cara yang bisa kita upayakan, jangan hanya mengandalkan APBD Kotim," kata Halikinnor.
Sehubungan dengan ini, Bupati Kotim pun turut menginstruksikan Asisten 2 Setda untuk melakukan audit terhadap program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan besar swasta, termasuk plasma 20 persen untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit.
"Saya berharap setiap perusahaan besar swasta bisa kooperatif dengan menjalankan kewajibannya," demikian Halikinnor.
Baca juga: Olimpiade siswa jadi media pendidikan karakter di Kotim
Baca juga: Kolaborasi Lapas Sampit dan Disnakertrans bekali keterampilan bagi WBP
Baca juga: Penumpang kapal laut di Sampit meningkat jelang Ramadhan
"Saya sudah menginstruksikan Asisten 2 Setda Kotim untuk membahasnya dengan Forum CSR, kita minta dana perusahaan untuk membiayai perguruan tinggi kita," kata Halikinnor di Sampit, Sabtu (2/3/2024).
Orang nomor satu di Bumi Habaring Hurung ini menjelaskan, sejatinya pemerintah kabupaten hanya bertanggung jawab terhadap jenjang pendidikan TK/PAUD hingga SMP, sedangkan untuk SMA kewenangan pemerintah provinsi dan perguruan tinggi kewenangan pemerintah pusat.
Akan tetapi, jika Pemkab Kotim tidak melakukan intervensi kemungkinan ada perguruan tinggi daerah yang tutup karena kendala anggaran, sedangkan keberadaan perguruan tinggi dinilai penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini pula yang menjadi pembahasan dalam evaluasi di tingkat provinsi beberapa waktu lalu.
Meski tak disebutkan nominalnya, ia mengaku bahwa pemerintah daerah selama ini telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung perguruan tinggi daerah. Namun, disisi lain anggaran pendapatan dan belanja (APBD) Kotim terbatas, sehingga perlu dukungan dari pihak lain.
"Kami akan adakan pertemuan khusus dengan perguruan tinggi dalam rangka peningkatan sumber daya manusia (SDM). Hal ini harus betul-betul kita perhatikan," Halikinnor.
Ia melanjutkan, pertemuan dengan perguruan tinggi ini bertujuan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan kebutuhan anggaran untuk perguruan tinggi yang selanjutnya akan dibahas dengan Forum CSR.
Saat ini setidaknya ada 50 perusahaan besar swasta yang beroperasi di Kotim. Menurutnya, apabila setiap perusahaan melalui program CSR membantu Rp1 miliar saja, maka jumlah yang terkumpul cukup untuk menunjang perguruan tinggi di Kotim, termasuk sejumlah sekolah yang kondisinya sudah tua dan belum terakomodir melalui APBD.
Baca juga: Disnakertrans Kotim perbanyak pelatihan bantu tingkatkan kompetensi pencari kerja
"Banyak cara yang bisa kita upayakan, jangan hanya mengandalkan APBD Kotim," kata Halikinnor.
Sehubungan dengan ini, Bupati Kotim pun turut menginstruksikan Asisten 2 Setda untuk melakukan audit terhadap program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan besar swasta, termasuk plasma 20 persen untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit.
"Saya berharap setiap perusahaan besar swasta bisa kooperatif dengan menjalankan kewajibannya," demikian Halikinnor.
Baca juga: Olimpiade siswa jadi media pendidikan karakter di Kotim
Baca juga: Kolaborasi Lapas Sampit dan Disnakertrans bekali keterampilan bagi WBP
Baca juga: Penumpang kapal laut di Sampit meningkat jelang Ramadhan