Palangka Raya (ANTARA) - Senator asal Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang menyatakan bahwa sudah saatnya, MPR RI, terutama pimpinan MPR RI utusan DPD RI, bekerja nyata dengan peran dan peranannya.
MPR RI juga perlu melakukan akselerasi pembangunan bangsa lewat desain ketatanegaraan yang efektif dan efisien serta progresif menuju kemajuan, kata Teras Narang melalui pesan singkat diterima di Palangka Raya, Rabu.
"Mendorong pula pokok-pokok pikiran haluan negara yang progresif memajukan sektor pendidikan nasional, memajukan pembangunan sumber daya manusia," ucapnya.
Sebab, lanjut Anggota DPD RI itu, hanya sumber daya manusia (SDM) yang unggul, paham kebutuhan daerah dan berintegritas, kelak dapat mengatasi masalah-masalah daerah dan bangsa ini.
Untuk itulah, MPR RI diharapkan dapat menyorongkan terobosan gagasan kebangsaan dan arah bersama sebagai haluan negara kedepannya, termasuk sektor pendidikan.
"Termasuk bagaimana DPD RI dapat memainkan peran vital sebagai representasi kepentingan daerah di parlemen," kata Teras Narang.
Menurut Gubernur Kalimantan Tengah periode 2005-2015 itu, MPR RI sebagai representasi rakyat, perlu menjadikan politik sebagai sarana pembangunan masyarakat Indonesia yang berkeadilan sosial. Maka lembaga ini hendaknya makin mengoptimalkan perannya sebagai ruang musyawarah isu-isu kerakyatan, sekaligus melahirkan terobosan ketatanegaraan.
"Itu jadi refleksi saya usai mengikuti Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan Anggota MPR RI, hari ini," ujarnya.
Dia mengatakan isu kerakyatan hari ini jelas masih berkutat soal kemiskinan, tata kelola sumber daya alam berkeadilan, marginalisasi masyarakat adat, hingga ketimpangan pembangunan di daerah. Di antara isu ini, perkembangan ruang digital yang disertai disrupsi sosial perlu dioptimalkan peluangnya serta diantisipasi ancamannya.
Baca juga: Anggota MPR RI lima tahun ke depan harus lebih utamakan kepentingan nasional
"Ini tantangan MPR RI dalam mendorong pemerintah untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar pikir dan kebijakan untuk mengatasi semua masalah rakyat yang ada. Mendorong Pancasila lebih hidup dalam kebijakan ketimbang sebagai orasi maupun narasi di atas kertas semata," ujar Teras Narang.
Sebagai anggota DPD RI dalam ruang MPR RI, dirinya yang kembali terpilih untuk periode 2024-2029 itu pun menaruh harapan, agar MPR RI ke depan menaruh atensi dalam mengawal kepentingan pemerataan pembangunan daerah. Salah satunya dengan mengevaluasi dan mengkaji ulang desain ketatanegaraan yang efektif, efisien, dan terutama berdampak pada akselerasi pencapaian pembangunan nasional yang memberi dampak kesejahteraan masyarakat di daerah.
"Ketatanegaraan yang menaruh dukungan pada otonomi daerah yang luas dan berdampak besar bagi kepentingan rakyat," demikian Teras Narang.
Baca juga: Pemerintah harus belajar dari kegagalan melindungi data masyarakat di ruang digital
Baca juga: Presiden terpilih dan kabinet mendatang perlu tim akselerasi pembangunan IKN
Baca juga: Organisasi kesukuan di Kalteng diminta tak menyuarakan suku figur saat Pilkada
MPR RI juga perlu melakukan akselerasi pembangunan bangsa lewat desain ketatanegaraan yang efektif dan efisien serta progresif menuju kemajuan, kata Teras Narang melalui pesan singkat diterima di Palangka Raya, Rabu.
"Mendorong pula pokok-pokok pikiran haluan negara yang progresif memajukan sektor pendidikan nasional, memajukan pembangunan sumber daya manusia," ucapnya.
Sebab, lanjut Anggota DPD RI itu, hanya sumber daya manusia (SDM) yang unggul, paham kebutuhan daerah dan berintegritas, kelak dapat mengatasi masalah-masalah daerah dan bangsa ini.
Untuk itulah, MPR RI diharapkan dapat menyorongkan terobosan gagasan kebangsaan dan arah bersama sebagai haluan negara kedepannya, termasuk sektor pendidikan.
"Termasuk bagaimana DPD RI dapat memainkan peran vital sebagai representasi kepentingan daerah di parlemen," kata Teras Narang.
Menurut Gubernur Kalimantan Tengah periode 2005-2015 itu, MPR RI sebagai representasi rakyat, perlu menjadikan politik sebagai sarana pembangunan masyarakat Indonesia yang berkeadilan sosial. Maka lembaga ini hendaknya makin mengoptimalkan perannya sebagai ruang musyawarah isu-isu kerakyatan, sekaligus melahirkan terobosan ketatanegaraan.
"Itu jadi refleksi saya usai mengikuti Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan Anggota MPR RI, hari ini," ujarnya.
Dia mengatakan isu kerakyatan hari ini jelas masih berkutat soal kemiskinan, tata kelola sumber daya alam berkeadilan, marginalisasi masyarakat adat, hingga ketimpangan pembangunan di daerah. Di antara isu ini, perkembangan ruang digital yang disertai disrupsi sosial perlu dioptimalkan peluangnya serta diantisipasi ancamannya.
Baca juga: Anggota MPR RI lima tahun ke depan harus lebih utamakan kepentingan nasional
"Ini tantangan MPR RI dalam mendorong pemerintah untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar pikir dan kebijakan untuk mengatasi semua masalah rakyat yang ada. Mendorong Pancasila lebih hidup dalam kebijakan ketimbang sebagai orasi maupun narasi di atas kertas semata," ujar Teras Narang.
Sebagai anggota DPD RI dalam ruang MPR RI, dirinya yang kembali terpilih untuk periode 2024-2029 itu pun menaruh harapan, agar MPR RI ke depan menaruh atensi dalam mengawal kepentingan pemerataan pembangunan daerah. Salah satunya dengan mengevaluasi dan mengkaji ulang desain ketatanegaraan yang efektif, efisien, dan terutama berdampak pada akselerasi pencapaian pembangunan nasional yang memberi dampak kesejahteraan masyarakat di daerah.
"Ketatanegaraan yang menaruh dukungan pada otonomi daerah yang luas dan berdampak besar bagi kepentingan rakyat," demikian Teras Narang.
Baca juga: Pemerintah harus belajar dari kegagalan melindungi data masyarakat di ruang digital
Baca juga: Presiden terpilih dan kabinet mendatang perlu tim akselerasi pembangunan IKN
Baca juga: Organisasi kesukuan di Kalteng diminta tak menyuarakan suku figur saat Pilkada