Sampit (ANTARA) - Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah Abdul Kadir meminta pemerintah daerah menyiapkan langkah strategis yang dinilai perlu untuk menjaga stabilitas ekonomi di daerah.
“Kami mendorong pemerintah daerah untuk dapat berfokus melakukan langkah strategis dan solutif untuk memperbaiki kondisi perekonomian di daerah,” kata Abdul Kadir di Sampit, Minggu.
Hal ini ia sampaikan sehubungan dengan tren deflasi nasional yang sempat terjadi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mengalami deflasi selama lima bulan berturut-turut.
Deflasi tersebut terjadi pada Mei dengan angka deflasi 0,03 persen, Juni 0,08 persen, Juli 0,18 persen, Agustus 0,03 persen dan September 0,12 persen. Meskipun, Oktober tren tersebut berakhir dengan terjadinya inflasi, namun nilainya masih rendah, yakni 0,08 persen.
Bahkan, deflasi yang terjadi di Indonesia saat ini merupakan kondisi terburuk sejak tahun 1999. Kondisi ini diperparah dengan tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mencapai 59.796 orang pada Oktober 2024.
Baca juga: Fraksi Golkar dorong Pemkab Kotim berinovasi tingkatkan PAD
Oleh sebab itu, ini perlu menjadi perhatian bersama pemerintah Kotim untuk mengantisipasi dampak dari deflasi terhadap perekonomian, di antaranya penurunan pendapatan perusahaan, penundaan pembelian konsumen atau menurunnya daya beli masyarakat, meningkatnya beban utang karena nilai uang yang lebih tinggi.
“Pemerintah daerah perlu memperhatikan fenomena ini, karena dampaknya mulai terasa di daerah. Banyak keluhan warga dan UMKM mengenai penurunan omzet dan daya beli, dimana hal ini harus segera ditindaklanjuti dengan kebijakan yang konkrit,” ujarnya.
Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) ini menegaskan, kebijakan strategis diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan menekan dampak deflasi, terutama dalam membantu masyarakat khususnya pelaku UMKM.
UMKM memiliki peran penting dalam pembangunan daerah, di antaranya membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekosistem ekonomi daerah, sehingga keberadaan UMKM ini perlu didukung dengan kebijakan konkrit dari pemerintah.
“Dalam hal ini kami siap bersinergi dengan pemerintah daerah untuk bagaimana kita bersama merumuskan langkah strategis yang bisa diambil dalam menghadapi situasi yang terjadi saat ini,” demikian Abdul Kadir.
Baca juga: DPRD Kotim dukung komitmen Polda Kalteng amankan pilkada
Baca juga: DPRD Kotim apresiasi keberhasilan kepolisian meringkus kawanan perompak
Baca juga: Legislator Kotim berharap pembenahan menyeluruh pelayanan online RSUD Murjani
“Kami mendorong pemerintah daerah untuk dapat berfokus melakukan langkah strategis dan solutif untuk memperbaiki kondisi perekonomian di daerah,” kata Abdul Kadir di Sampit, Minggu.
Hal ini ia sampaikan sehubungan dengan tren deflasi nasional yang sempat terjadi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mengalami deflasi selama lima bulan berturut-turut.
Deflasi tersebut terjadi pada Mei dengan angka deflasi 0,03 persen, Juni 0,08 persen, Juli 0,18 persen, Agustus 0,03 persen dan September 0,12 persen. Meskipun, Oktober tren tersebut berakhir dengan terjadinya inflasi, namun nilainya masih rendah, yakni 0,08 persen.
Bahkan, deflasi yang terjadi di Indonesia saat ini merupakan kondisi terburuk sejak tahun 1999. Kondisi ini diperparah dengan tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mencapai 59.796 orang pada Oktober 2024.
Baca juga: Fraksi Golkar dorong Pemkab Kotim berinovasi tingkatkan PAD
Oleh sebab itu, ini perlu menjadi perhatian bersama pemerintah Kotim untuk mengantisipasi dampak dari deflasi terhadap perekonomian, di antaranya penurunan pendapatan perusahaan, penundaan pembelian konsumen atau menurunnya daya beli masyarakat, meningkatnya beban utang karena nilai uang yang lebih tinggi.
“Pemerintah daerah perlu memperhatikan fenomena ini, karena dampaknya mulai terasa di daerah. Banyak keluhan warga dan UMKM mengenai penurunan omzet dan daya beli, dimana hal ini harus segera ditindaklanjuti dengan kebijakan yang konkrit,” ujarnya.
Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) ini menegaskan, kebijakan strategis diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan menekan dampak deflasi, terutama dalam membantu masyarakat khususnya pelaku UMKM.
UMKM memiliki peran penting dalam pembangunan daerah, di antaranya membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekosistem ekonomi daerah, sehingga keberadaan UMKM ini perlu didukung dengan kebijakan konkrit dari pemerintah.
“Dalam hal ini kami siap bersinergi dengan pemerintah daerah untuk bagaimana kita bersama merumuskan langkah strategis yang bisa diambil dalam menghadapi situasi yang terjadi saat ini,” demikian Abdul Kadir.
Baca juga: DPRD Kotim dukung komitmen Polda Kalteng amankan pilkada
Baca juga: DPRD Kotim apresiasi keberhasilan kepolisian meringkus kawanan perompak
Baca juga: Legislator Kotim berharap pembenahan menyeluruh pelayanan online RSUD Murjani