Sampit (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah memetakan titik rawan banjir sehubungan dengan pendistribusian logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
“Berdasarkan kajian risiko bencana dengan adanya ancaman curah hujan yang cukup tinggi pada dasarian III November pada saat Pilkada, kami telah memiliki peta rawan banjir,” kata Kepala Pelaksana BPBD Kotim Multazam di Sampit, Jumat.
Berdasarkan laporan Badan Klimatologi Meteorologi Geofisika (BMKG) melalui Stasiun Meteorologi Haji Asan Sampit saat ini Kotim tengah diliputi musim hujan. Bahkan, intensitas curah hujan pada musim ini akan mencapai puncaknya pada dasarian III November 2024.
Potensi hujan ringan hingga sedang cenderung terjadi pada waktu sore, malam hingga dini hari. Kondisi ini hampir merata di seluruh wilayah Kotim, terutama bagian utara, yang diikuti dengan meningkatnya potensi terjadinya genangan hingga banjir.
Hal ini dikhawatirkan akan berdampak pada pendistribusian logistik Pilkada yang dilaksanakan selama tiga hari, yakni 23-25 November 2024, sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara pada 27 November 2024.
“Terakhir kami monitor curah hujan sudah mulai meningkat. Bahkan, informasinya kemarin di Desa Terantang Kecamatan Seranau yang tidak biasa banjir sekarang sudah ada banjir, tetapi nanti kami akan klasifikasikan bencana mana yang paling dekat dan rentan pada saat proses pilkada,” jelasnya.
Dalam mengantisipasi dampak banjir terhadap distribusi logistik dan pelaksanaan Pilkada 2024, BPBD Kotim pun telah menyampaikan peta wilayah rawan banjir kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.
Ada enam hingga tujuh kecamatan yang termasuk wilayah rawan banjir, jumlah ini bisa berubah tergantung intensitas curah hujan yang terjadi.
Baca juga: Halikinnor: Penerapan hukum adat tetap memperhatikan hukum positif
Sebagian besar wilayah rawan banjir tersebut berada di bagian utara Kotim, di antaranya Kecamatan Antang Kalang, Telaga Antang, Tualan Hulu, sebagian wilayah Parenggean, Mentaya Hulu dan Kota Besi. Utamanya di sekitar bantaran sungai.
“Selain wilayah yang dipetakan itu, yang kami khawatirkan justru dalam kota. Sebab, pada akhir 2023 atau awal 2024 lalu di Jalan Sampoerna terjadi banjir dan berdasarkan foto udara yang kami ambil ada 350 rumah yang terdampak. Kami berharap hal itu tidak terjadi lagi,” lanjutnya.
Multazam menyebutkan, bukan hanya di Kotim, situasi serupa juga terjadi di wilayah lainnya di Indonesia dan menjadi perhatian pemerintah pusat.
Belum lama ini, BPBD Kotim mengikuti rapat secara virtual bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan BMKG terkait dampak cuaca terhadap pelaksanaan pilkada.
BMKG Pusat pun telah memetakan daerah-daerah yang rawan bencana dan BNPB pun memerintahkan kepada jajaran di daerah tertentu untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi situasi tersebut, meskipun belum menetapkan status siaga.
“Jadi walaupun saat ini kami belum menetapkan status siaga karena beberapa variabel untuk menentukan status itu belum terpenuhi, tapi kami tetap diminta untuk meningkatkan kesiapsiagaan,” ujarnya.
Terlepas dari penyelenggaraan pilkada, Multazam berharap meningkatnya potensi banjir ini menjadi perhatian bersama, terutama masyarakat agar bisa meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi.
“Kami berharap masyarakat tetap siaga dengan kondisi yang ada saat ini, terutama yang berada di sekitar bantaran sungai. Kami juga berharap Pilkada tahun ini berjalan lancar dan sukses,” demikian Multazam.
Baca juga: Kotim cadangkan anggaran makanan bergizi gratis hingga Rp12 miliar
Baca juga: BMKG Kotim wanti-wanti potensi hujan saat distribusi logistik pilkada
Baca juga: SMPN 1 Sampit jadi contoh penerapan komunitas belajar