Sampit (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah Abdul Kadir menyebut bahwa ketahanan pangan perlu mendapatkan perhatian serius untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah.
“Ketergantungan terhadap pangan dari luar daerah harus dikurangi dengan meningkatkan produksi pangan lokal melalui pengembangan teknologi pertanian, pemberdayaan petani dan diversifikasi produk pangan,” kata Abdul Kadir di Sampit, Sabtu.
Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi semua orang dan negara setiap saat. Pangan yang dimaksud adalah makanan yang bergizi, aman, bermutu, beragam, terjangkau, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
Saat ini kondisi ketahanan pangan di Kotim saat ini belum bisa dikatakan baik. Kotim masih mendatangkan pasokan pangan dari luar daerah, bahkan tak jarang kurangnya pasokan tersebut berdampak pada inflasi di wilayah setempat.
Untuk itu, menurutnya ketahanan pangan adalah isu strategis yang harus menjadi prioritas dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2025 dengan melakukan pengembangan teknologi pertanian, pemberdayaan petani dan diversifikasi produk pangan.
Baca juga: Polres Kotim petakan 51 TPS rawan pada Pilkada 2024
Ketua Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) ini juga mengusulkan agar pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan koperasi atau kelompok tani dan perikanan untuk memperkuat akses terhadap permodalan, pasar, dan teknologi.
“Selain itu, penguatan infrastruktur pertanian seperti irigasi dan jalan akses ke lahan pertanian harus menjadi perhatian khusus dalam perencanaan pembangunan,” ucapnya.
Di sisi lain, program ketahanan pangan ini juga merupakan program linier dari Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang tersebut dalam Asta Cita Presiden.
Tepatnya pada poin kedua Asta Cita Presiden disebutkan misi untuk, memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru.
Sekaligus, bagian dari upaya untuk mewujudkan Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara serta mempersiapkan Indonesia Emas 2045.
“Maka dari itu, kami mohon agar ketahanan pangan ini menjadi perhatian serius pemerintah mulai dari tahun anggaran 2025 ke depan,” demikian Abdul Kadir.
Baca juga: KPU Kotim mulai distribusikan logistik pilkada secara bertahap
Baca juga: Pemkab Kotim diminta tindak tegas PBS belum memiliki HGU
Baca juga: Fraksi PAN minta Pemkab Kotim optimalkan pendapatan BUMD