Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah mempersiapkan uji coba Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang rencananya mulai dilaksanakan pada 20 Januari 2025.
“Kami telah melaksanakan rapat koordinasi (rakor) untuk uji coba Program MBG yang akan dilaksanakan mulai pekan depan, tepatnya 20 Januari di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang,” kata Wakil Bupati Kotim Irawati di Sampit, Senin.
Dalam rangka persiapan uji coba Program MBG ini digelar rakor bersama sejumlah pihak terkait di antaranya Kodim 1015/Sampit, Dinas Pendidikan, Kemenag, Dinas Kesehatan, Camat, Lurah, Kepala Desa serta perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) dan vendor MBG.
Irawati menyampaikan, Program MBG merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.
Dengan asupan makanan bergizi diharapkan anak-anak dapat tumbuh sehat, cerdas dan berdaya saing tinggi, sehingga mampu menghadapi tantangan di masa depan.
Program ini bukan sekadar memenuhi kebutuhan dasar pangan, tetapi juga bagian dari langkah strategis untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGS), khususnya mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi.
“Adapun, program yang dilaksanakan pada tanggal 20 nanti baru uji coba dan hanya ada satu vendor yang kemampuannya menangani 3.000 sampai 3.500 porsi makanan dan nanti akan ditentukan sekolah mana yang menjadi sasaran uji coba,” sebutnya.
Makanan bergizi gratis bagi pelajar akan diberikan satu kali sehari selama lima hari dalam sepekan dengan anggaran per porsi makanan sebesar Rp10 ribu sesuai ketentuan dari pusat, sedangkan untuk penerima manfaat non akademik masih dikoordinasi lebih lanjut.
Berdasarkan penjelasan dari perwakilan BGN dan vendor bahwa sesuai ketentuan satu dapur hanya melayani sasaran dalam jangkauan radius 6 kilometer. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas makanan hingga sampai ke penerima manfaat.
Lokasi dapur untuk uji coba Program MBG di Jalan Jeruk yang notabene berada tengah kota dan rata-rata sekolah di dekatnya diisi oleh anak-anak dari keluarga yang berkecukupan.
Dalam hal ini, pihaknya berharap yang menjadi sasaran uji coba ini diutamakan dari kalangan kurang mampu atau yang membutuhkan asupan gizi seimbang.
“Mungkin pihak vendor sudah ada gambaran titik mana saja yang menjadi sasaran, tapi kami berharap supaya diperhatikan sekolah-sekolah yang benar-benar membutuhkan, itulah masukan yang kami sampaikan tadi,” pungkasnya.
Baca juga: DPRD Kotim apresiasi polisi tangkap pelaku asusila
Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kotim Sanggul Lumban Gaol menegaskan, bahwa Program MBG yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat baru tahap uji coba dan jumlah sasaran pun terbatas serta disesuaikan dengan regulasi dari BGN.
Bahkan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang menjadi lokus uji coba pun belum bisa optimal menerima Program MBG ini, lantaran kapasitas vendor hanya berkisar 3.000-3500 porsi.
Sementara jumlah pelajar di kecamatan itu mencapai 30.000 pelajar, belum termasuk penerima manfaat non akademik, seperti ibu hamil, ibu menyusui dan balita.
“Maka dari itu, kami berharap tidak ada salah pemahaman di masyarakat, seperti pilih kasih dan sebagainya. Karena seperti yang disampaikan oleh perwakilan BGN tadi bahwa target penerima manfaat itu adalah radius 6 kilometer dari lokasi dapur,” jelasnya.
Sanggul melanjutkan, dalam rakor ini pihaknya sengaja melibatkan camat, lurah dan kepala desa agar program ini bisa menjadi perhatian bersama dan membawa manfaat hingga meningkatkan perekonomian masyarakat.
Contohnya, camat bisa mengajak warganya yang memiliki kendaraan angkutan, seperti angkutan kendaraan roda tiga dan lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk jasa antar jemput, baik itu bahan makanan yang akan diolah maupun mengantar makanan ke sekolah-sekolah.
Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan pangan seperti telur dan sayuran bisa melibatkan petani lokal dan dalam hal ini camat, lurah maupun kepala desa menjadi kepanjangan tangan pemerintah untuk menyampaikan informasi tersebut kepada para petani di wilayah masing-masing.
“Dengan begitu masyarakat juga mendapat bagian atau manfaat dari program makanan bergizi gratis ini,” imbuhnya.
Pihaknya akan segera membuat peraturan bupati yang mengatur terkait peran setiap OPD, baik itu kecamatan, dinas hingga instansi vertikal seperti Bulog dan PDAM, agar masing-masing gambaran yang jelas terkait tugasnya dalam pelaksanaan Program MBG ini.
Sementara ini, pihaknya belum bisa memastikan berapa lama uji coba berlangsung, sebab petunjuk teknis terkait pelaksanaan program ini belum diterima. Namun dari keterangan vendor, diketahui bahwa vendor tersebut menandatangani kontrak kerja selama satu tahun.
“Kita doakan agar program ini berjalan lancar dan mudah-mudahan vendor-vendor lainnya bisa segera datang karena jumlah pelajar di Kotim cukup besar,” demikian Sanggul.
Sehubungan dengan pelaksanaan Program MBG ini, Sanggul juga menginstruksikan Dinas Pendidikan untuk segera menyampaikan data terkait jumlah pelajar yang berada di bawah kewenangan dinas tersebut, mulai jenjang TK/PAUD, SD, SMP hingga SMA sederajat.
Di sisi lain, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kotim telah lebih awal menyiapkan data pelajar mulai jenjang RA, MI, MTs hingga MA, yakni sebanyak 11.588 pelajar meliputi 5.270 laki-laki dan 5.600 perempuan.
Baca juga: Wabup Kotim keluhkan aksi balap liar ancam keselamatan warga
Baca juga: Polres Kotim ringkus terduga pelaku rudapaksa murid SD
Baca juga: Pengadilan Negeri Sampit perlu tambahan hakim dan panitera