Sampit (ANTARA) - Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah Irawati menekankan pentingnya sinergi lintas sektoral guna memperkuat langkah antisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seiring dengan peralihan musim hujan ke kemarau.
“Kita perlu meningkatkan kerjasama semua pihak, baik itu pemerintah daerah, TNI, Polri maupun relawan masyarakat, sehingga kita bisa memastikan kesiapan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengatasi karhutla di Kotim,” kata Irawati di Sampit, Jumat.
Irawati menjelaskan, antisipasi dini memang sangat diperlukan terlebih dengan kondisi cuaca belakangan ini yang sulit diprediksi, kadang hujan deras disertai angin kencang dan terkadang justru panas terik.
Ia bahkan mengaku cukup heran dengan kondisi cuaca yang tidak menentu ini. Pasalnya, saat ia melakukan kunjungan kerja ke wilayah Jawa dan Sumatera kondisi cuaca cenderung lebih sering hujan, bahkan terjadi banjir di beberapa wilayah.
Namun, ketika kembali ke Kotim situasinya justru berbeda, cuaca panas lebih mendominasi ditambah dengan kejadian karhutla di sejumlah titik. Kondisi ini menuntut kesiapan sarana dan prasarana dalam menghadapi kerawanan kebakaran.
“Hal yang perlu digaris bawahi dalam menghadapi situasi kebencanaan ini bukan hanya tanggung jawab satu pihak saja, tapi perlu kolaborasi dan kerjasama baik itu organisasi perangkat daerah (OPD), instansi vertikal, dunia usaha dan masyarakat agar kita dapat meminimalkan dampaknya,” lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Irawati juga menjabarkan tugas masing-masing OPD maupun instansi vertikal dalam menghadapi situasi kebencanaan, khususnya karhutla.
Mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang diminta senantiasa memberikan peringatan dini tentang adanya potensi bencana.
Artinya bahwa ancaman bencana pas, akan terjadi dan diberlakukan kepada jenis bencana yang perkembangan ancamannya dapat diamati,berdasarkan sistem peringatan dini dan tidak mendadak serta melakukan penanganan kebakaran dan perluasan.
Baca juga: Legislator Kalteng ini tidak setuju kepala daerah dipilih DPRD
Lalu, Kodim 1015/Sampit membantu Pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana, pengerahan personil dan logistik serta peralatan dan mensinergikan peran dengan instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan.
Polres Kotim melakukan pengamanan, pencegahan, penegakan hukum dan mensinergikan peran dengan instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan.
“Sinergi ini juga diperkuat oleh instansi vertikal seperti Manggala Agni, KPHP, Kantor SAR Sampit dan BMKG dalam memantau perluasan bahaya kebakaran dan penanganannya sesuai dengan tugas pokok masing-masing,” lanjutnya.
Selanjutnya, Dinas Sosial dalam penyaluran logistik apabila ada korban terdampak. Kecamatan menghimpun informasi kejadian bencana di tingkat desa/kelurahan untuk dilanjutkan ke BPBD atau instansi terkait serta bila terjadi karhutla berupaya untuk melakukan pemadaman dini.
Badan Keuangan dan Aset Daerah mempersiapkan pembiayaan menyesuaikan ketentuan yang berlaku atau pergeseran dana Biaya Tak Terduga (BTT) untuk keperluan operasi siaga.
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, melakukan sosialisasi tentang Membuka Lahan tanpa Bakar dan monitoring atas kekurangan air untuk pertanian.
Dinas Kesehatan terkait penanganan Kesehatan masyarakat yang terdampak bencana karhutla, serta menyiapkan sarana dan prasarana Kesehatan dan perbekalan Kesehatan yang memadai.
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan membantu pemadaman hutan dan lahan berkoordinasi dengan TRC BPBD Kotim.
Dinas Komunikasi dan Informatika, memberikan dukungan teknis dan operasional pelaksanaan tugas membangun kemitraan dengan media dalam penyebarluasan informasi. Melakukan pemantauan dan pengawasan atas informasi bohong (Hoaks) yang berkembangan di media sosial.
Baca juga: Nama dan foto Ketua II DPRD Kotim dicatut, warga diimbau waspada
Dinas Lingkungan Hidup, membina Masyarakat Peduli Api dan melakukan sosialisasi terkait larangan membuka lahan dengan cara membakar.
“Selanjutnya, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, memastikan Program Kegiatan terkait kebencanaan yang akan dilaksanakan tertuang dalam Dokumen Perencanaan OPD,” sebutnya.
Satuan Polisi Pamong Praja, membantu pelaksanaan kegiatan penanganan bencana baik penyelamatan maupun evakuasi. Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga,Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Perbantuan bila diperlukan terkait mitigasi struktur (Embung darurat).
Sekretariat Daerah (Bagian Hukum), memastikan peraturan terkait penetapan status Siaga Darurat. Dinas Pendidikan, melakukan upaya mitigasi di daerah bahaya karhutla bila terjadinya peningkatan status atas keberlanjutan proses Pendidikan serta penguatan Satuan Pendidikan Aman Bencana
Media massa, membantu distribusi informasi kepada masyarakat dengan berbagai kanal. Sukarelawan, berkolaborasi Bersama TRC BPBD Kotim dalam kegiatan di lapangan.
Penjabatan ini menunjukkan bahwa setiap pihak memiliki tugas dalam menghadapi situasi kebencanaan. Dengan memahami tugas dan fungsi masing-masing diharapkan upaya mitigasi bencana bisa maksimal.
“Mari kita bersama-sama selalu bekerja sama dan melakukan koordinasi yang baik apabila terjadi perubahan situasi di lapangan untuk mengantisipasi karhutla di wilayah kita, Bumi Habaring Hurung,” demikian Irawati.
Baca juga: Pemkab Kotim tetapkan Siaga Darurat Karhutla selama sebulan
Baca juga: Peneliti sayangkan sikap DLH dan DPRD Kotim sebabkan penelitian terhambat
Baca juga: DLH Kotim serahkan penghargaan Adiwiyata untuk 38 sekolah, berikut daftarnya