Lahan pembangunan Yonif TP 923 Mentaya mulai disiapkan

Jumat, 8 Mei 2026 17:29 WIB

Korem 102/Panju Panjung memasang patok dan mengukur batas area untuk pembangunan Yonif TP 923 Mentaya, Jumat (8/5/2026). ANTARA/HO-Korem 102/Pjg.

Sampit (ANTARA) - Korem 102/Panju Panjung pemasangan patok dan pengukuran batas area di kawasan Jalan Jenderal Sudirman kilometer 18, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, yang menandai dimulainya persiapan pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 923/Mentaya.

“Kami dari Korem 102/Panju Panjung melakukan pengukuran terhadap aset TNI yang dipersiapkan untuk pembangunan Yonif TP 923/Mentaya,” kata kata Kakum Korem 102/Panju Panjung Mayor Chk. M Gunawan di Sampit, Jumat.

Sebelumnya, pada 13 Maret 2025, ratusan prajurit Yonif TP 923/Mentaya resmi ditugaskan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Satuan ini merupakan bagian dari program strategis nasional yang dirancang untuk menjalankan fungsi pertahanan sekaligus akselerator pembangunan di daerah.

Sementara ini, ratusan prajurit tersebut menempati Gedung Expo Sampit milik pemerintah daerah setempat, sembari menunggu pembangunan batalyon selesai.

Gunawan menjelaskan, pemasangan patok ini tersebut dilakukan sebagai bagian dari tahapan awal pembangunan markas Yonif TP 923/Mentaya yang menjadi program pemerintah.

Pihaknya juga memastikan area yang dimaksud tidak bersinggungan dengan lahan sengketa milik kelompok tani. Sejumlah pihak turut hadir dalam kegiatan itu, mulai dari perwakilan kecamatan, kelurahan hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Lokasi yang kami ukur itu di luar dari objek yang digugat oleh Kelompok Tani Karya Baru 18,” tegasnya.

Hal ini ia sampaikan sehubungan dengan adanya isu mengenai sengketa lahan di lokasi tersebut. Pihaknya menegaskan bahwa berdasarkan pengukuran dan pematokan yang dilakukan batas lahan pembangunan sudah sesuai dokumen resmi yang dimiliki TNI.

Area yang disiapkan pun berbeda arah dan lokasi dengan objek perkara yang sebelumnya diajukan kelompok tani. Menurutnya, penegasan batas tersebut penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait rencana pembangunan batalyon baru di wilayah Kotim tersebut.

“Objek yang digugat Kelompok Tani Karya Baru 18 itu berdasarkan SK Bupati arahnya berbeda dengan lokasi yang disiapkan untuk pembangunan Yon TP 923 Mentaya. Jadi, biar seluruh masyarakat jelas, kegiatan kami tidak sama sekali bersinggungan dengan objek perkara. Kami punya dokumen lengkap,” tambahnya.

Selain memastikan status lahan melalui dokumen, Korem 102/Panju Panjung juga telah melakukan koordinasi dan klarifikasi dengan pemerintah kelurahan maupun kecamatan setempat.

Hasilnya, tidak ditemukan adanya klaim masyarakat terhadap lokasi yang akan digunakan untuk pembangunan markas Yonif TP 923/Mentaya.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh proses persiapan berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Korem juga menekankan bahwa lahan yang dipersiapkan merupakan aset TNI yang telah memiliki dasar administrasi yang jelas.

“Kami sudah klarifikasi ke kelurahan dan kecamatan. Untuk lokasi yang mau dibangun tidak ada klaim dari masyarakat, dalam artian dokumen lain tidak ada,” ujarnya.

Gunawan menyebutkan, total lahan yang dipersiapkan untuk pembangunan Yonif TP 923/Mentaya mencapai sekitar 75 hektare. Setelah tahapan pengukuran dan pematokan selesai dilakukan, proses pembangunan fisik akan segera dilaksanakan sesuai program pemerintah pusat.

Keberadaan Yonif TP 923/Mentaya nantinya diharapkan dapat memperkuat pertahanan wilayah sekaligus mendukung program pembangunan teritorial di Kabupaten Kotawaringin Timur dan sekitarnya.

“Luasan yang kami rencanakan untuk persiapan Yon TP sekitar 75 hektare. Setelah dilakukan pematokan, tentunya kami melaksanakan program pemerintah yaitu pembangunan Yon TP,” katanya.

Gunawan menambahkan, pembangunan batalyon tersebut ditargetkan selesai pada 2026. Karena itu, seluruh tahapan persiapan dilakukan secepat mungkin agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pemerintah.

“Target kita harus cepat, tahun 2026 sudah selesai,” demikian Gunawan.