Palangka Raya (ANTARA) - Jajaran Komisi XII DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 ke Provinsi Bali, dengan agenda utama membahas penguatan ketahanan energi nasional serta optimalisasi peran badan usaha milik negara (BUMN) strategis di sektor ketenagalistrikan dan pertambangan.
Anggota Komisi XII DPR RI Sigit K Yunianto (SKY) saat dikonfirmasi di Palangka Raya, Selasa, dalam kunjungan reses terbaru ke Provinsi Bali yang melibatkan pertemuan dengan Direksi PT PLN (Persero) UID Bali, Direksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam), serta jajaran PT Pertamina dan BPH Migas, Sigit menyatakan bahwa tim Komisi XII secara aktif memantau kondisi serupa di wilayah Jawa, Lombok, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Pengawasan terhadap sektor ketenagalistrikan, pertambangan, dan distribusi energi tidak terbatas pada satu daerah saja. Dan yang saya tekankan yakni pentingnya pengawasan ketat terhadap implementasi kebijakan energi dan pertambangan agar memberikan manfaat langsung bagi daerah-daerah penghasil sumber daya alam, termasuk pemerataan akses energi dan pengurangan ketergantungan impor," kata Politisi PDI Perjuangan itu.
Ia juga menyoroti pentingnya persiapan persediaan energi saat bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Menurutnya, antisipasi stok bahan bakar minyak (BBM), liquefied petroleum gas (LPG) subsidi, serta keandalan pasokan listrik harus diprioritaskan, agar tidak terjadi kelangkaan atau gangguan yang dapat mengganggu masyarakat, terutama di daerah-daerah rawan.
Dalam pertemuan tersebut, anggota Komisi XII DPR RI berdiskusi langsung dengan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI serta Direktur Utama PT PLN (Persero) dan jajaran Direksi PT PLN UID Bali.
Mantan anggota DPRD Palangka Raya itu menambahkan, fokus pembahasan tersebut meliputi upaya peningkatan keandalan pasokan listrik di wilayah Bali sebagai destinasi pariwisata utama, percepatan transisi energi menuju sumber terbarukan, serta dukungan infrastruktur ketenagalistrikan guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Rangkaian kegiatan dilengkapi dengan pertemuan bersama Direksi PT Pertamina (Persero), Direksi PT Pertamina Hulu Energi, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), serta Direksi PT Pertamina Patra Niaga.
Pembahasan difokuskan pada distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) bersubsidi, pengawasan kuota penyaluran, serta strategi mengatasi potensi kelangkaan di daerah terpencil guna memastikan energi tepat sasaran dan merata.
Jajaran Komisi XII DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 ke Provinsi Bali, dengan agenda utama membahas penguatan ketahanan energi nasional serta optimalisasi peran badan usaha milik negara (BUMN) strategis di sektor ketenagalistrikan dan pertambangan. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Para anggota komisi menegaskan komitmen untuk terus mendorong sinergi antarlembaga dan BUMN demi mencapai ketahanan energi nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Kegiatan tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat ditindaklanjuti dalam pembahasan kebijakan di tingkat pusat, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Anggota Komisi XII DPR RI Sigit K Yunianto (kiri) melaksanakan Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 ke Provinsi Bali, dengan agenda utama membahas penguatan ketahanan energi nasional serta optimalisasi peran badan usaha milik negara (BUMN) strategis di sektor ketenagalistrikan dan pertambangan. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Selanjutnya, rombongan Komisi XII melakukan pertemuan dengan Direksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) untuk membahas peran perusahaan dalam pengelolaan sumber daya mineral, kontribusi terhadap nilai tambah ekonomi nasional, serta sinergi dengan sektor energi dalam mendukung industri baterai kendaraan listrik dan stabilisasi nilai rupiah melalui ekspor komoditas strategis.
Kunjungan Kerja Reses ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan legislasi Komisi XII DPR RI di bidang energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, serta investasi.