UMR Harus Diubah Mengikuti Kenaikan Harga BBM

id Ferry Sauneville Lesa, UMR Harus Diubah Mengikuti Kenaikan Harga BBM, umr, BBM

UMR Harus Diubah Mengikuti Kenaikan Harga BBM

Anggota Komisi B DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Ferry Sauneville (Foto Facebook-Ferry Lesa)

"Saya menilai naiknya UMR atau UMK itu wajar, sebab ketika harga BBM naik maka otomatis harga barang-barang lainnya juga akan ikut melonjak. . ."
Palangka Raya (Antara Kalteng) - Anggota DPRD Kota Palangka Raya meminta pemerintah setempat untuk menaikan upah minimum regional atau upah minimum kabupaten/kota dalam rangka mengikuti naiknya harga bahan bakar minyak yang akan diterapkan dalam waktu dekat.

"Saya menilai naiknya UMR atau UMK itu wajar, sebab ketika harga BBM naik maka otomatis harga barang-barang lainnya juga akan ikut melonjak. Sekarang bagaimana nasib kesejahteraan para buruh atau tenaga kontrak yang bekerja dengan hasil pas-pasan," ucap Legislator asal PDIP Palangka Raya, Ferry Sauneville Lesa di Palangka Raya, Senin.

Menurut dia, tolak ukur kesejahteraan masyarakat sekarang tergantung dari hasil pendapatan salah satunya adalah gaji atau honor yang diterima, apabila semua harga barang naik tetapi pendapatan tetap maka rakyat yang akan merasakan dampaknya.

Pemerintah harus memikirkan bagaimana nasib buruh atau tenaga kontrak yang saat ini pendapatannya di bawah Rp2 juta ketika harga BBM naik, artinya kebijakan pemerintah harus pro rakyat itu dapat diwujudkan.

"Untuk makan dan keperluan dapur mungkin dengan upah sebesar Rp2 juta masih cukup, namun bagaimana untuk keperluan anak sekolah, jaminan kesehatan, dan hal-hal lain yang merupakan penunjang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Ferry.

Ia menilai, upaya meningkatkan kesejahteraan melalui upah atau gaji tersebut sebagai salah satu upaya memperkecil terjadinya korupsi dikalangan tingkat pegawai rendahan.

"Sering kita mendengar ada dilakukan pungutan liar dalam hal pelayanan masyarakat, analisa saya itu diakibatkan karena kurangnya gaji untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari," ujarnya.

Senada dengan Ferry, Anggota DPRD Palangka Raya lainnya Budi Susilo berharap rencana kenaikkan harga BBM diakhir tahun 2014 itu tidak besar sehingga tidak berdampak pada kenaikkan harga pangan lainnya.

Dia mengatakan, rencana kenaikkan BBM tersebut harus diimbangi dengan pemberian bantuan-bantuan sosial yang produktif bagi masyarakat, atau dengan kata lain pencabutan subsidi harus ada gantinya yang tepat sasaran.

"Kalau memang alasan pencabutan subsidi BBM tersebut tidak tepat sasaran, maka harus ada ganti bantuan sosial kepada masyarakat dari pemerintah dengan pola yang berbeda tetapi tepat sasaran. Sehingga masyarakat yang memerlukan betul-betul dapat terjaga tingkat kesejahteraannya," ujar Budi. 



(T.BK07/B/F003/F003)