Wabup Sukamara: Pemutakhiran Data Penting Guna Tangani Kemiskinan

Rabu, 20 Mei 2015 13:54 WIB

Wakil Bupati Sukamara H Windu Subagio dalam rapat Koordinasi Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 di Sukamara, Rabu. (Foto Antara Kalteng/Gusti Jainal)

Sukamara (Antara Kalteng) Wakil Bupati Sukamara Kalimantan Tengah, H Windu Subagio mengatakan dalam rangka mengimplementasikan berbagai program penanggulangan kemiskinan, informasi mengenai siapa yang miskin, bagaimana karakteristiknya, dan dimana mereka berada seperti nama dan alamat akan menjadi sangat penting. sebab, melalui ketersediaan informasi yang tepat tersebut, program penanggulangan kemiskinan diharapkan akan tepat sasaran.

Oleh karena itu melalui inpres nomor 7 tahun 2014 tentang pelaksanaan program simpanan keluarga sejahtera, program indonesia pintar dan program indonesia sehat untuk membangun keluarga produktif, BPS kembali ditugaskan presiden untuk melaksanakan pemuktahiran basis data terpadu. kegiatan pemutakhiran pada tahun 2015 ini, di Kabupaten Sukamara akan dimutakhirkan lebih kurang sebanyak 3.660 RTS.

"Melihat sangat pentingnya data RTS yang akan dihasilkan BPS melalui kegiatan PBDT 2015 ini, maka saya minta kepada kita semua yang hadir pada acara rapat koordinasi ini untuk mengawal pelaksanaan PBDT 2015 di lapangan, pinta Windu

"Agar basis data RTS yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan, tidak ada rekayasa, serta terbebas dari kepentingan pribadi dan kelompok. saya tidak menginginkan terjadi protes dan konflik di tengah masyarakat Sukamara ketika data RTS hasil PBDT 2015 digunakan pemerintah dan pemerintah daerah untuk program simpanan keluarga sejahtera (PSKS), program indonesia pintar, dan program indonesia sehat di tahun 2016, 2017 dan seterusnya, tegas Windu

Windu pun mengharapkan seluruh komponen baik pemerintah kabupaten/ kota, camat/lurah/kepala desa agar berperan aktif melancarkan dan menyukseskan pelaksanakan PBDT 2015 di lapangan, kepada masyarakat agar memberikan informasi secara benar dan jujur, serta tidak melakukan intervensi kepada petugas pendata yang ditugaskan bps kabupaten sukamara.

Kepada kepala BPS Sukamara, Windu juga meminta untuk tetap menjalin koordinasi dengan pemerintah kabupaten Sukamara, khususnya koordinasi dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) kabupaten Sukamara sehingga pelaksanaan PBDT 2015 dapat berjalan sukses dan menghasilkan basis data terpadu yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan untuk keperluan program penanggulangan kemiskinan di kabupaten Sukamara.

Windu mengungkapkan hasil yang dicapai Kabupaten Sukamara dalam penanggulangan kemiskinan sudah menunjukkan kemajuan. Namun, untuk menurunkan angka kemiskinan pada kondisi yang diharapkan atau di bawah 5% memerlukan kerja keras dari semua pihak baik pemerintah provinsi kalimantan tengah, pemerintah kabupaten sukamara maupun dunia usaha dan masyarakat.

Namun demikian, lanjutnya, pada kurun waktu 20102013 angka kemiskinan di kabupaten sukamara telah mengalami penurunan yang cukup signifikan yakni dari 6,63% menjadi 4,56% berdasarkan data kondisi September 2013, angka ini jauh di bawah angka kemiskinan nasional sebesar 10,96 %.

"Khusus untuk angka kemiskinan RPJMD Kabupaten Sukamara tahun 2010-2015 mengamanatkan bahwa target capaian pada tahun 2015 sebesar 3,54 %. namun berdasarkan RPJMN tahun 2015-2019 target capaian pada tahun 2015 untuk Kabupaten sukamara adalah 6 % sedangkan pada tahun 2018 diharapkan turun menjadi 2,01 %, kata Windu.