Puluhan Warga Eks Gafatar Pindah Ke Seruyan

Rabu, 10 Februari 2016 08:39 WIB

Ilustrasi, Sejumlah warga eks-Gafatar meninggalkan permukiman mereka yang dibakar massa saat hendak dievakuasi dari kawasan Monton Panjang, Dusun Pangsuma, Desa Antibar, Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, Kalbar, Selasa (19/1). (ANTARA FOTO/Jessica

Mereka datang melalui Kabupaten Melawi, Kalbar ke Seruyan untuk mencari perlindungan,"

Kuala Pembuang (Antara Kalteng) - Puluhan warga eks anggota Gerakan Fajar Nusantara dari Kalimantan Barat pindah ke Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah akibat penolakan dan pengusiran yang dilakukan masyarakat tempat asalnya.

Camat Seruyan Hulu Didi Darmaji di Kuala Pembuang, Selasa, mengatakan, sekitar 10 kepala keluarga (48 orang) eks Gafatar yang datang ke Desa Tumbang Sapan, Kecamatan Seruyan Hulu yang daerahnya memang berbatasan langsung dengan Kalimantan Barat (Kalbar).

"Mereka datang melalui Kabupaten Melawi, Kalbar ke Seruyan untuk mencari perlindungan," katanya.

Sebenarnya warga eks Gafatar asal Kalbar itu terdiri dari 26 laki-laki dan 22 perempuan, dan 22 di antaranya merupakan anak-anak yang sudah masuk ke Seruyan sejak 12 Januari lalu.

"Mereka ditampung dilima rumah milik warga desa setempat, namun untuk makan mereka sediakan sendiri. Mereka tinggal bersama warga di desa tersebut," katanya.

Sementara Kepala Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Seruyan Tunjarsyah mengatakan, pihak pemerintah beserta aparat keamanan akan turun ke lapangan untuk mendata langsung eks Gafatar yang ada di Seruyan.

"Eks Gafatar ini masih dalam pengawasan, dan sudah kita minta untuk mentaati aturan yang ada, selain itu dalam waktu dekat kita juga akan turun ke lapangan untuk mendata eks Gafatar tersebut," katanya.

Dia menambahkan, kedatangan eks Gafatar juga mendapat penolakan dari warga setempat. Mereka meminta Pemerintah Kabupaten Seruyan segera mengembalikan para eks Gafatar tersebut ke tempat asalnya.

"Namun kita mengimbau warga bersabar, karena saat ini kita masih terus berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk dengan Pemerintah Provinsi untuk mencari jalan keluar bagi eks Gafatar," katanya.