Penduduk miskin Kalteng terendah kelima di Indonesia

id kalimantan tengah,kalteng,bps kalteng,penduduk miskin kalteng,jumlah penduduk miskin kalteng,Kepala BPS Kalteng,Yomin Tofri

Penduduk miskin Kalteng terendah kelima di Indonesia

Kepala BPS Kalteng Yomin Tofri (kiri) memaparkan perkembangan pendudukn miskin di Kalteng, Palangka Raya, Senin (15/7/2019). (Foto BPS Kalteng)

Palangka Raya (ANTARA) - Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Tengah per Maret 2019 sebanyak 134.594 orang, berkurang sekitar 1.852 orang dibandingkan September 2018 yang mencapai 136.446 orang.

Persentase penduduk miskin yang hanya 4,98 persen dari seluruh jumlah penduduknya itu pun menghantarkan provinsi ini terendah ke lima dari seluruh provinsi di Indonesia, kata Kepala BPS Kalteng Yomin Tofri di Palangka Raya, Senin.

"Lima provinsi yang penduduk miskinnya sangat rendah yakni Provinsi DKI Jakarta, disusul Bali, Kalimatan Selatan, Babel dan Kalteng," beber dia.

Dikatakan, selama lebih satu dasawarsa atau 10 tahun terakhir, jumlah penduduk miskin di Kalteng telah dapat ditekan cukup signifikan. Hal itu terlihat dari jumlahnya yang mencapai 199.991 orang pada tahun 2008 atau 8,71 persen, menjadi 134.594 orang per Maret 2019 atau 4,98 persen.

Yomin mengatakan walau ada penurunan jumlah penduduk miskin Kalteng di Maret 2019 yang berkisar 1.852 orang, namun untuk daerah tempat tinggal, terjadi pergeseran yang relatif signifikan. Di mana penduduk miskin di perkotaan Kalteng pada September 2018 hanya berkisar 48.127 orang, menjadi 48.558 orang di Maret 2019.

Baca juga: Ekspor dan impor Kalteng selama Mei 2019 alami penurunan, kata BPS

"Penduduk miskin di perkotaan Kalteng bertambah 431 orang, sedangkan di perdesaan mengalami penurunan 2.283 orang. Tapi tetap, penduduk miskin Kalteng masih lebih banyak di perdesaan yang jumlahnya mencapai 86.036 persen," ucapnya.

Kepala BPS Kalteng itupun menyarankan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota setempat untuk tetap memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan di perdesaan. Sebab, adanya dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat, belum terlalu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin.

"Pemda masih harus terus melakukan berbagai terobosan terhadap pembangunan di pedesaan, khususnya dalam hal menekan angka kemiskinan. Dana desa tetap harus terus dioptimalkan, dan pemda juga harus lebih optimal lagi dalam membangun perdesaan," demikian Yomin.

Baca juga: Komponen inti dan harga bergejolak bersinergi picu inflasi di Kalteng

Pewarta :
Uploader : Admin 3
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar