Ini pemandangan umum Fraksi DPRD Bartim terhadap raperda APBD-P 2019

Tamiang Layang (ANTARA) - Lima Fraksi DPRD Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah menyampaikan pemandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2019.

"Setelah disampaikannya pemandangan umum fraksi, maka kepala daerah atau melalui pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan tanggapan atau jawaban," kata Wakil Ketua II DPRD Barito Timur Raran di Tamiang Layang, Kamis.

Dalam pemandangan umum itu, diantaranya Fraksi PKPI menyampaikan beberapa penjelasan dan saran, diantaranya tentang rendahnya pendapatan asli daerah. Organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, diminta lebih aktif mendata ulang sumber pendapatan dan menggalinya secara optimal.

Fraksi PKPI juga meminta penjelasan tentang kegiatan pada tahun 2019 yang sumber biayanya berasal dari DAK sebesar Rp150 miliar. Tujuannya agar pelaksanaan disesuaikan dengan aturan, sehingga tidak terjadi keterlambatan administrasi pelaporan dan denda yang mengakibatkan perubahan anggaran pada APBD tahun anggaran 2019.

Kemudian juga diminta penjelasan tentang proses penetapan pembiayaan daerah sebesar Rp30 miliar yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun anggaran 2018, untuk menutupi defisit anggaran pada perubahan tahun anggaran 2019. Sementara itu peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2018, belum ditetapkan atau masih dalam proses.

Nota keuangan dan APBD perubahan tahun anggaran 2018 merupakan periode awal RPJMD Barito Timur tahun 2019-2023, sehingga diharapkan mampu memberikan penekanan pada prioritas pembangunan, sesuai visi kebijakan pembangunan Barito Timur tahun 2019 yang tertuang dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

Sedangkan Fraksi Golkar juga menyoroti PAD dalam APBD murni 2019 sebesar Rp88 miliar berkurang sebesar Rp17 miliar atau turun sebesar 20,30 persen. Instansi teknis diharapkan lebih memacu PAD sekaligus mengimbau kepada pihak perencana daerah, agar kedepan lebih sederhana menetapkan estimasi besaran angka pendapatan sektor PAD.

Fraksi Golkar juga mendukung sepenuhnya upaya pemerintah kabupaten dalam meningkatkan infrastruktur jalan dan dapat menerima nota keuangan serta raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2019.

Sementara itu, Wakil Bupati Barito Timur Habib Said Abdul Saleh Al Qadry menjelaskan, setelah menerima masukan dan saran dari pemandangan umum fraksi, maka akan dilakukan pembahasan secara internal melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Kami siap menyampaikan tanggapan atau jawaban atas pemandangan umum fraksi pendukung dewan tersebut," jelasnya.