Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah pembahasan rancangan Kebijakan Umum s (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2021 sehingga pembahasannya bisa lebih optimal.
"Pemkab harus cepat mengajukan rancangan KUA-PPAS supaya cepat kita bahas. Batas waktunya kan November. Kami dorong secepat mungkin kita bahas rancangan KUA-PPAS ini," kata Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur Rudianur di Sampit, Kamis.
Pembahasan anggaran sudah seharusnya dilakukan lebih awal untuk mengantisipasi adanya kendala saat pembahasan. Meski semua berharap pembahasannya lancar, namun tidak ada yang bisa memprediksi muncul masalah dan dinamika yang terjadi saat pembahasan berlangsung.
Kendala-kendala saat pembahasan anggaran harus diantisipasi, apalagi saat ini pandemi COVID-19 masih terjadi sehingga membuat ruang gerak harus disesuaikan dengan protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus mematikan tersebut.
Pembahasan rancangan APBD 2021 harus dilakukan secara lebih seksama karena pandemi COVID-19 yang masih terjadi, membawa dampak terhadap anggaran. Kemampuan sumber pendanaan daerah jauh berkurang karena pendapatan juga menurun.
Selain itu, alokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 ini diperkirakan masih tetap harus diprioritaskan untuk tahun depan. Untuk itu diperlukan bersama menyiasati agar program pembangunan bisa dijalankan di tengah pandemi COVID-19.
Baca juga: Jadi Penjabat Sekda Kotim, Suparmadi langsung disuguhi pembahasan APBD
Menurut politisi Partai Golkar ini, perlu pembahasan yang intens agar pembangunan tetap berjalan dengan menerapkan skala prioritas. Antisipasi alokasi anggaran penanganan COVID-19 juga tetap menjadi perhatian karena belum bisa diprediksi kapan pandemi virus ini berakhir dan semua kembali normal.
"Semakin cepat KUA-PPAS diajukan, semakin cepat kita bahas maka itu semakin baik. Kita bisa memiliki cukup waktu untuk membahasnya secara matang agar menghasilkan yang terbaik," harap Rudianur.
Sementara itu terkait APBD Perubahan 2020 yang sudah disahkan, Rudianur optimistis akan berjalan maksimal dan anggaran terserap dengan baik. Hal itu lantaran anggaran perubahan ini umumnya digunakan untuk program-program nonfisik sehingga bisa selesai tepat waktu.
"Anggaran perubahan ini hanya untuk kegiatan rutin seperti gaji dan lainnya. Tidak ada untuk proyek fisik karena waktunya juga singkat. Meski begitu, tetap saja kita harus diawasi bersama agar semuanya berjalan sesuai aturan," demikian Rudianur.
Baca juga: Oknum PNS Kotim tersangka penipuan Rp308 juta bermodus bantuan alsintan
Baca juga: Dua anggota PAW DPRD Kotim dilantik 12 Oktober
