Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengajak pemangku kepentingan seperti serikat pekerja/buruh dan dunia usaha agar bisa duduk bersama memberikan masukan penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan.
"Saya mengajak kembali untuk duduk bersama, ada perintah untuk mengatur lebih detail dari UU Cipta Kerja ini. Mari, saya mengajak stakeholder ketenagakerjaan apakah pengusaha atau serikat pekerja/buruh kita duduk bersama untuk menyempurnakan kembali peraturan pemerintahnya," kata Menaker Ida dalam pernyataan diterima di Jakarta pada Selasa.
Ida berharap para pemangku kepentingan di sektor ketenagakerjaan dapat memberi masukan untuk PP dari undang-undang yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin (5/10) kemarin itu.
Baca juga: MPR minta pemerintah evaluasi RUU Ciptaker terkait meluasnya penolakan
Terkait buruh yang melakukan aksi mogok nasional menolak UU Cipta Kerja itu, Ida berharap mereka dapat membaca undang-undang tersebut karena banyak aspirasi pekerja yang sudah diakomodasi di dalamnya.
"Banyak berita yang beredar di kalangan teman-teman pekerja atau buruh yang jauh dari kenyataannya," ujar Ida.
Menurut Ida, banyak tuntutan buruh yang sudah diakomodasi dalam UU Cipta Kerja karena itu aksi turun ke jalan yang dilakukan pekerja menjadi tidak relevan. Selain itu, rancangan UU Cipta Kerja yang diserahkan ke DPR adalah hasil dari pendalaman dengan Tripartit Nasional yang melibatkan serikat pekerja/buruh, pengusaha dan akademisi.
Baca juga: Bantahan DPR terkait hoaks hak buruh di RUU Ciptaker
"Saya berharap teman-teman lihat kembali, baca kembali UU Cipta Kerja ini," tegasnya.
Sebelumnya, sekitar dua juta buruh di berbagai provinsi di Indonesia melakukan aksi mogok nasional sebagai bentuk penolakan pengesahan UU Cipta Kerja oleh DPR. Aksi tersebut dimulai hari ini dan berlangsung sampai 8 Oktober 2020.
Berita Terkait
Menaker keluarkan surat edaran terkait pemberian THR 2024
Selasa, 19 Maret 2024 12:57 Wib
Menaker: Lakukan PHK sebagai jalan terakhir saat hadapi permasalahan
Kamis, 1 Februari 2024 6:55 Wib
Eks Wakapolda Kalteng Ida Oetari bakal caleg DPR RI dari PAN
Sabtu, 3 Juni 2023 22:57 Wib
Ida Dayak dibawa Raffi sembuhkan Lesti Kejora hoaks
Jumat, 7 April 2023 12:10 Wib
DKPPP Barsel laksanakan bazar pangan murah di lima kecamatan
Kamis, 30 Maret 2023 7:06 Wib
Menaker harap 2023 tak perlu kebijakan subsidi upah pekerja
Rabu, 22 Februari 2023 19:30 Wib
Antisipasi 2023, Kemnaker perkuat kebijakan pasar tenaga kerja
Sabtu, 14 Januari 2023 11:42 Wib
Brigjen Agung Budijono resmi jabat Wakapolda Kalteng
Kamis, 29 Desember 2022 11:58 Wib