Buntok (ANTARA) - Ketua DPRD Barito Selatan, Kalimantan Tengah, HM Fairid Yusran menyatakan untuk memenuhi pencapaian program wajib dan prioritas di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021, disepakati pengajuan utang yang besarannya sedang dalam pengkajian.
"Kesepakatan pengajuan itu berdasarkan usulan dari pemerintah kabupaten," kata Farid usai memimpin rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD-2021 di Buntok, Jumat.
Alasan adanya kesepakatan harus mengajukan utang itu selain berdasarkan pengkajian secara internal DPRD dan Pemkab Kabupaten, juga karena situasi pandemi Corona Virus Disease-19 (COVID-19) dan dampaknya menyulitkan semua pihak termasuk masyarakat kecil.
"Terkait itulah, kita bersama-sama mencari solusi agar program penganggaran bisa terpenuhi untuk hal-hal yang wajib dan prioritas 2021 mendatang," ucapnya.
Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Barito Selatan itu menyebut, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 skala prioritasnya yakni penanganan kesehatan, dan terkait hal-hal kesehatan akibat pendemi COVID-19.
Kemudian lanjut dia, skala prioritas lainnya seperti penanganan dampak ekonomi akibat pandemi yang sedang berlangsung saat ini. Sebab, akibat pandemi ini, banyak masyarakat yang di PHK dari pekerjaannya, dan usahanya yang sudah hancur-hancuran, dan ada juga yang usahanya sudah habis, sehingga menjadi pengangguran.
"Perekonomian masyarakat tersebutlah yang harus dihidupkan kembali sesuai permendagri, termasuk juga jaring pengaman sosial, sebab di tengah pandemi ini ada masyarakat yang sudah tidak berdaya dan perlu diberikan bantuan," tambah Farid Yusran.
Dikatakannya, berdasarkan hasil pembicaraan pihaknya dengan eksekutif, DPRD menyetujui eksekutif berutang untuk memenuhi itu semua. Memang sebelumnya opsi jumlah utang itu sekitar Rp 140 miliar, dan ternyata setelah dihitung anggarannya tidak mampu untuk membayarkannya, sebab batas waktu pembayarannya hingga akhir masa jabatan Bupati Barito Selatan.
"Untuk masa jabatan bupati saat ini akan berakhir pada Mei 2022 mendatang. Berarti pada Mei 2022 utang sudah lunas, dan dengan nilai itu kita harus menyiapkan Rp 30 miliar lebih dalam setiap bulan selama 5 bulan dari Januari hingga Mei 2022, dan untuk memenuhi jumlah angsuran tersebut, anggarannya masih belum mampu," ucapnya.
Baca juga: Barsel jadi lokasi belajar pengolahan sampah non organik
Kalaupun memang berhutang dengan jumlah Rp 140 miliar tambah dia, juga sudah melebihi ketentuan defisit, sebab berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 121/2020, defisit diperkenankan hanya 5,2 persen saja.
Bila dihitung dengan kapasitas fiskal, dan jumlah defisit yang hanya boleh 5,2 persen, berarti Pemkab Barsel hanya boleh berutang maksimum sebesar itu dari jumlah APBD 2021.
"Kalau APBD Barsel 2021 Rp 1 triliun berarti kita boleh berutang sekitar angka Rp 50 miliaran, dan kalau dihitung pembayarannya dari Januari hingga Mei 2022 hanya berkisar antara Rp 15 hingga Rp 16 miliar dalam setiap bulannya, dan anggarannya mampu untuk membayarkan angsuran utang tersebut," tambah dia.
Ketika ditanyakan apakah ada pengurangan kegiatan fisik dalam APBD 2021 mendatang? Farid Yusran mengatakan akan dilihat pada program kegiatan yang akan dilaksanakan nantinya.
"Karena pihak eksekutif masih belum menyampaikan program setiap Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di daerah ini," demikian Farid.
Baca juga: DPRD Barsel ingatkan APBD 2021 fokus pemulihan ekonomi rakyat
Baca juga: DSPMD Barsel bahas percepatan penyaluran DD tahap III
Baca juga: Setiap desa diingatkan salurkan BLT-DD tahap III
Penuhi capaian program pembangunan 2021, APBD Barsel 2021 harus berutang
Ketua DPRD Barito Selatan HM Farid Yusran (Tengah) saat memimpin rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), di Buntok, Jumat (20/11). ANTARA/Bayu Ilmiawan.
