Palangka Raya bentuk satgas kelurahan penanganan kekerasan perempuan dan anak

Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah membentuk satuan tugas di tingkat kelurahan untuk mengantisipasi dan menangani tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

"Kita membentuk satgas yang menangani atau menerima aduan terkait kasus kekerasan anak dan perempuan di setiap kelurahan," kata Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kota Palangka Raya Sahdin Hasan di Palangka Raya, Minggu.

Dia menyebutkan dari 30 kelurahan yang ada di wilayah "Kota Cantik" sebagian besar telah menyerahkan struktur organisasi satuan tugas tersebut. Sementara sisanya terus didorong untuk mempercepat penyerahan struktur kepada pemerintah kota.

Sahdin mengatakan, sejumlah tugas utama dari satgas yakni memberikan edukasi dan pemahaman tentang dampak kekerasan rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak, termasuk tentang cara mewujudkan keluarga harmonis dan sejahtera.

"Lebih jauh satgas juga akan secara aktif turun lapangan untuk deteksi dini dan juga siap menerima laporan jika terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak," katanya.

Sahdin mengatakan dalam beberapa waktu terakhir kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota setempat relatif  kecil. Jika tim mendeteksi adanya kasus tersebut maka upaya mediasi lebih diutamakan.

"Namun tim juga siap melakukan pendampingan jika kasus masuk ranah pidana. Bahkan kami juga bekerjasama dengan pihak kepolisian dan juga lembaga adat untuk antisipasi dan penanganan kasus," katanya.

Baca juga: Sembari bersepeda, Legislator Palangka Raya bantu promosikan usaha warga

DPPKBP3A Palangka Raya juga akan melakukan pendampingan psikis dan fisik kepada para korban kekerasan. Bahkan jika korban ternyata warga tidak mampu, Pemerintah Palangka Raya akan memfasilitasi pengobatan sampai korban sembuh.

"Sementara untuk psikis kami bekerjasama dengan UPT perlindungan anak Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki psikolog, karena kita memang belum miliki sumber daya tersebut," kata Sahdin.

Pihaknya pun meminta masyarakat yang melihat potensi ataupun kejadian tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak segera melapor kepada pihak terkait baik satgas di kelurahan, pihak kepolisian, DPPKBP3A atau pun aparat terdekat seperti RT atau RW.

"Kita harus peduli dengan kondisi lingkungan sekitar. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tanggung jawab bersama," demikian Sahdin.

Baca juga: DPRD ingatkan banjir di Palangka Raya jangan sampai memakan korban