Sampit (ANTARA) - Seluruh pengurus dan kader Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) semua tingkatan di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, dioptimalkan membantu pemerintah menekan angka stunting.
"Berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat nasional tahun 2021, masalah yang menjadi fokus program tahun ini adalah masalah stunting, yaitu masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi kurang dalam waktu lama sehingga menghambat tumbuh kembang anak," kata Ketua TP-PKK Kotawaringin Timur Khairiah Halikinnor di Sampit, Senin.
Hal itu disampaikan Khairiah usai melantik pengurus TP-PKK dari sembilan kecamatan, yaitu Baamang, Mentaya Hilir Utara, Pulau Hanaut, Seranau, Kota Besi, Cempaga, Antang Kalang, Tualan Hulu dan Mentaya Hulu.
Bupati Halikinnor turut hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan di aula rumah jabatan bupati. Seluruh camat sembilan kecamatan turut hadir mendampingi istri mereka yang dilantik sebagai Ketua TP-PKK.
Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Pemerintah daerah sangat serius menangani kasus ini karena kasus stunting di Kotawaringin Timur merupakan yang tertinggi di Kalimantan Tengah.
PKK mengambil bagian untuk membantu pemerintah mengatasi penyakit gagal tumbuh tersebut. Untuk itu seluruh pengurus dan kader PKK membantu dengan melaksanakan kegiatan penanganan stunting di wilayah masing-masing.
Menurut Khairiah, bagi istri camat sekaligus Ketua TP-PKK di kecamatan, diharapkan mendedikasikan diri dengan maksimal untuk membantu pemerintah dalam menjalankan upaya-upaya mengatasi stunting.
"Masalah stunting ini juga menjadi perhatian serius kita di Kotawaringin Timur. Alhamdulillah angka stunting kita sudah turun. Ini tentu saja berkat kerja sama semua pihak yang terlibat penanganan stunting. Namun demikian program-program lain tetap kita laksanakan sesuai sesuai 10 program pokok PKK," tegas Khairiah.
Sementara itu Bupati Halikinnor menjelaskan, Kotawaringin Timur telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai salah satu kabupaten lokus penanganan stunting dengan angka yang cukup tinggi yaitu 48,84 persen, tertinggi di Kalimantan Tengah.
Baca juga: Raperda Ketertiban Umum Kotim dibahas rinci cegah tumpang tindih
Berdasarkan prevalensi sebaran stunting di Kabupaten Kotawaringin Timur, per 27 agustus 2021 di Kotawaringin Timur sebesar 22 persen menurun 5 persen dari 27 persen per 31 Desember 2020.
Halikinnor menyebutkan, sejumlah kendala masih dihadapi dalam upaya menurunkan angka stunting terintegrasi seperti sulitnya menjangkau desa karena kesulitan geografis, masih minimnya sumber daya manusia tenaga kesehatan, minimnya sarana prasarana kesehatan dan pendidikan, infrastruktur, serta pola asuh dan perilaku masyarakat.
Menurut Halikinnor, perlu keterlibatan banyak pihak dan inovasi untuk mengoptimalkan penanganan stunting. Upaya bersama melalui bidang masing-masing diharapkan bisa membuat angka stunting di daerah ini terus berkurang.
"PKK juga punya peran penting, baik secara langsung melalui posyandu maupun melalui lingkungan masing-masing. Kami berterima kasih atas dukungan PKK selama ini. Kami harap peran ini terus dilakukan untuk kita bersama membantah masyarakat," demikian Halikinnor.
Baca juga: DPRD Kotim minta pemkab tingkatkan perhatian terhadap sekolah swasta
Baca juga: Integrasi penggunaan internet Pemkab Kotim dimulai awal 2022
Baca juga: Pemkab Kotim minta MUI perkuat peran membentengi umat
