Penolakan Timnas Israel di Piala Dunia U-20 telah ditangani Kemenlu

id Timnas israel, penolakan israel, piala dunia u20,Kalteng

Penolakan Timnas Israel di Piala Dunia U-20 telah ditangani Kemenlu

Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali (tengah) bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir (kiri) saat mengunjungi Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung Jawa Barat, Sabtu (11/3/2023). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

Bandung (ANTARA) - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali menyebut isu soal penolakan Tim Nasional (Timnas) Israel untuk berlaga di Piala Dunia U-20 yang digelar di Indonesia oleh sejumlah pihak telah ditangani oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Dalam penyelenggaraan Piala Dunia U-20, menurutnya sejumlah lembaga pun memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Termasuk, kata dia, Kemenlu yang memiliki tugas diplomasi politik.

"Itu merupakan bagian pemerintah, di pemerintah ada tupoksinya masing-masing. Ini (isu penolakan Timnas Israel) banyak tugas ke Kemenlu," kata Zainudin di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu.

Baca juga: Surat pengunduran diri Menpora Zainudin Amali belum diterima Presiden Jokowi

Menpora yang kini mengajukan pengunduran diri ke Presiden Joko Widodo itu optimistis Kemenlu akan menangani isu tersebut dengan sebaik mungkin. Pasalnya, kata dia, Kemenlu memiliki pengalaman yang baik soal diplomasi.

"Kemenlu sudah berpengalaman, dan mampu melakukan sesuai apa yang disiapkan. Pemerintah bersama-sama," kata Zainudin menambahkan.

Sebelumnya, Timnas U-20 Israel berhak tampil di Piala Dunia U-20 2023 Indonesia setelah menjadi finalis Piala Eropa U-19.

Baca juga: DPP Partai Golkar restui pengunduran diri Menpora Zainudin Amali

Akan tetapi, kelolosan Israel tersebut tidak disambut positif oleh sebagian masyarakat Indonesia. Melalui media sosial, mereka menyuarakan agar pemerintah menolak Israel berkompetisi di Piala Dunia U-20 tahun ini.

Salah satu pihak yang menyuarakan pendapat soal itu adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai tersebut menyuarakan penolakan melalui akun resmi DPP PKS di Twitter pada Rabu (8/3).