Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo mengatakan dirinya belum menerima surat pengunduran diri Zainudin Amali sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).
"Belum, belum. Sampai saat ini belum ada surat ke Pak Menteri Sekretaris Negara dari Pak Menpora, belum ada," kata Presiden Jokowi di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta, Kamis.
Oleh karena belum adanya surat pengunduran diri Amali, Presiden Jokowi belum berbicara banyak mengenai kemungkinan sosok baru yang akan mengisi posisi Menpora.
"Suratnya belum ada kok ganti," kata Jokowi.
Presiden Jokowi pada 21 Februari 2023 lalu mengatakan Zainudin Amali memang secara informal sudah mengatakan ingin mengundurkan diri dari jabatan Menpora karena terpilih sebagai Wakil Ketua Umum I PSSI periode 2023-2027.
Namun, Amali baru sebatas mengajukan pengunduran diri secara informal dan belum mengajukan prosedur resmi.
"Secara resmi belum, tertulis belum, informal sudah," kata Jokowi di Jalan Inspeksi Ciliwung, Jakarta.
Zainudin Amali, menteri yang juga kader Partai Golkar, terpilih sebagai Wakil Ketua Umum I PSSI pada Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI, Kamis, 16 Februari 2023.
Dalam KLB itu, terpilih sebagai Ketua Umum PSSI adalah Erick Thohir yang juga Menteri BUMN dan Ratu Tisha terpilih menjadi Wakil Ketua II PSSI.
Setelah terpilih, Amali menjelaskan dirinya ingin fokus dan konsentrasi mengurus sepak bola nasional. Dia mengatakan Presiden Jokowi juga telah memberikan izin kepada dirinya untuk fokus membina sepak bola.
"Sudah jangan dijelaskan panjang-panjang lagi itu. Masa kalian tanya lagi. Jadi, beliau (Presiden) sudah mengizinkan saya untuk fokus dan konsentrasi mengurus sepak bola mendampingi Pak Erick Thohir, Ratu Tisha dan teman-teman Exco PSSI," kata Amali pada Senin (20/2).
Surat pengunduran diri Menpora Zainudin Amali belum diterima Presiden Jokowi
Presiden Joko Widodo (kiri) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersiap memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis (2/3/2023). Sidang Kabinet Paripurna itu membahas rencana kerja pemerintah 2024 dan kebijakan di bidang Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/tom.
