Anwar: MK telah persiapkan diri menyambut Pemilu 2024

Rabu, 24 Mei 2023 21:46 WIB

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman bersiap memimpin jalannya sidang pleno khusus penyampian laporan tahunan 2022 di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (24/5/2023). Dalam sidang tersebut laporan yang dimaksud adalah mengenai permohonan yang terdaftar, diperiksa, dan diputus oleh mahkamah, serta pengelolaan keuangan dan tugas administrasi lainnya. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc. (ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA)

Jakarta (ANTARA) - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengatakan pihaknya telah mempersiapkan diri dalam menyambut gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Anwar dalam Sidang Pleno Khusus Laporan Tahunan 2022 di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) merupakan tanggung jawab MK, sebagaimana amanat konstitusi,.

"Untuk itu, Mahkamah Konstitusi terus berikhtiar dengan sebaik-baiknya mempersiapkan semua hal untuk mendukung kelancaran dan kualitas penanganan perkara PHPU," ujarnya.

Oleh sebab itu, lanjut Anwar, pada tahun 2023 MK fokus pada penyelenggaraan berbagai kegiatan, di antaranya berhubungan dengan kepemiluan.

"Di antaranya bimtek hukum acara Mahkamah Konstitusi, termasuk dengan seluruh partai politik peserta Pemilu 2024," kata dia.

Selain itu, MK juga menyelenggarakan workshop administrasi dan administrasi umum bagi para pegawai, serta peningkatan sarana dan prasarana ICT, kemudian kesiapan fasilitas gedung untuk penanganan perkara.

Diberitakan sebelumnya bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berharap MK dapat mempersiapkan diri menjadi wasit yang adil karena kini Indonesia memasuki tahun politik menjelang Pemilu 2024.

"Kami sangat berharap MK melakukan persiapan yang matang agar dapat menjadi wasit yang adil bagi yang bersengketa, baik sengketa di pileg, pilpres, maupun pilkada," kata Jokowi dalam sambutannya pada sidang pleno khusus tersebut.

Jokowi juga mendorong kualitas putusan MK. Hal ini diperlihatkan dari aspek kecepatan penerbitan putusan. Pasalnya, keadilan yang tertunda terlalu lama adalah sebuah ketidakadilan.

"Kita harus berusaha keras agar Pemilu 2024 dijadikan sebagai ajang pembuktian kualitas demokrasi Indonesia, sekaligus memilih pemimpin-pemimpin yang amanah untuk meraih tujuan berbangsa dan bernegara," pesan Jokowi.