Kodim Sampit ajak masyarakat terima perbedaan untuk cegah konflik sosial

Sampit (ANTARA) - Kodim 1015/Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah mengajak masyarakat untuk menerima dan terbiasa dengan perbedaan demi menghindari terjadinya konflik sosial.

“Mari kita berbesar hati dan berlapang dada menerima segala perbedaan untuk menghindari terjadinya konflik sosial,” kata Ketua Tim Binkom Mabesad, Kolonel Inf Abdul Rahman Said di Sampit, Selasa.

Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Pembinaan Komunikasi (Binkom) cegah konflik sosial di wilayah Kodim 1015/Sampit dengan tema peran seluruh komponen masyarakat dalam mencegah konflik sosial.

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Jenderal Sudirman Makodim 1015/Sampit tersebut dihadiri Dandim 1015/Sampit, Asisten I Setda Kotim,Kepala Badan Kesbangpol Kotim, Ketua Pengadilan Negeri Sampit, Perwakilan FKPPI, tokoh agama,tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, organisasi masyarakat dan lainnya.

Kolonel Inf Abdul Rahman Said menuturkan, kegiatan dilaksanakan guna mencegah terjadinya konflik sosial di daerah-daerah, terutama daerah yang memiliki sejarah konflik. Salah satunya, Kota Sampit yang pernah dilanda konflik antaretnis pada 2001 silam.

Melalui kegiatan ini pihaknya melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lainnya untuk bersama-sama menjaga situasi kondusif di daerah, supaya tidak terjadi lagi konflik di Sampit.

“Kita berharap konflik yang pernah terjadi, khususnya di Sampit, tidak terulang lagi. Karena dampaknya luar biasa, bukan hanya pemerintah tapi masyarakat yang lebih sengsara,” ujarnya.

Dalam upaya mencegah konflik sosial, ia menyoroti terkait ketidakmampuan masyarakat untuk menerima perbedaan yang berujung pada timbulnya konflik, baik itu perbedaan suku, ras, keyakinan, bahkan rezeki yang sebenarnya merupakan kewenangan Tuhan Yang Maha Esa untuk memberikan kepada umatnya.

Baca juga: Mediasi sengketa sawit, Bupati Kotim minta jangan ada tindakan anarkis

Seperti konflik yang pernah terjadi di Ambon dan Sampit, menurutnya hal itu bukan berawal dari kasus yang besar, melainkan hanya karena ada suatu perbedaan yang tidak bisa diselesaikan secara baik di level bawah, sehingga membesar dan menjadi suatu konflik kerawanan sosial yang bersifat nasional.

Oleh sebab itu, pria yang juga menjabat sebagai Pamen Denma Mabesad ini mengatakan peran serta tokoh agama sangat diperlukan untuk mengatasi kondisi tersebut. Pentingnya menanamkan nilai-nilai agama sejak dini sebagai pondasi dasar seseorang sebelum menerima ilmu pengetahuan umum.

“Maka dari itu, berbesar hatilah menerima perbedaan yang ada. Karena fitrahnya manusia diciptakan berbeda-beda, jadi kita yang harus melapangkan hati menerima perbedaan itu,” ucapnya.

Kolonel Inf Abdul Rahman Said juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah, Kodim 1015/Sampit, Polres Kotim, dan para pemangku kepentingan yang telah berupaya maksimal untuk menjaga situasi kondusif di daerah. 

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kotim Sanggul Lumban Gaol menyambut baik dan berterima kasih kepada TNI AD yang memilih Sampit sebagai lokasi pelaksanaan binkom cegah konflik sosial ini.

Ia menyebutkan, 2024 merupakan tahun politik dengan dilaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif yang disusul dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada). 

Pelaksanaan pesta demokrasi ini biasanya diikuti dengan meningkatnya kerawanan konflik sosial. Untuk itu, perlu dilakukan pembinaan mencegah terjadinya konflik sosial, sehingga pelaksanaan pemilu pada tahun ini berjalan aman, damai dan lancar. 

“Melalui kegiatan ini mari kita menyamakan pemahaman dan persepsi, sehingga kita mampu bekerja sama menjaga persatuan dan kesatuan, serta dapat menghindarkan terjadinya konflik sosial khususnya di Kotim,” demikian Sanggul.

Baca juga: KPPN Sampit: Realisasi belanja negara semakin baik

Baca juga: Pemkab Kotim lanjutkan pembangunan jalan Seranau menuju Pulau Hanaut

Baca juga: Dua warga binaan Lapas Sampit terima program bebas bersyarat