KPPN Sampit: Realisasi belanja negara semakin baik

Sampit (ANTARA) - Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sampit Joko Tri Prasetyo mengatakan, realisasi belanja negara di wilayah kerja mereka yang meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur, Katingan dan Kabupaten Seruyan, sampai Februari 2024 masih tumbuh positif. 

"Pertumbuhan realisasi belanja negara menunjukkan tingkat awareness (kesadaran) satuan kerja yang semakin baik," kata Joko di Sampit, Selasa. 

Joko menjelaskan, sektor pendapatan tumbuh sebesar Rp15,11 miliar atau 4,64 persen dibanding periode yang sama tahun lalu (yoy). Pertumbuhan ktu bersumber dari sektor Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 

Untuk sektor belanja terdapat pertumbuhan sebesar Rp125,98 miliar atau 21,83 persen, utamanya bersumber dari kenaikan Belanja Barang dan Belanja Modal K/L serta penyaluran Dana Transfer Khusus. 

Untuk kinerja APBD dari Pemda Kotawaringin Timur, Katingan dan Seruyan terpantau surplus. Sektor Pendapatan Daerah terealisasi Rp370,57 miliar dengan porsi terbesar atau 98,90 persen masih disumbang oleh transfer pemerintah pusat. 

Untuk belanja daerah terealisasi Rp213,65 miliar dengan porsi terbesar 73,78 persen digunakan untuk membayar belanja pegawai. 

Kinerja pendapatan negara sampai akhir Februari 2024, realisasi Pendapatan APBN lingkup KPPN Sampit yang terdiri dari Penerimaan Pajak Dalam Negeri, Pajak Perdagangan Internasional dan PNBP mencapai Rp340,58 miliar. Ada kenaikan sebesar Rp15,11 miliar dibanding Februari 2023 sebesar 4,64 persen. 

"Pertumbuhan penerimaan negara menggambarkan kondisi perekonomian daerah yang cukup baik, meskipun masih terdapat fluktuasi harga komoditas. Kontributor utama atas pertumbuhan penerimaan tersebut berasal dari Pajak Dalam Negeri," ujarnya. 

Baca juga: Pemkab Kotim lanjutkan pembangunan jalan Seranau menuju Pulau Hanaut

Joko menyebutkan, berdasarkan sinergi data dari KPP Pratama Sampit, sampai 29 Februari 2024 realisasi penerimaan pajak tercapai sebesar Rp329,08 miliar atau 11,56 persen dari target internal. Meskipun penerimaan tumbuh, namun agak melambat dibanding tahun lalu, antara lain disebabkan turunnya harga komoditas yang membuat pertumbuhan jenis pajak PPN melambat.

Untuk realisasi penerimaan pajak perdagangan internasional hingga Februari 2024, berdasarkan sinergi data dari KPPBC Sampit tercapai Rp2,28 miliar atau 7,96 persen dari target internal. 

Capaian itu turun 29,26 persen. Penurunan masih disebabkan oleh kebijakan larangan ekspor produk tambang dalam kondisi raw/ore yang merupakan komoditas utama ekspor serta gejolak harga komoditas CPO dan turunannya di pasar internasional (yoy) sehingga turut mengoreksi penerimaan bea keluar. Selain itu, terdapat beberapa barang impor yang pada tahun ini diimpor menggunakan Tarif Preferensi (SKA) sehingga menyebabkan perlambatan sektor bea masuk.

Realisasi PNBP hingga Februari 2024 mencapai Rp9,21 miliar, tumbuh Rp2,48 atau 36,96 persen. Khusus PNBP Pengelolaan Kekayaan Negara yang terdiri dari PNBP Aset, Piutang Negara (PN) dan Lelang, berdasarkan sinergi data KPKNL Pangkalan Bun telah terealisasi sebesar Rp306,67 juta. Capaian ini turun 17,62 persen. 

Ditambahkan Joko, kinerja belanja negara lingkup KPPN Sampit terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (K/L) dan Transfer ke Daerah (TKD). Sesuai data I-Account OMSPAN, s.d. bulan Februari 2024 telah terealisasi Rp703,23 miliar atau 15,07 persen dari pagu, naik Rp125,98 miliar atau 21,83 persen. 

Kenaikan tersebut di antaranya disebabkan realisasi belanja barang dan belanja modal K/L serta penyaluran dana transfer khusus.

Belanja Pemerintah Pusat (K/L) terealisasi sebesar Rp114,37 miliar atau 17,88 persen dari pagu, tumbuh sebesar Rp55,56 miliar atau 94,49 persen dengan pertumbuhan signifikan pada belanja modal (naik 1.620,97 persen yoy) dan Belanja Barang (naik 174 persen yoy). 

Kenaikan belanja modal yang sangat signifikan ini berasal dari pekerjaan pengembangan Bandar Udara Haji Asan Sampit dan paket pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama Kuala Pembuang. 

Baca juga: Dua warga binaan Lapas Sampit terima program bebas bersyarat

Sedangkan kenaikan realisasi belanja barang di antaranya disumbang oleh satuan kerja KPU lingkup KPPN Sampit dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. 

“Peningkatan realisasi year on year baik secara agregat maupun per jenis belanja, terutama belanja modal, menunjukkan tingkat awareness satker yang semakin baik untuk dapat segera mencairkan anggaran di awal periode, sehingga tidak menumpuk di akhir tahun," ucap Joko.

Selanjutnya, realisasi Belanja Transfer ke Daerah (TKD) untuk pemerintah daerah mitra kerja KPPN Sampit pada Februari 2024 mencapai Rp588,86 miliar atau 14,62 persen dari pagu, naik sebesar Rp70,42 miliar atau 13,58 persen. 

Kenaikan ini disebabkan oleh realisasi penyaluran DAU yang naik 16,65 persen serta penyaluran Dana Transfer Khusus yang terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik yang naik 336,3 persen. 

Kenaikan penyaluran dana transfer dari pusat ini diharapkan akan semakin mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah. 

Menurut Joko, perlu dilakukan penguatan sinergi dengan seluruh stakeholder terkait dalam penyaluran TKD, karena TKD sangat berperan penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah mitra, yaitu Kotawaringin Timur, Katingan dan Seruyan.

Hal ini disebabkan TKD masih merupakan sumber terbesar pendapatan daerah yang ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antar-daerah (horizontal), sekaligus mendorong kinerja daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik.

Sementara itu dalam hal mendukung ekonomi kerakyatan, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah bersinergi dengan KPPN Sampit mengadakan kegiatan Focus Group Discussion Monitoring dan Evaluasi Kredit Program serta Sosialisasi Kredit Program lingkup Kabupaten Kotawaringin Timur pada 6 Februari 2024 lalu. 

Kegiatan ini diharapkan dapat menggali lebih luas potensi UMKM khususnya di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. Sinergitas Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan bersama Kemenkeu Satu, Pemerintah Daerah dan perbankan bisa menjembatani UMKM di wilayah Kotawaringin Timur untuk naik kelas. 

Baca juga: Pemkab Kotim raih predikat BB dalam pelaksanaan reformasi birokrasi

Baca juga: Bupati Kotim: Realisasi pendapatan daerah 2023 capai 88,58 persen

Baca juga: Masa jabatan Bupati Kotim tidak berakhir 31 Desember 2024