Pangkalan Bun (ANTARA) - Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, Edy Santoso menyatakan bahwa sampai akhir Maret 2024 realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ruang lingkup kerja pihaknya alami peningkatan dibandingkan tahun 2023.
"Peningkatan tersebut sebesar Rp56,1 miliar atau 9,3 persen year on year (yoy). Termasuk Komponen pendapatan didominasi oleh PPN sebesar Rp317,3 M dan PPh (Non Migas) sebesar Rp293,6 M," kata Edy Santoso melalui rilis diterima di Pangkalan Bun, Selasa.
Dikatakan, fiskal regional lingkup wilayah kerja KPPN Pangkalan Bun merupakan seluruh anggaran pendapatan dan belanja pemerintah, baik yang berupa Belanja satuan kerja K/L dan Transfer ke Daerah (TKD). Kinerja APBN tahun anggaran 2024 tersebut mencakup Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara.
Sementara penerimaan PPh mengalami pertumbuhan positif sebesar Rp16,5 miliar atau 5,9 persen yoy karena adanya peningkatan penerimaan PPh Non Migas yang didominasi oleh PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 Badan, seiring pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik.
"Penerimaan PPN menunjukkan trend pertumbuhan positif yaitu sebesar Rp72,3 miliar atau 29,6 persen yoy, sebagai dampak atas meningkatkan harga komoditas barang yang disertai dengan penerapan tarif PPN 11 persen," beber Edy Santoso.
Lanjutnya, serta untuk penerimaan Bea Masuk bulan Maret 2024 hanya berasal dari Pendaftaran IMEI, tidak ada penerimaan yang berasal dari komoditas-komoditas barang jasa.
Kepala KPPN Pangkalan Bun itu pun mengakui, ada beberapa penerimaan negara mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu, yaitu penerimaan PBB mengalami penurunan sebesar Rp0.71 M atau -42,7 persen yoy.
Sedangkan untuk pajak lainnya mengalami penurunan sebesar Rp0,1 M atau -4,8 persen yoy, PNBP mengalami penurunan sebesar Rp5,0 M (-26,9 persen yoy), dan Bea keluar juga mengalami penurunan sebesar Rp27,1 M (46,4 persen yoy).
"Kontraksi Bea Keluar diakibatkan oleh kontraksi harga komoditas dan kuantitas ekspor CPO," ungkapnya.
Dia menjelaskan, realisasi belanja APBN lingkup KPPN Pangkalan Bun per 31 Maret 2024, secara keseluruhan mencapai Rp692,7 M (21,6 persen dari total pagu).
Untuk realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp133,1 M (28,0%), realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp49,1 M (58,5 persen yoy).
Sedangkan di sisi lain, realisasi transfer ke daerah menurun cukup signifikan sebesar Rp81,5 M atau sekitar -12,7 persen yoy, sehingga realisasi TKD mencapai Rp559,5 M atau 20,6 persen dari total alokasi Dana TKD).
"Secara agregat, rendahnya realisasi TKD tersebut berdampak pada penurunan realisasi belanja APBN TW I 2024 sebesar Rp32,3 M (-4,4 persen yoy)," jelasnya.
Baca juga: KPU Kobar manfaatkan momen nobar Piala Asia untuk sosialisasi pilkada
Lanjutnya, kenaikan realisasi belanja K/L didorong oleh kenaikan realisasi seluruh komponen belanja pemerintah pusat, yang didominasi oleh kenaikan belanja barang sebesar Rp29,6 M (86,8 persen yoy), atau senilai Rp63,8 M (34,4% dari total belanja).
"Jadi secara spesifik, terdapat tiga satuan kerja K/L dengan realisasi paling tinggi yaitu KPU (34,5 M), Polri (31,9 M), dan Kemenag (19,1 M)," sebutnya.
Untuk penurunan penyerapan Transfer ke Daerah utamanya dikarenakan belum adanya realisasi DAK Fisik, dikarenakan terdapat penyesuaian regulasi teknis penyaluran.
Fenomena serupa terjadi di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia, realisasi TKD tertinggi adalah Dana Alokasi Umum yang mencapai Rp361,8 M (23,4% dari total alokasi DAU).
Dan Dana Bagi Hasil sebesar Rp83,5 M (15,2% dari total alokasi DBH), Dana Desa sebesar Rp56,7 M (33,9 persen) dari pagu DD, dan DAK Non Fisik (Rp53,4 miliar atau 21 persen dari pagu).
Edy juga menjelaskan, realisasi APBD dan dukungan transfer ke daerah, realisasi Pendapatan APBD per 31 Maret 2024 mencapai Rp635,5 M (19 persen) didominasi oleh Pendapatan Dana Transfer Pusat sebesar Rp559,5 M (20,6 persen).
"Hal ini menunjukkan bahwa dukungan APBN melalui TKD mendominasi pendanaan pemda di wilayah Kotawaringin Barat, Sukamara, dan Lamandau," jelasnya.
Realisasi Belanja APBD secara akumulatif per 31 Maret 2024 mencapai Rp392,9 M (11,3 persen) didominasi oleh komponen belanja operasi sebesar Rp321,2 M dan belanja transfer sebesar Rp64,5 M.
Rasio belanja terhadap pendapatan daerah sebesar 61,8 persen. Realisasi belanja modal masih tercatat sangat rendah, yaitu sebesar Rp7,2 M atau 1,1 persen dari total pagu.
Santosa menyampaikan, untuk current Issues lainnya total realisasi penerimaan PNBP Pengelolaan Kekayaan Negara di wilayah kerja KPKNL Pangkalan Bun mengalami penurunan sebesar Rp152.462.401 (21,71 persen, yoy).
"Secara nominal, penurunan terbesar berasal dari PNBP lelang yang turun sebesar Rp250.682.416 (62,80 persen, yoy). Namun, realisasi dari PNBP aset mengalami kenaikan 32,18 persen yoy, dengan realisasi bulan Maret 2024 mencapai Rp406.602.633," disampaikannya.
Baca juga: Jubair Arifin siap maju Pilkada di Kotawaringin Barat
Dia menyebutkan, kontribusi PNBP Aset terbesar hingga akhir Maret 2024 di Wilayah Kabupaten Kobar, Lamandau, dan Sukamara terdiri atas Kejari Sukamara sebesar Rp55.498.318, Kemenag Lamandau sebesar Rp21.500.000, dan Lanud Iskandar sebesar Rp17.913.050.
Edy menambahkan, dalam rangka peningkatan basis penerimaan negara melalui perluasan Wajib Pajak, 103.123 Wajib Pajak (WP) atau 84,01 persen dari total WP di wilayah kerja KPP Pratama Pangkalan Bun telah melakukan Perubahan Data Mandiri (termasuk di dalamnya sinkronisasi/ validasi NIK).
"Per- 31 Maret 2024 jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 di wilayah kerja KPP Pratama Pangkalanbun yang telah disampaikan adalah 28.084 SPT dari target sebanyak 43.606 SPT," demikian Edy Santoso.
Baca juga: Pemkab selenggarakan Festival Marunting Batu Aji promosikan kebudayaan
Baca juga: HUT Otonomi ke-28 harus semakin memperkokoh komitmen membangun daerah
Baca juga: PJ Bupati Kobar: Kehadiran MPP harus membuat pelayanan publik lebih efisien
