Sampit (ANTARA) - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sampit Kalimantan Tengah mengapresiasi peningkatan kinerja yang dicapai tiga pemerintah kabupaten di wilayah kerja mereka yakni Kotawaringin Timur, Katingan dan Seruyan.
"Selain (realisasi pendapatan dan belanja) itu, kondisi perekonomian juga terus membaik pasca pandemi meskipun masih terdapat fluktuasi dan harga komoditas dibanding tahun lalu," kata Pelaksana Tugas Kepala KPPN Tipe A2 Sampit, Edy Santoso di Sampit, Kamis.
Hal ini disampaikan Edy dalam keterangan pers terkait kinerja APBN dan APBD Wilayah Kerja KPPN Sampit
periode sampai dengan 30 30 November 2023.
Dijelaskannya, kinerja APBN wilayah kerja KPPN Sampit yang meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur, Katingan dan Kabupaten Seruyan sampai dengan periode 30 November 2023, sektor pendapatan tumbuh sebesar Rp.202,43 miliar atau 9,21 persen dibanding periode yang sama tahun 2022 (yoy). Sektor belanja negara tumbuh Rp2.703,51 miliar atau 240,88 persen yoy.
Kenaikan pendapatan negara lingkup KPPN Sampit bersumber dari sisi perpajakan dan PNBP, yang dibarengi dengan kenaikan laju belanja APBN, utamanya bersumber dari tambahan jenis penyaluran dana transfer ke daerah (TKD) berupa dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH) dan dana insentif fiskal yang disalurkan oleh KPPN di daerah mulai tahun anggaran 2023.
Untuk kinerja APBD gabungan Pemerintah Kabupaten Kotim, Katingan dan Seruyan, terpantau masih positif atau surplus, dengan sektor pendapatan daerah terbesar yaitu 81,14 persen masih disumbang oleh transfer pemerintah pusat sebesar Rp3.144,22 miliar. Sementara itu belanja daerah porsi terbesar yakni 37,43 persen digunakan untuk membayar belanja pegawai senilai Rp.1.311,46 miliar.
Kinerja APBN sampai dengan akhir November 2023, realisasi pendapatan APBN lingkup KPPN Sampit mencapai Rp.2.400,9 miliar. Jumlah ini naik sebesar Rp.202,43M dibanding bulan November 2022 atau 9,21 persen (yoy).
Kontributor utama atas tingginya pertumbuhan penerimaan tersebut berasal dari komponen penerimaan pajak dalam negeri.
Berdasarkan sinergi data dari KPP Pratama Sampit, sampai akhir November 2023 realisasi Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp1.071,43 miliar, tumbuh sebesar Rp235,43 miliar (28,16 persen yoy), realisasi penerimaan PPN sebesar Rp999,29 miliar mengalami pertumbuhan Rp115,42M (13,06 persen yoy) dan PBB terealisasi sebesar Rp251,88 miliar tumbuh sebesar Rp15,08 miliar (6,37 persen yoy).
Baca juga: Diperkirakan 5.000 wisatawan kunjungi Pantai Ujung Pandaran saat pergantian tahun
Penerimaan pajak masih tumbuh positif meskipun pertumbuhannya melambat dibanding tahun lalu, antara lain disebabkan turunnya harga komoditas yang membuat pertumbuhan jenis pajak PPN melambat.
"Untuk itu, perlu mengintensifkan kegiatan PPM pada WP Penentu penerimaan yang meliputi Jenis Pajak PPh Badan dan PPh Pasal 21 untuk pengawasan pembayaran sesuai jatuh tempo," kata Edy.
Realisasi penerimaan pajak perdagangan internasional, sesuai sinergi data dari KPPBC Sampit sampai akhir November 2023, bea masuk terealisasi Rp2,81 miliar, turun Rp.0,96M (-25,49 persen yoy).
Terdapat beberapa barang impor yang pada tahun sebelumnya tidak menggunakan skema Tarif Preferensi (Surat Keterangan Asal/SKA) namun pada tahun ini diimpor menggunakan Tarif Preferensi (SKA) sehingga menyebabkan penurunan sektor Bea Masuk.
Untuk bea keluar terealisasi Rp13,66 miliar, turun sebesar Rp185,49 miliar (-93,14 persen yoy). Penurunan yang cukup besar ini disebabkan turunnya nilai ekspor akibat adanya larangan ekspor produk tambang dalam kondisi mentah (raw/ore) dan gejolak harga CPO dan turunannya di pasar internasional dibanding tahun lalu.
Hal ini berbanding lurus dengan penurunan nilai total devisa ekspor yang sampai dengan bulan November 2023 terealisasi sebesar USD33,5 juta, turun 75,98 persen yoy sebesar USD139,45 juta. Sedangkan untuk devisa impor terealisasi sebesar Rp637,28 miliar, tumbuh sebesar Rp100,66 miliar (18,76 persen yoy).
Selanjutnya, realisasi PNBP sampai akhir November 2023 mencapai Rp48,87 miliar, naik sebesar Rp0,55 miliar (1,15 persen yoy). Khusus PNBP Pengelolaan Kekayaan Negara yang terdiri dari PNBP Aset, Piutang Negara (PN) dan Lelang, sesuai sinergi data dari KPKNL Pangkalan Bun terealisasi sebesar Rp4,19M (tumbuh 24,51 persen yoy), dengan rincian PNBP Aset Rp3,18 miliar, PNPB PN Rp25,12 juta dan PNBP Lelang Rp0.98 miliar.
Khusus untuk Kotawaringin Timur dan Seruyan yang menjadi mitra kerja KPKNL Pangkalan Bun, PNBP Aset terealisasi sebesar Rp0,91 miliar dengan penyumbang terbesar dari satker Kejaksaan Negeri Seruyan, Kejaksaan Negeri Kotim, dan UPBU H. Asan.
Pada sisi lain, kinerja Belanja APBN lingkup KPPN Sampit yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (K/L) dan Transfer ke Daerah (TKD), sampai akhir November 2023 sesuai data I-Account OMSPAN telah mencapai Rp3.825,84 miliar (78,22 persen dari pagu Rp4.891,34 miliar), naik sebesar Rp2.703,51 miliar (240,88 persen yoy).
Baca juga: Pemkab Kotim targetkan pertumbuhan ekonomi 2024 sebesar 4,24 persen
Kenaikan yang sangat signifikan ini disebabkan adanya tambahan penyaluran Belanja TKD berupa DAU, DBH dan Insentif Fiskal yang disalurkan melalui KPPN di daerah mulai TA 2023.
Belanja Pemerintah Pusat (K/L) telah terealisasi sebesar Rp512,94 miliar (85,21 persen dari pagu) mengalami kenaikan sebesar Rp75,68 miliar (17,31 persen yoy), dengan rincian komponen belanja yaitu Belanja Pegawai sebesar Rp252,35 miliar (91,7 persen dari pagu) naik 1,95 persen yoy, Belanja Barang sebesar Rp230,31 miliar (82,78 persen dari pagu) naik 34,40 persen yoy, dan Belanja Modal sebesar Rp30,28 miliar (62,37 persen dari pagu) naik 64,94 persen yoy.
Selanjutnya, realisasi belanja Transfer ke Daerah (TKD) untuk Kotawaringin Timur, Seruyan dan Katingan mencapai Rp.3.312,89 miliar atau 77,24 persen dari pagu, naik sebesar Rp2.627,82 miliar (383,58 persen yoy).
Kenaikan yang sangat besar ini berasal dari realisasi penyaluran DBH, DAU dan Insentif Fiskal yang disalurkan KPPN di daerah mulai TA 2023.
Untuk penyaluran dana bagi hasil, penyaluran mencapai Rp447,55 miliar atau 38 persen dari pagu, penyaluran dana alokasi umum (DAU) mencapai Rp1.887,69 miliar atau 92,77 persen dari pagu dan penyaluran dana transfer khusus yang terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik mencapai Rp583,1 miliar atau 87,73 persen dari pagu, naik 73,90 persen yoy.
Untuk Dana Desa, penyaluran telah mencapai Rp375,11 miliar atau 97,83 persen dari pagu, naik 7,25 persen yoy dan Dana Insentif Fiskal telah disalurkan sebesar Rp19,42 miliar atau 68,03 persen dari pagu.
Penyaluran TKD melalui KPPN memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah dikarenakan TKD masih merupakan sumber terbesar Pendapatan Daerah, yang ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antar-daerah (horizontal), sekaligus mendorong kinerja daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik.
Sementara itu untuk kinerja APBD pada pemerintah daerah mitra kerja KPPN Sampit, sesuai data SIKRI realisasi Pendapatan hingga November 2023 mencapai Rp3.874,98 miliar yang didominasi oleh transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp3.144,22 miliar atau 81,14 persen.
Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp471,75 miliar dengan pos terbesar berasal dari Pendapatan Pajak Daerah senilai Rp241,77 miliar dan porsi terbesar 73,44 persen disumbang oleh Pemkab Kotawaringin Timur senilai Rp177,58 miliar.
Baca juga: Bawaslu Kotim buka lowongan 1.169 pengawas TPS
Untuk belanja APBD, telah terealisasi sebesar Rp3.503,87 miliar atau 66,1 persen dari pagu dengan porsi terbesar 37,43 persen digunakan untuk pembayaran Belanja Pegawai senilai Rp1.311,46 miliar.
Persentase belanja terbesar dicapai oleh Pemkab Katingan 69,07 persen atau sebesar Rp1.049,88 miliar. Secara agregat, rasio belanja terhadap pendapatan daerah sebesar 90,42 persen sehingga terdapat surplus Rp371,10 miliar, menunjukkan kemampuan Pemda untuk membiayai pengeluarannya.
Sampai November 2023, terdapat penerimaan pembiayaan sebesar Rp319,23 miliar dan pengeluaran sebesar Rp.41,85 miliar, sehingga terdapat saldo SILPA sebesar Rp648,48 miliar, dengan penyumbang terbesar berasal dari Pemda Kotawaringin Timur 41,57 persen senilai Rp269,55 miliar.
Edy menambahkan, awal Desember 2023, KPPN Sampit telah melaksanakan kegiatan penyerahan DIPA tahun anggaran 2024 secara simbolis kepada satuan kerja mitra kerja bekerja sama dengan Pemkab Seruyan, Katingan dan Kotawaringin Timur.
Para pimpinan daerah memberikan arahan dan mengajak semua instansi untuk bersinergi dan berkolaborasi meningkatkan pengelolaan dan penyerapan anggaran pada tahun 2024 yang lebih baik, guna mendorong percepatan pembangunan dan perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan ini juga sebagai bentuk peningkatan koordinasi dan harmonisasi hubungan dengan pemerintah daerah serta "branding image" penguatan peran KPPN sebagai instansi vertikal DJPb dalam mendukung percepatan pembangunan di daerah.
KPPBC Sampit terus melakukan kegiatan pengawasan peredaran BKC ilegal, kebijakan pembatasan ekspor dan tataniaga hasil tambang dan CPO serta asistensi dan fasilitasi UMKM untuk mendukung ekspor
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) menginisiasi program keringanan utang yang diberikan kepada debitur kecil dengan kriteria debitur dengan sisa kewajiban sampai dengan Rp2 miliar. Hingga November 2023, Program Keringanan Utang Tahun 2023 telah membantu kurang lebih 2.375 debitur kecil.
Permohonan keringanan utang tahun 2023 masih dapat diajukan oleh debitur paling lambat tanggal 15 Desember 2023, dengan tambahan keringanan utang sebesar 20 persen.
Selain itu, untuk mendukung program pemerintah memajukan UMKM di Indonesia, KPKNL Pangkalan Bun menyusun rencana pelaksanaan Lelang UMKM yaitu sebanyak 1 kali setiap bulan dengan melibatkan pelaku usaha UMKM di seluruh wilayah kerja KPKNL Pangkalan Bun yang meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Sukamara dan Seruyan.
Kepercayaan publik dan integritas adalah pondasi bernegara yang tidak boleh tergerus, tidak boleh dikhianati. Kementerian Keuangan terus mengambil langkah tegas dan bekerja sama dengan seluruh pihak untuk menegakkan dan menjaga integritas di lingkungan Kementerian Keuangan.
Kemenkeu Satu terus berkomitmen untuk menjaga integritas dan meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat.
Baca juga: Harga ikan di Sampit merangkak naik dampak pasokan berkurang
Baca juga: FKPD Kotim bersatu antisipasi bencana hidrometeorologi
Baca juga: Bupati ajak masyarakat jaga kebersihan Pantai Ujung Pandaran
