Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kalimantan Tengah Junaidi mengingatkan sekaligus meminta kepada pemerintah provinsi, agar dapat membentuk badan usaha milik daerah (BUMD), yang nantinya diharapkan dapat memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
BUMD yang harus segera dibentuk itu berfokus pada sektor perkebunan kelapa sawit dan pertambangan serta lainnya, kata Junaidi di Palangka Raya, Senin.
"Ada banyak memang yang bisa dioptimalkan, tetapi kelapa sawit dan tambang memiliki potensi besar untuk menghasilkan PAD," ucapnya.
Menurut dirinya, provinsi terluas di Indonesia ini memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang melimpah, sehingga harus dimanfaatkan lebih optimal untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah.
Sementara, berdasarkan penilaian dirinya, provinsi berjuluk Bumi Tambun Bungai-Bumi Pancasila ini sejak dahulu hingga saat ini, masih sangat tergantung pada alokasi anggaran dari pemerintah pusat.
"Rendahnya rasio kemandirian daerah yang hanya mencapai 43,15 persen, menjadi tantangan besar dalam upaya mencapai kemandirian fiskal," kata Junaidi.
Legislator Kalteng itu mengemukakan, kemampuan keuangan Pemprov Kalteng sangat terbatas, sehingga masih sangat bergantung pada bantuan transfer dari Pemerintah Pusat. Di mana dalam Nota Keuangan APBD Tahun Anggaran (TA) 2025, target PAD yang dipatok adalah Rp 2,59 triliun, sementara target Pendapatan Transfer diperkirakan mencapai Rp 6,01 triliun.
"Angka-angka ini menunjukkan ketergantungan kita yang sangat besar terhadap bantuan dari pusat. Padahal, kemandirian daerah harus ditingkatkan untuk menunjang pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan," beber dia.
Baca juga: Pemda dan kepolisian diminta serius berantas habis narkoba dan pinjol di Kalteng
Sekretaris DPW Demokrat Kalimantan Tengah ini juga mengingatkan bahwa ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat berpotensi mengganggu perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.
Hal ini menurutnya, bisa menyebabkan kurangnya fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran serta menghambat upaya daerah untuk menciptakan inovasi dan mempercepat pembangunan.
"BUMD yang dikelola dengan baik dan fokus pada sektor unggulan bisa menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi daerah. Sehingga, ke depannya kita bisa lebih mandiri dalam membiayai pembangunan dan tidak bergantung sepenuhnya pada transfer dari pusat," demikian Junaidi.
Baca juga: Legislator Kalteng: Blank spot rugikan masyarakat
Baca juga: Pemerintah diminta jaga transparansi pengelolaan anggaran kepada masyarakat
Baca juga: Pelantikan PAW Anggota DPRD Kalteng menunggu pimpinan definitif
DPRD Kalteng minta pemprov bentuk BUMD sebagai upaya tingkatkan PAD
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kalimantan Tengah Junaidi (kanan) saat mengikuti rapat gabungan di Palangka Raya, beberapa waktu lalu. ANTARA/HO-Sekretariat DPRD Kalteng.
