Pangkalan Bun (ANTARA) - Dinas Pertanian Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah meningkatkan pengelolaan pupuk bersubsidi karena pupuk dan pestisida merupakan sarana produksi yang sangat menentukan dalam pencapaian sasaran produksi nasional.
"Untuk mencapai sasaran tersebut, pupuk dan pestisida harus tersedia sesuai dengan prinsip 6 tepat yaitu tepat mutu, jumlah, jenis, harga, waktu dan tempat," kata Kadistan Kobar Kris Budi Hastuti di Pangkalan Bun, Senin.
Kris Budi mengatakan, pihaknya juga telah melakukan berbagai upaya untuk penyediaan pupuk dan pestisida untuk mencapai enam prinsip tersebut.
"Pemerintah telah menerapkan subsidi pupuk sehingga harga pupuk relatif lebih murah dan terjangkau oleh kemampuan modal petani," ucapnya.
Belum lama ini Distan Kobar juga telah melaksanakan rapat koordinasi terkait pengelolaan pupuk bersubsidi tahun 2024 di di daerah setempat.
Dalam kesempatan ini disampaikan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan terkait dengan peredaran pupuk dan pestisida telah diterbitkan.
Namun kenyataan di lapangan masih ada isu-isu ditemukan pupuk dan pestisida ilegal, palsu maupun mutu dan efektivitas yang tidak sesuai dengan yang didaftarkan.
Baca juga: RSUD di Kobar tingkatkan kualitas pelayanan melalui program kartu parkir gratis
Kasus lainnya pada pupuk bersubsidi adalah penggantian karung pupuk bersubsidi, penebusan oleh petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani, dan harga yang tidak sesuai HET.
Kepala Bidang Prasarana dan Sarana, serta selaku Sekretaris I dalam Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Noreti menyampaikan, bahwa harus ada kerja sama dan komitmen dari berbagai pihak terkait agar penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran dan harga sesuai HET.
"Jika ada permasalahan yang muncul segera dikomunikasikan agar bisa segera diatasi PT Pupuk Indonesia, hal tersebut agar ke depan petani di Kobar dimudahkan dalam mendapatkan pupuk bersubsidi untuk meningkatkan hasil pertanian mereka,” ujarnya.
Sementara itu, dari PT Pupuk Indonesia Khoirul Anwar menjelaskan, permasalahan yang sering terjadi di lapangan adalah petani mengeluhkan pupuk bersubsidi tidak tersedia di kios.
"Hal ini antara lain disebabkan karena adanya miskomunikasi antara distributor, kios dan petani,” ucapnya.
Dia mengungkapkan, untuk pendistribusian pupuk bersubsidi saat ini di Kabupaten Kobar sudah mulai lancar dan tertata dengan baik.
"Karena pendistribusian dari Gudang Pupuk Indonesia sampai ke distributor, kios dan petani melalui aplikasi, sehingga peluang untuk terjadinya kecurangan sangat sulit," demikian Khoirul Anwar.
Baca juga: Pj Bupati: Pemuda memiliki peran penting dalam wujudkan Kobar lebih maju dan sejahtera
Baca juga: Pemkab Kobar ingatkan profesionalisme panwascam penting dalam menyukseskan pilkada 2024
Baca juga: DP3AP2KB Kobar siapkan pemuda mampu hadapi permasalahan kependudukan
