Sampit (ANTARA) - Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah Halikinnor akan menggratiskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam rangka mendukung program 3 juta rumah dari pemerintah pusat.
“Untuk mendukung program 3 juta rumah dari pemerintah pusat, pertama kami akan membebaskan BPHTBnya dan kedua tidak akan dipungut PBG, nanti akan kami buat dalam peraturan bupati,” kata Halikinnor di Sampit, Senin.
Hal ini ia sampaikan dalam rapat evaluasi akhir tahun 2024 di lingkungan Pemkab Kotim di aula rumah jabatan Bupati Kotim yang juga dihadiri oleh tokoh masyarakat setempat.
Program 3 juta rumah merupakan salah satu janji politik dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Program pembangunan tiga juta rumah setiap tahun ini diharapkan dapat menjadi landasan menuju kebijakan perumahan prorakyat yang lebih baik.
Sektor perumahan merupakan salah satu pembangunan infrastruktur krusial yang terus dilaksanakan seiring dengan pertambahan penduduk Indonesia dari tahun ke tahun.
Pembangunan rumah juga bisa menguatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi masyarakat miskin, serta mengurangi ketimpangan sosial.
Baca juga: Evaluasi akhir 2024, Bupati Kotim tekankan pentingnya sinergisitas
Halikinnor pun menyatakan siap mendukung program tersebut, terlebih Kotim merupakan salah satu daerah yang mendapat bagian atau kuota dalam program 3 juta rumah.
“Saya informasikan kepada masyarakat bahwa program pemerintah pusat, yaitu pengadaan 3 juta rumah, Kotim juga mendapat bagian. Meskipun, sampai saat ini saya belum tau berapa kuota yang kita dapatkan,” ungkapnya.
Program ini akan disosialisasikan lebih lanjut setelah ada petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Namun, ia mengimbau masyarakat, khususnya dengan kondisi ekonomi kurang mampu, agar dapat mempersiapkan minimal melengkapi administrasi kependudukan.
Program 3 juta rumah ini akan dibangun sepenuhnya oleh pemerintah dan diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu dengan catatan telah melengkapi persyaratan yang dibutuhkan.
“Ini untuk masyarakat yang kurang mampu, jadi bagi yang mampu tolong jangan ikut mengambil itu, supaya orang dengan ekonomi lemah juga bisa mendapatkan rumah yang layak,” imbuhnya.
Orang nomor satu di Bumi Habaring Hurung ini pun menginstruksikan dinas terkait agar menyusun peraturan bupati untuk pembebasan BPHTB dan retribusi PBG guna mendukung program 3 juta rumah agar masyarakat bisa merasakan manfaat optimal dari program tersebut.
“Jadi ini untuk membantu masyarakat, supaya betul-betul menerima bantuan itu secara optimal,” demikian Halikinnor.
Baca juga: BPBD Kotim ingatkan wisatawan Pantai Ujung Pandaran waspadai ubur-ubur
Baca juga: Kodim dukung penuh penanganan bencana banjir di Kotim
Baca juga: BMKG Kotim: Waspadai potensi gelombang tinggi di wilayah pesisir
